ARUSWARTA.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian pemerintah menjelang akhir Oktober 2026. Pemantauan satelit pada Jumat (30/10/2026) menunjukkan terdapat 4.746 titik panas (hotspot) yang terdeteksi di berbagai wilayah Indonesia dalam periode 24 jam terakhir.
Berdasarkan data sistem SiPongi Kementerian Kehutanan yang diakses pukul 11.51 WIB, jumlah tersebut berkurang 136 titik dibandingkan periode pemantauan sebelumnya. Dari keseluruhan temuan, sebanyak 155 titik masuk kategori kepercayaan tinggi, 4.451 kategori sedang, dan 140 kategori rendah.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 1.003 titik. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Timur dengan 543 titik dan Sulawesi Tenggara sebanyak 529 titik.
Papua Selatan juga masih menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus. Provinsi tersebut mencatat 478 titik panas berdasarkan keseluruhan kategori kepercayaan satelit.
Di tengah upaya pengendalian kebakaran, pemerintah terus mengerahkan personel, armada udara, serta operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan penyebaran api dan asap.
Sebaran Titik Panas Karhutla di Indonesia
Data pemantauan SiPongi pada 30 Oktober 2026 memperlihatkan bahwa titik panas tersebar di sejumlah provinsi, terutama wilayah Kalimantan dan Papua.
Berikut beberapa daerah dengan jumlah hotspot terbanyak dalam periode 24 jam terakhir:
| Provinsi | Jumlah Hotspot |
|---|---|
| Kalimantan Tengah | 1.003 |
| Kalimantan Timur | 543 |
| Sulawesi Tenggara | 529 |
| Papua Selatan | 478 |
| Sulawesi Tengah | 476 |
| Sulawesi Selatan | 306 |
| Kalimantan Selatan | 232 |
Jumlah tersebut merupakan gabungan hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, sedang, dan tinggi.
Perlu dipahami bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui pengamatan satelit. Angkanya tidak otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang telah terbakar.
Karena itu, hasil pemantauan satelit tetap perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan, patroli, dan verifikasi oleh petugas terkait.
Kementerian Kehutanan juga merilis data pemantauan khusus hotspot berkepercayaan tinggi sebanyak 118 titik pada Rabu (28/10/2026) pukul 21.00 WIB. Dari jumlah tersebut, Papua Selatan menyumbang 84 titik, Kalimantan Timur 24 titik, Sulawesi Selatan lima titik, Sulawesi Tengah empat titik, dan Sulawesi Barat satu titik.
Angka 118 tersebut menggunakan kategori kepercayaan tinggi dan waktu pemantauan berbeda dari rekap 4.746 hotspot selama 24 jam yang diakses pada Jumat. Karena itu, keduanya tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Papua Selatan Masih Menghadapi Ancaman Karhutla
Papua Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius dalam penanganan karhutla. Kebakaran yang terjadi di sejumlah lokasi tidak hanya mengancam vegetasi, tetapi juga berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.
Salah satu wilayah yang sebelumnya dilaporkan mengalami kebakaran adalah Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melaporkan pada 19 Oktober 2026 bahwa kebakaran melanda kawasan dusun sagu di Kampung Turiram sejak 17 Oktober.
Masyarakat adat setempat bergotong royong melakukan pemadaman secara mandiri karena khawatir api merambat hingga mendekati permukiman.
Kebakaran tersebut menjadi persoalan serius bagi masyarakat setempat karena kawasan sagu bukan sekadar lahan yang ditumbuhi tanaman. Wilayah tersebut merupakan bagian dari ruang hidup sekaligus sumber pangan yang diwariskan secara turun-temurun.
Adrianus Tapiama, pemuda adat dari Distrik Kimaam, menyampaikan bahwa masyarakat masih berupaya mengendalikan kobaran api saat laporan AMAN diterbitkan.
Hingga laporan tersebut disusun, luas ladang sagu yang terbakar dan penyebab kebakaran belum dapat dipastikan.
Sementara itu, sejumlah unggahan media sosial pada 28 Oktober turut menyoroti dugaan kebakaran yang berdampak pada rumah warga di kawasan Yanggandur dan Turiram. Rincian kerusakan dan jumlah rumah terdampak belum dapat dipastikan melalui laporan resmi yang tersedia.
BNPB Catat 161,5 Hektare Lahan Terbakar di Papua Selatan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat upaya pengendalian kebakaran di wilayah Papua Selatan.
Dalam pembaruan pada Kamis (29/10/2026), BNPB menyebut luas lahan terbakar di provinsi tersebut mencapai 161,5 hektare. Wilayah yang menjadi fokus penanganan meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
Salah satu perkembangan positif terlihat dari penurunan jumlah titik panas berdasarkan pemantauan BNPB. Jumlahnya berkurang dari 295 titik menjadi 65 titik pada periode pengamatan terakhir.
Penurunan tersebut setara sekitar 78 persen. Meski demikian, angka itu tidak berarti seluruh titik api telah berhasil dipadamkan.
BNPB menjelaskan bahwa operasi pengendalian juga menghadapi tantangan berupa lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, kondisi cuaca, serta potensi asap lintas batas dari Papua Nugini.
Hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah membantu meningkatkan jarak pandang. Sebelumnya, jarak pandang berada pada kisaran satu hingga lima kilometer, kemudian meningkat menjadi tujuh hingga delapan kilometer setelah hujan turun lebih merata.
Operasi Modifikasi Cuaca dan Pengerahan Armada Udara
Untuk mempercepat penanganan karhutla di Papua Selatan, pemerintah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Hingga hari ketujuh pelaksanaan operasi, tercatat sudah dilakukan 10 sorti penerbangan dengan total durasi 25 jam 33 menit. Sebanyak 10.000 kilogram natrium klorida (NaCl) digunakan sebagai bahan semai.
Pada Rabu (28/10/2026), satu sorti penerbangan dilaksanakan dengan sasaran wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi menggunakan 1.000 kilogram NaCl.
Selain operasi tersebut, BNPB juga menyiagakan 59 armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla secara nasional pada Kamis (29/10/2026).
Armada tersebut terdiri atas 24 unit pesawat patroli, CASA, dan pendukung OMC serta 35 helikopter untuk pemadaman melalui metode water bombing.
Sebanyak 52 armada ditempatkan di enam provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau. Sementara tujuh unit lainnya disebar ke sejumlah wilayah di luar provinsi prioritas, termasuk Papua Selatan.
Upaya tersebut dilakukan agar pemantauan dan penanganan kebakaran dapat berjalan lebih cepat, terutama di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Status Tanggap Darurat Papua Selatan Diperpanjang
Kementerian Kehutanan menyebut Papua Selatan masih berada dalam status tanggap darurat karhutla hingga 28 November 2026.
Keputusan tersebut mencerminkan bahwa penanganan kebakaran masih membutuhkan dukungan dan koordinasi berbagai pihak.
Pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat terus dilibatkan dalam upaya pemadaman dan pemantauan wilayah terdampak.
Kementerian Kehutanan juga mengingatkan bahwa tidak terdeteksinya hotspot di suatu wilayah bukan berarti kebakaran telah sepenuhnya selesai.
Kondisi tersebut terutama perlu diwaspadai pada lahan gambut. Bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan berpotensi kembali menyala meskipun tidak terlihat kobaran di permukaan.
Karena itu, petugas masih harus melakukan pembasahan, penyisiran bara, pendinginan, serta pemeriksaan lanjutan untuk memastikan area benar-benar aman.
Masyarakat Diminta Tetap Waspada terhadap Asap dan Penyebaran Api
Situasi karhutla menjelang akhir Oktober perlu mendapat perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal dekat kawasan hutan, perkebunan, lahan gambut, dan area terdampak kebakaran.
Warga disarankan menghindari aktivitas pembakaran terbuka, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.
Ketika asap mulai mengganggu aktivitas, masyarakat juga perlu mengurangi paparan langsung dengan menggunakan masker yang sesuai, menjaga kualitas udara di dalam rumah, dan mengikuti arahan petugas setempat.
Pemeriksaan kondisi kesehatan perlu dilakukan apabila muncul keluhan seperti sesak napas, batuk berkepanjangan, atau iritasi mata akibat asap.
Di sisi lain, BNPB mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersiap menghadapi peralihan musim kemarau menuju musim hujan. Curah hujan yang meningkat memang dapat membantu pemadaman, tetapi juga berpotensi memunculkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Dengan berbagai upaya yang masih berlangsung, pengendalian karhutla membutuhkan kerja sama antara pemerintah, petugas lapangan, masyarakat, dan kelompok masyarakat adat.
Penurunan titik panas di Papua Selatan menjadi perkembangan positif, tetapi proses pemadaman dan pemantauan tetap harus dilakukan sampai seluruh lokasi terdampak dinyatakan aman.
