ARUSWARTA.ID - Penanganan banjir di sejumlah wilayah Indonesia masih menghadapi pekerjaan besar. Di tengah genangan yang belum surut di lima kabupaten, pemerintah juga harus mengantisipasi potensi hujan lebat dalam beberapa hari ke depan. Situasi ini membuat kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan respons pemerintah daerah menjadi perhatian.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat banjir terjadi di 12 kabupaten/kota selama periode 24 Oktober hingga 8 November 2026. Dari jumlah tersebut, tujuh wilayah dilaporkan telah mengalami surut, sedangkan lima kabupaten masih membutuhkan penanganan karena banjir belum sepenuhnya surut.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyampaikan data tersebut setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Secara keseluruhan, bencana banjir dalam rekap tersebut berdampak pada 18.511 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 46 kecamatan.
Adapun lima kabupaten yang masih terdampak adalah Pidie Jaya di Aceh, Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai di Sumatera Utara, serta Lumajang di Jawa Timur. Kelima daerah itu mencakup 22 kecamatan dengan total 11.404 KK terdampak.
Pidie Jaya menjadi wilayah dengan jumlah keluarga terdampak terbanyak, yakni 4.969 KK. Kabupaten Langkat menyusul dengan 3.157 KK. Sementara itu, BNPB belum merinci jumlah keluarga terdampak untuk tiga kabupaten lainnya dalam keterangan yang disampaikan pada 9 November.
Banjir bandang Gayo Lues menambah perhatian di Aceh
Perkembangan lain terjadi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Banjir bandang menerjang sejumlah desa pada Minggu (8/11/2026) dini hari setelah hujan berintensitas tinggi memicu luapan sungai di kawasan Pintu Rime.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang diberitakan pada 9 November, bencana tersebut menyebabkan 115 rumah rusak dan lima rumah hanyut. Sebanyak 10 unit hunian sementara di Desa Ekan juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Pendataan dampak dan kerugian masih dilakukan petugas.
Akses jalan menuju Kecamatan Pining yang sempat tertutup material lumpur dan longsoran telah berhasil dibuka pada Senin (9/11/2026). Meski demikian, petugas masih melakukan pembersihan material dan berupaya memastikan distribusi logistik dapat menjangkau warga terdampak.
Catatan kejadian BNPB juga memuat peristiwa banjir di Gayo Lues pada 8 November. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa surutnya genangan di suatu lokasi tidak serta-merta mengakhiri penanganan bencana, terutama ketika rumah, jembatan, dan akses transportasi mengalami kerusakan.
Peringatan hujan lebat masih perlu diwaspadai
Selain menangani dampak banjir, BNPB memetakan potensi bencana hingga Rabu (11/11/2026). Dalam pemetaan yang disampaikan Kristomei, terdapat tiga kecamatan berstatus awas dan 74 kecamatan berstatus siaga yang tersebar di enam provinsi.
Tiga wilayah berstatus awas berada di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah. Dalam pemantauan curah hujan selama tiga hari, Aceh Barat Daya mencatat angka tertinggi sebesar 183 milimeter, disusul Aceh Tenggara dengan 151 milimeter.
Sebaran wilayah berstatus siaga paling banyak berada di Aceh dengan 31 kecamatan dan Sumatera Utara sebanyak 27 kecamatan. Daerah lain yang masuk pemetaan tersebut adalah Sumatera Barat dengan sembilan kecamatan, Jawa Tengah tiga kecamatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dua kecamatan, serta Sulawesi Tengah dua kecamatan.
Peringatan BNPB itu juga perlu dibaca bersama prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dalam prakiraan untuk periode 9–12 November 2026, BMKG menetapkan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem pada kategori awas di Sumatera Utara. Sementara itu, Aceh dan Sumatera Barat masuk kategori siaga untuk potensi hujan lebat.
Pemetaan BNPB dan peringatan BMKG menggunakan konteks pemantauan yang berbeda. Keduanya sama-sama menunjukkan perlunya kewaspadaan, tetapi bukan berarti seluruh wilayah yang disebut pasti mengalami banjir. Kondisi cuaca dan risiko di tingkat kabupaten maupun kecamatan tetap dapat berubah mengikuti perkembangan atmosfer dan situasi setempat.
Prabowo minta perlengkapan darurat ditambah
Di tengah meningkatnya kebutuhan kesiapsiagaan, Kristomei melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai ketersediaan peralatan untuk mitigasi dan penanganan bencana, khususnya banjir.
Dalam rapat terbatas pada Senin (9/11/2026), Presiden meminta agar sejumlah perlengkapan darurat diperbanyak. Peralatan yang disebut mencakup tempat tidur lipat atau velbed, tenda, generator listrik, perahu karet, selimut, hingga perangkat pemurni air atau water purifier.
Arahan tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam merespons bencana di berbagai daerah. Namun, penambahan perlengkapan tetap perlu diikuti pengelolaan stok, kesiapan personel, dan distribusi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah terdampak.
Dengan masih adanya ribuan keluarga yang terdampak banjir serta munculnya kejadian baru di Aceh, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan peralatan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi peringatan dini tersampaikan kepada masyarakat, jalur evakuasi dapat digunakan, dan bantuan bisa menjangkau wilayah yang aksesnya terganggu.
Situasi hingga 10 November 2026 menunjukkan bahwa penanganan banjir masih berjalan bersamaan dengan upaya mengantisipasi cuaca ekstrem. Perkembangan data lapangan dan peringatan resmi dari BNPB maupun BMKG menjadi acuan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.
