ARUSWARTA.ID - Jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2026 terdapat 22,93 juta penduduk miskin atau setara 8,07 persen dari total penduduk. Angka ini berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025.
Di tengah perkembangan tersebut, kondisi kemiskinan antardaerah masih memperlihatkan perbedaan. Ada wilayah yang mencatat jumlah penduduk miskin relatif kecil, sementara daerah berpopulasi besar memiliki jumlah warga miskin yang lebih tinggi.
Berdasarkan data BPS tingkat kabupaten/kota tahun 2025, Kota Sawahlunto di Sumatra Barat menjadi wilayah di Pulau Sumatra dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni sekitar 1.790 orang. Posisi berikutnya ditempati Kota Solok, juga di Sumatra Barat, dengan 2.310 penduduk miskin.
Perlu dicatat, angka kabupaten/kota yang digunakan dalam pemeringkatan ini merupakan data tahun 2025 yang bersumber dari Susenas Maret 2025. Data tersebut merupakan data terbaru yang tersedia pada tabel BPS yang menjadi rujukan daftar ini, bukan angka kabupaten/kota untuk Maret 2026.
Sumatra Barat Mendominasi Daftar
Sumatra Barat menjadi provinsi yang paling banyak menyumbang daerah dalam daftar tersebut. Lima dari sepuluh wilayah berasal dari provinsi ini, yakni Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Bukittinggi.
Kepulauan Riau menempatkan dua daerah, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Sementara itu, tiga wilayah lainnya berasal dari Jambi melalui Kota Sungai Penuh, Sumatra Utara melalui Kabupaten Pakpak Bharat, serta Aceh melalui Kota Sabang.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa daerah perkotaan cukup menonjol dalam daftar jumlah penduduk miskin terendah. Enam wilayah berstatus kota, sedangkan empat lainnya merupakan kabupaten.
Jumlah penduduk yang lebih sedikit dapat ikut memengaruhi kecilnya angka kemiskinan secara absolut. Namun, faktor tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya dasar untuk menilai keberhasilan pembangunan atau tingkat kesejahteraan suatu daerah.
Persentase Kemiskinan Memberikan Gambaran Berbeda
Jika dilihat dari persentase penduduk miskin, beberapa kota di Sumatra Barat juga mencatat angka relatif rendah. Data BPS untuk Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sebesar 2,72 persen dan Kota Solok 2,91 persen.
Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin Kota Bukittinggi mencapai 3,78 persen, sedangkan Kota Pariaman sebesar 3,83 persen. Seluruh angka tersebut berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatra Barat yang tercatat 5,35 persen.
Angka persentase ini penting karena memperlihatkan proporsi warga miskin dibandingkan keseluruhan penduduk, bukan hanya jumlah orang yang masuk kategori miskin.
Sebagai contoh, sebuah kota kecil dapat memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih sedikit daripada kota besar karena jumlah penduduk totalnya jauh berbeda. Oleh sebab itu, perbandingan kondisi kemiskinan sebaiknya mempertimbangkan jumlah absolut sekaligus persentasenya.
Kota Medan Memiliki Jumlah Penduduk Miskin Terbesar di Sumatra
Di sisi lain, Kota Medan di Sumatra Utara tercatat memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak di antara kabupaten/kota di Pulau Sumatra berdasarkan data BPS Maret 2025. Jumlahnya mencapai 171,60 ribu orang.
Posisi berikutnya ditempati Kota Palembang di Sumatra Selatan dengan 162,31 ribu penduduk miskin. Kabupaten Lampung Timur di Provinsi Lampung menyusul dengan jumlah 132,17 ribu orang.
Besarnya angka tersebut perlu dilihat dengan mempertimbangkan skala populasi dan karakteristik masing-masing daerah. Kota Medan dan Palembang merupakan pusat kegiatan ekonomi serta memiliki jumlah penduduk yang besar. Namun, jumlah penduduk miskin yang tinggi tetap menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan program pengentasan kemiskinan.
Data ini tidak berarti seluruh penduduk di wilayah tersebut mengalami kesulitan ekonomi. BPS mengelompokkan penduduk sebagai miskin berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan.
Kepulauan Bangka Belitung Memiliki Penduduk Miskin Paling Sedikit di Tingkat Provinsi Sumatra
Jika dibandingkan pada tingkat provinsi, Kepulauan Bangka Belitung mencatat jumlah penduduk miskin terendah di antara provinsi-provinsi di Sumatra berdasarkan data September 2025, yaitu 74,65 ribu orang.
Angka tersebut turun dari 77,71 ribu orang pada Maret 2025. Persentase penduduk miskinnya juga berkurang dari 5,00 persen menjadi 4,77 persen dalam periode yang sama.
Kepulauan Riau berada pada urutan berikutnya dengan 114,55 ribu penduduk miskin, disusul Bengkulu sebanyak 250,19 ribu orang. Sementara itu, Sumatra Utara memiliki 1,128 juta penduduk miskin pada September 2025, terbanyak di antara provinsi-provinsi di Sumatra berdasarkan jumlah absolut.
Perbandingan ini menggunakan data provinsi September 2025, sehingga berbeda periode dengan daftar kabupaten/kota yang menggunakan data Maret 2025. Angka tersebut tidak boleh dibandingkan seolah-olah berasal dari waktu pengukuran yang sama.
Jumlah penduduk yang relatif sedikit ikut memengaruhi total penduduk miskin di Kepulauan Bangka Belitung. Namun, persentase kemiskinan yang berada di bawah lima persen juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin di provinsi tersebut relatif rendah pada periode pengukuran itu.
Bagaimana BPS Menentukan Penduduk Miskin?
BPS menggunakan pendekatan pengeluaran untuk menentukan status kemiskinan penduduk. Seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan.
Penghitungan tersebut mencakup kebutuhan makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan dasar nonmakanan. Kebutuhan nonmakanan antara lain mencakup tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya.
Garis kemiskinan berbeda antardaerah karena harga dan kebutuhan hidup tidak selalu sama. Nilainya juga dapat berubah mengikuti perkembangan harga serta pola konsumsi masyarakat.
Untuk tingkat nasional, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026. Angka ini meningkat dibandingkan Rp641.443 pada September 2025.
Perubahan garis kemiskinan merupakan bagian dari pengukuran kemiskinan, bukan berarti setiap orang yang memiliki pengeluaran sedikit di atas nilai tersebut otomatis menikmati kondisi ekonomi yang sejahtera. Indikator lain, seperti kedalaman dan keparahan kemiskinan, tetap diperlukan untuk memahami kondisi masyarakat secara lebih lengkap.
Dengan demikian, daftar daerah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di Sumatra perlu dibaca sesuai periode dan indikator yang digunakan. Jumlah absolut berguna untuk melihat skala persoalan, sedangkan persentase kemiskinan memberikan gambaran mengenai proporsi penduduk yang terdampak di suatu wilayah.
