Berdasarkan LHKPN periodik 2025, Listyo tercatat memiliki dua unit mobil Toyota Fortuner. Kedua kendaraan tersebut merupakan produksi 2018 dan 2019, dengan nilai pelaporan masing-masing Rp320 juta dan Rp350 juta.
Dengan demikian, total nilai aset kendaraan yang dilaporkannya mencapai Rp670 juta.
Dalam dokumen LHKPN yang disampaikan kepada KPK pada 30 Maret 2026, kedua mobil tersebut masuk dalam kategori alat transportasi dan mesin dengan keterangan kepemilikan hasil sendiri.
Menariknya, selama hampir enam tahun memimpin Korps Bhayangkara, daftar kendaraan yang tercantum dalam laporan kekayaan Listyo tidak menunjukkan banyak perubahan. Kedua mobil tersebut juga bukan model keluaran terbaru.
Dua Toyota Fortuner Tercatat dalam LHKPN 2025
Jika merujuk pada rincian aset kendaraan, Listyo hanya melaporkan dua unit Toyota Fortuner.
Berikut daftar kendaraan yang tercantum dalam laporan kekayaannya:
| Kendaraan | Tahun produksi | Nilai LHKPN |
|---|---|---|
| Toyota Fortuner | 2018 | Rp320 juta |
| Toyota Fortuner | 2019 | Rp350 juta |
| Total | Rp670 juta |
Nilai tersebut merupakan taksiran aset sebagaimana dicantumkan dalam laporan kekayaan, bukan harga jual kendaraan baru ataupun harga pasaran terkini.
Catatan kendaraan itu juga berbeda dibandingkan laporan sebelumnya yang dipublikasikan ketika Listyo menjadi calon Kapolri pada awal 2021. Dalam laporan yang merujuk pada data 2020 tersebut, ia baru mencantumkan satu Toyota Fortuner produksi 2018 dengan nilai Rp320 juta.
Kemudian, pada laporan periodik 2025, terdapat tambahan satu Fortuner produksi 2019.
Meski demikian, daftar kendaraan dalam LHKPN tidak serta-merta menggambarkan seluruh kendaraan yang pernah atau sedang digunakan seseorang. Kendaraan dinas maupun fasilitas operasional jabatan juga tidak otomatis menjadi bagian dari aset pribadi yang dilaporkan.
Total Kekayaan Listyo Sigit Tembus Rp15,34 Miliar
Tidak hanya kendaraan, laporan periodik 2025 juga memperlihatkan total kekayaan Listyo Sigit mencapai Rp15.344.596.369 atau sekitar Rp15,34 miliar.
Komponen terbesar berasal dari kas dan setara kas sebesar Rp7.329.596.369.
Sementara itu, kepemilikan tanah dan bangunan dilaporkan senilai Rp6,15 miliar. Harta bergerak lainnya mencapai Rp1,195 miliar, sedangkan aset kendaraan tercatat Rp670 juta.
Dalam laporan tersebut, Listyo juga tidak mencantumkan kewajiban utang.
Angka ini menunjukkan bahwa kendaraan bukan merupakan komponen terbesar dalam keseluruhan kekayaannya. Sebagian besar nilai aset yang dilaporkan justru berasal dari simpanan uang dan properti.
Perkembangan Kasus Penyadapan: Listyo dan Tiga Jenderal Jadi Tersangka
Di luar perhatian terhadap laporan kekayaan, Listyo kini menghadapi persoalan hukum yang jauh lebih serius.
Bareskrim Polri pada Selasa, 3 November 2026, mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Ketiga orang yang diumumkan sebagai tersangka tersebut adalah:
-
Listyo Sigit Prabowo (LSP).
-
Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN).
-
Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut dugaan perbuatan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Menurut hasil penyidikan yang disampaikan kepada publik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sesuai ketentuan.
Nomor-nomor tersebut kemudian diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai salah satu target. Selain itu, penyidik juga mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga pengusaha.
Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem elektronik pada Oktober 2026.
Dalam pengungkapan awal perkara, penyidik menyita 11 telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk. Sebanyak 10 saksi serta tiga ahli disebut telah diperiksa.
Jumlah Tersangka Bertambah, Slamet Uliandi Ikut Dijerat
Perkembangan berikutnya terjadi pada Kamis, 5 November 2026. Bareskrim kembali menetapkan satu perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara penyadapan bertambah menjadi empat orang.
Dalam penjelasan penyidik, Slamet diduga memiliki peran dalam mekanisme persetujuan penggunaan sistem penyadapan.
Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi disebut harus memperoleh izin dari Slamet sebelum melakukan provisioning atau memasukkan nomor untuk dipantau melalui sistem.
Penyidik juga mengungkap bahwa pada Oktober 2026 terdapat permintaan persetujuan untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Permintaan tersebut disebut mendapatkan persetujuan dari Slamet.
Namun, hingga perkembangan yang diumumkan pada 5 November, Slamet belum menjalani penahanan karena sedang mengalami kondisi kesehatan pascastroke.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya, termasuk Listyo Sigit, dilaporkan telah ditahan di Mako Brimob, Depok.
Listyo Diberhentikan dari Jabatan Kepala Staf Kepresidenan
Dampak perkara ini juga merembet ke jabatan pemerintahan yang sempat diemban Listyo setelah tidak lagi menjabat Kapolri.
Pada 1 Oktober 2026, Listyo dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Namun, masa jabatannya tidak berlangsung lama.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu, 4 November 2026, mengumumkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo dari jabatan tersebut.
Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa Presiden meminta proses hukum terhadap perkara dugaan penyadapan tersebut dilaksanakan secara objektif, terbuka, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bareskrim Telusuri Siapa Pemberi Perintah Penyadapan
Perkembangan penting lainnya muncul pada Sabtu, 7 November 2026.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan perintah dalam rangkaian dugaan penyadapan tersebut.
Penyelidikan tidak hanya diarahkan kepada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga berupaya mengungkap bagaimana perintah penggunaan sistem penyadapan dapat dilakukan dan siapa saja pihak yang terlibat.
Polri sebelumnya telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim untuk mendalami berbagai informasi terkait perkara tersebut.
Selain proses pidana, keempat perwira tinggi yang menjadi tersangka juga menghadapi penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Namun, hingga laporan terbaru, jadwal sidang etik belum diumumkan secara pasti.
Terbaru 8 November, Enam Saksi Dimintakan Perlindungan LPSK
Perkembangan terbaru pada Minggu, 8 November 2026, berkaitan dengan perlindungan saksi dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
Polri telah mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Wakil Ketua LPSK Susilaningtias membenarkan adanya permohonan tersebut. Menurutnya, lembaga tersebut masih melakukan analisis terhadap pengajuan perlindungan yang diterima.
Identitas keenam saksi belum diungkapkan kepada publik. LPSK juga belum menyampaikan keputusan akhir mengenai permohonan tersebut.
Langkah ini menjadi perkembangan penting karena penyidik masih membutuhkan keterangan sejumlah pihak untuk mengungkap rangkaian peristiwa, termasuk dugaan pihak yang memerintahkan penyadapan.
Dengan demikian, hingga 8 November 2026, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyidikan. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan para tersangka bersalah.
Dua Toyota Fortuner produksi 2018 dan 2019 tetap menjadi kendaraan yang tercatat dalam LHKPN Listyo Sigit. Namun, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada laporan kekayaannya, melainkan juga pada perkembangan penyidikan dugaan penyadapan yang melibatkan empat jenderal Polri tersebut.
