ARUSWARTA.ID, MEDAN – Pemilik mobil dan sepeda motor yang masih memiliki tunggakan pajak perlu mencermati program pemutihan dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama Oktober 2026. Sejumlah pemerintah provinsi memberikan fasilitas berupa penghapusan denda keterlambatan, potongan pokok pajak, pembebasan pajak progresif, hingga keringanan biaya balik nama.
Berdasarkan rangkuman pengumuman pemerintah daerah dan pemberitaan terbaru hingga Senin, 19 Oktober 2026, setidaknya terdapat 15 provinsi yang memiliki program keringanan pajak kendaraan dengan masa berlaku pada Oktober hingga Desember mendatang.
Batas waktu setiap program tidak sama. Sejumlah daerah menetapkan akhir Oktober sebagai tenggat pembayaran, sedangkan daerah lainnya memberikan kesempatan hingga November atau Desember 2026.
Pemilik kendaraan perlu memperhatikan bahwa istilah pemutihan tidak selalu berarti seluruh tunggakan dihapus. Ada program yang hanya menghapus denda, sementara potongan pokok pajak diberikan untuk jenis kendaraan, kelompok wajib pajak, atau kondisi tunggakan tertentu.
Berikut daftar daerah, periode program, dan bentuk keringanan yang dapat diperiksa sebelum mendatangi Samsat.
9 Provinsi dengan Batas Program 31 Oktober 2026
1. Banten
Pemerintah Provinsi Banten memberikan sejumlah insentif pajak kendaraan sejak 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026.
Keringanan yang tersedia meliputi pembebasan denda PKB, pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun sebelumnya, serta potongan pokok PKB sebesar 5 persen sesuai ketentuan program.
Banten juga memiliki insentif khusus bagi kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar daerah. Potongan pokok PKB diberikan sebesar 20 persen untuk kendaraan pribadi dan 40 persen untuk kendaraan atas nama perusahaan. Program mutasi tersebut berlaku hingga 23 Desember 2026.
Dengan demikian, pemilik kendaraan yang hendak memanfaatkan program Banten perlu memastikan apakah permohonannya termasuk program reguler atau insentif mutasi masuk.
2. Lampung
Program keringanan pajak kendaraan di Lampung berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Skemanya mempertimbangkan usia kendaraan dan lamanya tunggakan.
Untuk kendaraan berusia lebih dari 20 tahun yang mempunyai tunggakan satu tahun atau lebih, wajib pajak dilaporkan cukup membayar PKB tahun berjalan, sementara tunggakan dan denda memperoleh penghapusan sesuai ketentuan.
Bagi kendaraan dengan usia maksimal 20 tahun yang menunggak satu tahun atau lebih, skema yang dilaporkan adalah pembayaran PKB tahun berjalan ditambah 50 persen pokok tunggakan tahun pertama. Sisa tunggakan dan denda mendapat keringanan sesuai program.
Lampung juga menawarkan diskon 5–15 persen bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan, serta potongan untuk mutasi atau balik nama kendaraan.
Ketentuan usia kendaraan dan besaran tunggakan perlu diperiksa sebelum pembayaran agar jumlah yang harus dilunasi sesuai dengan skema yang berlaku.
3. Sumatera Selatan
Sumatera Selatan membuka program pemutihan dari 1 hingga 31 Oktober 2026.
Salah satu fasilitasnya adalah keringanan tunggakan PKB. Wajib pajak dengan tunggakan beberapa tahun dapat memperoleh skema pembayaran berupa satu tahun tunggakan ditambah satu tahun berjalan, dengan pembebasan denda sesuai ketentuan.
Selain itu, terdapat diskon 5 persen dari pokok PKB bagi pembayaran tepat waktu sebelum jatuh tempo.
Pemilik kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar Sumatera Selatan juga dapat memperoleh potongan pokok PKB sebesar 50 persen dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II). Denda SWDKLLJ untuk tahun sebelumnya turut masuk dalam fasilitas yang diumumkan.
Karena skema tersebut mempunyai persyaratan berbeda, jumlah pembayaran sebaiknya dikonfirmasi melalui layanan Samsat Sumatera Selatan.
4. Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar pemutihan pajak kendaraan pada 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026.
Program ini mencakup pembebasan denda PKB, penghapusan denda SWDKLLJ, serta pembebasan BBNKB II untuk kendaraan bekas sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah menyatakan program tersebut tidak diperpanjang melampaui jadwal yang ditetapkan. Pemilik kendaraan yang ingin mengurus tunggakan sebaiknya tidak menunggu hingga hari terakhir karena pelayanan dan kelengkapan dokumen perlu dipersiapkan.
Pembayaran dapat dilakukan melalui layanan Samsat yang melayani program tersebut.
5. Kepulauan Riau
Program pemutihan pajak kendaraan di Kepulauan Riau diperpanjang hingga 31 Oktober 2026.
Keringanannya mencakup pembebasan 100 persen sanksi administrasi PKB, pengurangan 50 persen pokok tunggakan di luar tahun berjalan, pembebasan BBNKB II, serta penghapusan denda SWDKLLJ untuk tahun sebelumnya sesuai ketentuan.
Pemprov Kepri juga mengumumkan potongan pokok PKB sebesar 5 persen untuk pembayaran melalui SIGNAL atau e-Samsat, serta 3 persen untuk pembayaran langsung di loket Samsat.
Program ini menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan yang ingin menyelesaikan kewajiban pajak dengan biaya lebih ringan. Namun, jenis keringanan yang diperoleh tetap bergantung pada status kendaraan dan persyaratan setiap fasilitas.
6. Kalimantan Utara
Kalimantan Utara memberikan pembebasan denda keterlambatan PKB mulai 1 sampai 31 Oktober 2026.
Keringanan yang diumumkan mencakup penghapusan 100 persen denda PKB dan opsen pajak daerah, serta penghapusan denda SWDKLLJ atas tunggakan tahun sebelumnya.
Selain itu, terdapat program pindah pelat ke Kalimantan Utara. Kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk dan menggunakan pelat KU berhak memperoleh diskon pokok PKB sebesar 50 persen. Program mutasi ini memiliki tenggat berbeda, yakni hingga 31 Desember 2026.
Karena batas waktu pemutihan denda dan insentif mutasi tidak sama, pemilik kendaraan perlu memastikan program mana yang ingin digunakan.
7. Papua Barat
Papua Barat menjalankan program keringanan pajak kendaraan sejak 1 Juli hingga 31 Oktober 2026.
Dalam skema yang diumumkan, tunggakan PKB mulai tahun keenam dan seterusnya dapat memperoleh pembebasan pokok pajak beserta sanksi administrasi sesuai persyaratan.
Untuk tunggakan pada tahun berjalan hingga tahun kelima, tersedia pengurangan pokok PKB sebesar 10 persen. Program ini juga memuat insentif 12 persen bagi wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan pada tahun sebelumnya, serta pengurangan pokok BBNKB sebesar 10 persen.
Rincian penghapusan denda berbeda menurut periode tunggakan. Karena itu, pemilik kendaraan perlu memeriksa perhitungan yang diterapkan pada tagihannya sebelum membayar.
8. Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan memberikan diskon pajak kendaraan sebesar 50 persen untuk kendaraan yang jatuh tempo pada 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Program ini berlaku mulai 1 hingga 31 Oktober 2026.
Berdasarkan pengumuman resmi Bapenda Sulawesi Selatan, wajib pajak juga memperoleh pembebasan denda PKB, denda BBNKB, dan denda SWDKLLJ untuk tunggakan tahun sebelumnya.
Program tersebut ditujukan bagi pemilik kendaraan yang memenuhi persyaratan masa jatuh tempo. Artinya, potongan 50 persen tidak otomatis berlaku untuk seluruh kendaraan, termasuk yang belum masuk periode jatuh tempo yang ditetapkan.
Bapenda Sulawesi Selatan menyediakan informasi dan layanan pembayaran melalui Samsat serta aplikasi Bapenda Sulsel Mobile.
9. Kalimantan Barat
Kalimantan Barat juga masuk dalam daftar provinsi yang dilaporkan memberikan keringanan pajak kendaraan dengan batas program pada akhir Oktober 2026.
Rangkuman yang diterbitkan Suara.com menyebut fasilitasnya mencakup pembebasan denda PKB, pembebasan pajak progresif dan BBNKB II, diskon 50 persen pokok PKB untuk mutasi masuk, serta potongan hingga 30 persen untuk tunggakan lebih dari satu tahun.
Namun, rincian tersebut perlu diperiksa kembali melalui Bapenda Kalimantan Barat atau Samsat setempat sebelum digunakan sebagai dasar pembayaran. Informasi publik yang terindeks mengenai periode dan ketentuan program daerah ini belum selengkap beberapa provinsi lain dalam daftar.
Program yang Berakhir pada November 2026
10. Bali
Pemutihan pajak kendaraan di Bali berlaku dari 9 September hingga 11 November 2026.
Program ini mencakup pembebasan pokok PKB tahun ketiga dan seterusnya sesuai ketentuan, serta penghapusan denda PKB, opsen PKB, dan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.
Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2026. Pemilik kendaraan perlu mengecek ketentuan tahun pajak dan jumlah tunggakan agar mengetahui bagian yang memperoleh pembebasan.
Karena tenggatnya jatuh pada November, pemilik kendaraan masih mempunyai waktu untuk memeriksa tagihan dan menyiapkan dokumen.
11. Kalimantan Timur
Kalimantan Timur memberikan relaksasi berupa pembebasan denda keterlambatan PKB selama 21 September hingga 22 November 2026.
Program ini ditujukan untuk membantu pemilik kendaraan melunasi pajak tanpa dibebani akumulasi denda keterlambatan.
Berdasarkan pengumuman pemerintah provinsi, fasilitas tersebut tersedia melalui kantor bersama Samsat dan unit pelayanan daerah selama periode program.
Pemilik kendaraan sebaiknya memeriksa jumlah pokok pajak yang masih harus dibayarkan karena fasilitas yang diumumkan berfokus pada sanksi denda keterlambatan PKB, bukan otomatis menghapus pokok pajak. <Cite refs={["turn996660search8"]}/>
12. Riau
Riau kembali membuka program penghapusan sanksi administrasi denda PKB mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026.
Bagi pemilik kendaraan yang telah menunggak dua tahun atau lebih, Bapenda Riau mengumumkan keringanan berupa pembayaran pokok pajak tahun terakhir yang terutang ditambah pokok pajak tahun berjalan, dengan persyaratan program yang berlaku.
Ada pula pengurangan pokok pajak sebesar 40 persen untuk kendaraan bermotor angkutan barang. Fasilitas tersebut berlangsung pada periode yang sama, yaitu hingga 30 November 2026.
Karena keringanan ditentukan oleh lama tunggakan dan kategori kendaraan, pemilik kendaraan perlu meminta perhitungan resmi dari Samsat sebelum melakukan pembayaran.
13. Jawa Timur
Jawa Timur menyelenggarakan program pembebasan pajak daerah tahap kedua selama 1 Oktober hingga 30 November 2026.
Fasilitas yang ditawarkan mencakup penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB serta pembebasan PKB progresif.
Terdapat pula keringanan khusus untuk kelompok tertentu. Buruh yang memiliki sepeda motor dapat memperoleh pengurangan 20 persen tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya sesuai batas yang ditentukan. Sejumlah kelompok wajib pajak berpenghasilan rendah yang masuk dalam data P3KE atau DTSEN, pengemudi ojek online, dan pemilik kendaraan roda tiga juga masuk dalam ketentuan khusus untuk pembebasan tunggakan.
Program khusus tersebut mempunyai kriteria tambahan, termasuk batas nilai pokok PKB. Oleh sebab itu, wajib pajak perlu memastikan persyaratan sebelum mengajukan keringanan.
Program yang Berlangsung hingga Desember 2026
14. Nusa Tenggara Barat
Di Nusa Tenggara Barat, salah satu fasilitas yang masih dilaporkan berlaku adalah diskon pokok PKB sebesar 50 persen untuk kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan mutasi masuk dan mengganti pelat menjadi DR atau EA.
Program mutasi masuk tersebut berlaku hingga 19 Desember 2026. Keringanan pembebasan denda juga disebut dalam kebijakan mutasi sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemprov NTB.
Secara terpisah, Bapenda NTB mengumumkan diskon pembayaran PKB lebih awal hingga 10 persen bagi wajib pajak yang melunasi sebelum jatuh tempo. Besaran potongan berbeda menurut jarak waktu pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo.
Wajib pajak perlu membedakan kedua fasilitas tersebut karena persyaratan mutasi masuk dan diskon pembayaran lebih awal tidak sama.
15. Jawa Tengah
Jawa Tengah menggelar program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif dari 21 September hingga 28 Desember 2026.
Keringanan yang diberikan mencakup pembebasan denda PKB, pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya, serta pembebasan sanksi SWDKLLJ sesuai ketentuan program.
Masa berlaku yang relatif panjang memberi kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk menyiapkan pembayaran. Meski demikian, wajib pajak sebaiknya tetap memastikan besaran tagihan dan dokumen yang diperlukan sebelum datang ke Samsat.
Informasi resmi mengenai program tersebut dipublikasikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kanal pemerintah daerah dan Bapenda.
Apa yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengurus Pemutihan?
Program pemutihan dan relaksasi pajak kendaraan dapat membantu mengurangi beban pembayaran, tetapi tidak berarti semua komponen tagihan otomatis dihapus.
Sebelum mengurus pajak kendaraan, perhatikan beberapa hal berikut:
-
Pastikan periode program masih berlangsung. Daerah yang menetapkan batas akhir 31 Oktober 2026 tinggal memiliki waktu hingga penghujung bulan ini.
-
Periksa jenis keringanan yang berlaku. Ada program yang hanya menghapus denda, sementara potongan pokok pajak diberikan berdasarkan tahun tunggakan, usia kendaraan, pekerjaan, atau status sosial ekonomi wajib pajak.
-
Siapkan dokumen kendaraan. Periksa kelengkapan STNK, identitas pemilik, dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh layanan Samsat.
-
Gunakan informasi resmi. Konfirmasikan jumlah pembayaran melalui Bapenda, Samsat, atau aplikasi resmi daerah sebelum melakukan transaksi.
Pemilik kendaraan juga sebaiknya tidak menganggap program di satu provinsi berlaku untuk kendaraan yang terdaftar di provinsi lain. Ketentuan pajak kendaraan merupakan kebijakan daerah, sehingga masa berlaku dan skemanya dapat berbeda.
Dengan memeriksa ketentuan sejak awal, masyarakat dapat mengetahui apakah kendaraan memenuhi syarat dan berapa jumlah pajak yang tetap harus dibayar.
Kesimpulan: Hingga 19 Oktober 2026, setidaknya 15 provinsi tercatat memiliki program keringanan atau pemutihan pajak kendaraan dengan masa berlaku pada Oktober hingga Desember. Pemilik kendaraan perlu memperhatikan batas waktu serta persyaratan khusus setiap daerah agar tidak keliru menganggap seluruh tunggakan akan dihapus.
