ARUSWARTA.ID - Rencana Australia memperketat tanggung jawab perusahaan teknologi dalam melindungi pengguna internet memunculkan perdebatan baru mengenai privasi digital. Google memperingatkan bahwa rancangan aturan tersebut berpotensi membuat anak di bawah 18 tahun kehilangan akses ke layanan komunikasi sehari-hari, termasuk Gmail.
Peringatan itu disampaikan Rachel Lord, kepala kebijakan Google untuk YouTube di Australia dan Selandia Baru, dalam sidang parlemen Australia pada Senin (9/11/2026). Ia menilai ketentuan pemeriksaan usia dalam rancangan Digital Duty of Care dapat ditafsirkan terlalu luas apabila diterapkan pada layanan yang memiliki risiko mempertemukan anak dengan konten pornografi.
Menurut Lord, penerapan aturan tersebut berpotensi mengharuskan perusahaan memverifikasi usia pengguna dan membatasi akses mereka ke layanan pesan, surat elektronik, hingga penyimpanan berkas pribadi.
Google menganggap pendekatan seperti itu dapat menimbulkan persoalan privasi karena pemeriksaan berpotensi merambah komunikasi dan dokumen yang bersifat pribadi.
Google khawatir pemeriksaan usia merambah layanan pribadi
Kekhawatiran Google berpusat pada ketentuan yang mengharuskan penyedia layanan digital mengambil langkah perlindungan apabila anak berisiko terpapar materi berbahaya, termasuk pornografi.
Lord menilai rumusan tersebut perlu diperjelas agar kewajiban verifikasi usia tidak otomatis meluas ke berbagai layanan yang fungsi utamanya bukan menyebarkan konten pornografi.
Google menginginkan aturan pemeriksaan usia diterapkan secara lebih terarah, terutama terhadap layanan yang tujuan utama atau fungsi dominannya memang mendistribusikan materi pornografi.
Perusahaan tersebut juga meminta adanya kepastian bahwa layanan komunikasi pribadi dan penyimpanan berkas tidak serta-merta diwajibkan memeriksa usia seluruh penggunanya atau memblokir akun anak di bawah 18 tahun.
Dengan demikian, peringatan Google bukan pengumuman bahwa Gmail akan segera ditutup bagi pengguna remaja. Hal itu merupakan kekhawatiran perusahaan terhadap kemungkinan konsekuensi dari penerapan ketentuan dalam rancangan undang-undang tersebut.
Meta, TikTok, dan Snap ikut mempersoalkan cakupan aturan
Keberatan terhadap rancangan kebijakan ini tidak hanya datang dari Google. Perwakilan Meta, TikTok, dan Snap juga menyampaikan kekhawatiran mengenai luasnya kewenangan regulator dalam menentukan jenis konten maupun perilaku digital yang dianggap berbahaya.
Perusahaan-perusahaan tersebut menilai ketidakjelasan batasan dapat mendorong platform mengambil tindakan moderasi secara berlebihan. Mereka berisiko menghapus atau membatasi lebih banyak konten daripada yang sebenarnya diperlukan demi menghindari sanksi.
Persoalan lainnya berkaitan dengan perubahan kerangka pengawasan industri. Rancangan aturan itu berpotensi menggantikan sebagian ketentuan dan kode etik industri yang sebelumnya digunakan untuk mengatur keselamatan layanan digital.
Jika batasan kewajiban tidak dirumuskan secara jelas, perusahaan teknologi khawatir ruang interpretasi regulator menjadi terlalu besar. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kebebasan komunikasi dan akses pengguna terhadap informasi yang sebenarnya tidak melanggar hukum.
Meski begitu, dampak berupa penghapusan konten berlebihan maupun pembatasan layanan seperti Gmail masih merupakan risiko yang disampaikan perusahaan teknologi, bukan konsekuensi yang sudah dipastikan terjadi.
RUU Digital Duty of Care belum menjadi undang-undang
Pemerintah Australia mengusulkan Digital Duty of Care sebagai kerangka yang mewajibkan penyedia layanan daring mengambil langkah yang wajar untuk menciptakan lingkungan digital lebih aman.
Aturan tersebut mencakup perlindungan terhadap materi dan aktivitas berbahaya, termasuk eksploitasi anak, konten ekstrem, materi manipulasi gambar intim, serta konten yang dapat membahayakan perkembangan pengguna berusia di bawah 18 tahun.
Rancangan kebijakan ini juga memberikan peran lebih besar kepada Komisaris eSafety untuk menangani persoalan keamanan daring. Di antaranya kewenangan mengeluarkan pemberitahuan penghapusan terhadap aplikasi atau situs pembuat gambar intim palsu, serta mempercepat kewajiban platform merespons pengaduan perundungan siber dan pelecehan.
Pemerintah menilai standar yang lebih luas diperlukan agar perusahaan teknologi tidak hanya mengandalkan sistem moderasi setelah sebuah masalah muncul, tetapi juga mengambil tindakan pencegahan terhadap potensi bahaya di platform mereka.
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dalam rancangan tersebut dapat menghadapi denda hingga 109,2 juta dolar Australia apabila aturan disahkan.
Namun, proses legislasi belum selesai. RUU Online Safety Amendment (Digital Duty of Care) Bill 2026 diperkenalkan ke parlemen pada 15 Oktober dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Australia pada 28 Oktober 2026.
Setelah melalui tahap tersebut, rancangan kebijakan masuk dalam pembahasan Senat dan pemeriksaan komite parlemen. Komite Senat yang membidangi lingkungan dan komunikasi dijadwalkan menyampaikan laporan pada 20 November 2026.
Perlindungan anak dan privasi menjadi titik perdebatan
Perdebatan mengenai Gmail memperlihatkan tantangan dalam merancang kebijakan keamanan internet. Pemerintah ingin memastikan anak terlindungi dari konten berbahaya, sedangkan perusahaan teknologi meminta agar kewajiban tersebut tidak berkembang menjadi pengawasan yang terlalu luas terhadap aktivitas pribadi pengguna.
Persoalan utamanya adalah bagaimana membedakan layanan yang memang berpotensi menjadi saluran distribusi konten berbahaya dengan fasilitas digital yang digunakan untuk komunikasi, pendidikan, pekerjaan, dan penyimpanan dokumen.
Hingga 10 November 2026, belum ada keputusan final yang menetapkan Gmail harus memblokir seluruh pengguna di bawah 18 tahun di Australia. Kemungkinan tersebut masih berupa peringatan Google terhadap cara aturan dapat diterapkan jika rancangan undang-undang disahkan tanpa batasan yang lebih tegas.
Perkembangan pembahasan di Senat akan menjadi bagian penting untuk melihat apakah pemerintah bersedia memperjelas cakupan pemeriksaan usia sekaligus memberikan perlindungan yang memadai terhadap privasi komunikasi digital.
