ARUSWARTA.ID – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi perhatian setelah Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi petani, nelayan, peternak, dan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pangan.
Dalam keterangannya pada Rabu, 28 Oktober 2026, Rokhmin menyoroti besarnya beban ekonomi dan kesehatan akibat kebakaran yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Ia mengacu pada kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang memperkirakan kerugian akibat karhutla dapat mencapai lebih dari Rp130 triliun.
Menurut Rokhmin, dampak kebakaran tidak berhenti pada kerusakan hutan atau lahan. Kekeringan, penurunan kualitas udara, serta terganggunya kegiatan produksi juga berpotensi menekan pendapatan masyarakat dan mengancam ketersediaan pangan.
Ia menilai pemerintah perlu menjalankan langkah penanganan yang lebih menyeluruh, mulai dari pemulihan penghidupan warga terdampak hingga penguatan pencegahan kebakaran.
CELIOS Perkirakan Biaya Karhutla hingga Rp123,1 Triliun
Besarnya kerugian akibat karhutla menjadi salah satu alasan perlunya penanganan yang lebih serius. Dalam laporan bertajuk The Hidden Cost of Fire: Economic and Health Impacts of Forest and Land Fires in Indonesia 2026 yang diterbitkan pada 2 September 2026, CELIOS memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla selama Januari–Agustus 2026 berada pada kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Angka Rp123,1 triliun merupakan skenario estimasi tertinggi dalam laporan tersebut. CELIOS juga menyebut perhitungan itu belum memasukkan kemungkinan kebakaran terus meluas hingga akhir 2026.
Laporan tersebut merinci beberapa komponen kerugian. Biaya ekonomi akibat kehilangan aset fisik dan terganggunya aktivitas ekonomi diperkirakan mencapai Rp29,54 triliun. Potensi penerimaan pajak daerah yang hilang juga diperkirakan sebesar Rp269,86 miliar.
Sementara itu, biaya kesehatan langsung dan tidak langsung bagi masyarakat yang didiagnosis mengalami gangguan terkait karhutla diperkirakan mencapai Rp9,75 triliun. Apabila perhitungan turut mencakup orang-orang yang mengalami gejala akibat kebakaran dan paparan asap, total biaya terkait kesehatan dapat mencapai Rp93,56 triliun.
Angka-angka tersebut merupakan hasil pemodelan dan estimasi CELIOS, bukan penghitungan final kerugian yang telah ditetapkan pemerintah.
Karena itu, pernyataan Rokhmin mengenai angka lebih dari Rp130 triliun perlu dibedakan dari rentang estimasi dalam laporan CELIOS yang tersedia. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan periode atau cakupan perhitungan yang digunakan, tetapi belum cukup bukti untuk menyimpulkan penyebabnya.
Terlepas dari perbedaan angka, laporan CELIOS menunjukkan bahwa dampak karhutla berpotensi menimbulkan beban besar bagi perekonomian, layanan kesehatan, dan masyarakat.
BNPB Catat Lebih dari 22 Ribu Hektare Lahan Masih Ditangani
Dampak kebakaran juga terlihat dari luas area yang masih memerlukan penanganan di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan data BNPB per 22 Oktober 2026 yang dipublikasikan pada 23 Oktober, luas lahan yang masih dalam penanganan karhutla mencapai sekitar 22.595,70 hektare.
Dari jumlah tersebut, sekitar 21.404 hektare berada di enam provinsi prioritas, sedangkan 1.191,70 hektare lainnya tersebar di luar wilayah prioritas tersebut.
Di Pulau Sumatra, lahan yang masih ditangani tercatat sekitar 2.431 hektare, meliputi Sumatera Selatan sekitar 2.050 hektare, Jambi 379 hektare, dan Riau 2 hektare.
Sementara itu, di Kalimantan, luas lahan yang masih dalam penanganan mencapai sekitar 18.973 hektare. Kalimantan Tengah mencatat sekitar 16.097 hektare, disusul Kalimantan Selatan sekitar 1.506 hektare dan Kalimantan Barat sekitar 1.370 hektare.
BNPB mengerahkan personel gabungan, operasi pemadaman darat, helikopter water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung penanganan di sejumlah wilayah.
Di luar enam provinsi prioritas, kebakaran juga terjadi di sejumlah kawasan, termasuk Jawa Tengah, Maluku Utara, dan beberapa wilayah di Jawa Timur.
Perlu dicatat, data tersebut menunjukkan luas lahan yang masih dalam penanganan pada tanggal pemutakhiran, bukan total akumulasi seluruh lahan yang terbakar sepanjang 2026.
El Niño Sangat Kuat Tingkatkan Risiko Kekeringan
Kondisi iklim menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengendalian karhutla. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa El Niño masih berada pada kategori sangat kuat pada Oktober 2026.
Dalam keterangan yang dipublikasikan pada 27 Oktober, BMKG menyebut indeks Niño 3.4 untuk periode Agustus–Oktober 2026 mencapai +3,05 derajat Celsius. Indeks Indian Ocean Dipole (IOD) juga berada pada nilai positif sebesar +0,63.
Kombinasi kondisi tersebut berpotensi memperpanjang periode kering dan mengurangi ketersediaan air di sejumlah wilayah. BMKG memperkirakan El Niño masih bertahan hingga awal 2027.
Lembaga tersebut juga mencatat 1.707 titik mengalami hari tanpa hujan dengan kategori ekstrem panjang. Kondisi ini menjadi perhatian, terutama di kawasan yang memiliki peran penting dalam produksi pangan.
Meski demikian, awal musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan waktunya berbeda antardaerah. Sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026.
Bagi wilayah yang masih mengalami kekeringan, pengelolaan air dan penyesuaian kalender tanam menjadi penting. Pemerintah daerah dan petani perlu menggunakan informasi iklim untuk menentukan waktu tanam sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat kekurangan air.
Petani, Nelayan, dan Peternak Menghadapi Risiko Ekonomi Berlapis
Rokhmin menilai karhutla dapat memberikan tekanan berlapis kepada masyarakat yang bekerja di sektor pangan.
Petani berisiko mengalami gangguan produksi akibat kekurangan air dan kerusakan tanaman. Nelayan dan masyarakat pesisir dapat terdampak ketika kondisi lingkungan mengganggu aktivitas ekonomi mereka. Sementara itu, peternak harus menghadapi kemungkinan terganggunya ketersediaan air serta kebutuhan pakan ternak.
Dampak tersebut dapat merambat ke sektor lain melalui berkurangnya pasokan komoditas, meningkatnya biaya produksi, dan terganggunya distribusi pangan.
Rokhmin juga mengingatkan adanya potensi penurunan produksi beras pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan persediaan pangan dan kelancaran penyaluran ke daerah yang mengalami gangguan produksi.
Dalam keterangannya, ia menilai stok beras di Bulog serta ketersediaan bahan pangan lain diharapkan mampu menopang kebutuhan nasional. Namun, distribusi yang efektif tetap dibutuhkan agar pasokan dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang menghadapi tekanan produksi.
Selain beras, pemerintah diminta memperhatikan ketersediaan jagung, cabai, telur, dan daging ayam.
Dengan pengawasan pasokan dan distribusi yang baik, dampak gangguan produksi di suatu wilayah diharapkan tidak berkembang menjadi persoalan ketersediaan pangan di daerah lainnya.
Pemerintah Diminta Menyiapkan Bantuan bagi Warga Terdampak
Selain menjaga pasokan pangan, pemerintah perlu memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat karhutla dan kekeringan.
Rokhmin mendorong penyaluran kompensasi serta bantuan sosial bagi petani, nelayan, dan peternak yang kehilangan pendapatan atau mengalami kegagalan usaha.
Ia juga menilai asuransi usaha tani dan nelayan perlu diperkuat untuk membantu mengurangi risiko ekonomi ketika kegiatan produksi terganggu.
Di sektor pertanian, langkah penyediaan air menjadi salah satu prioritas. Pemerintah dapat mengoptimalkan pemanenan air hujan, memanfaatkan sumber air sungai secara terencana, dan menyediakan irigasi pompa pada lahan yang membutuhkan.
Upaya tersebut diharapkan membantu petani mempertahankan kegiatan budi daya selama periode kering.
Namun, pelaksanaan bantuan perlu disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerugian yang dialami penerima. Pendataan warga terdampak juga penting agar dukungan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Perlindungan sosial tersebut sebaiknya berjalan seiring dengan pemulihan usaha dan dukungan terhadap kegiatan produksi agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga dapat kembali menjalankan mata pencaharian.
Penanganan Karhutla Tidak Cukup Mengandalkan Faktor Cuaca
Rokhmin mengingatkan bahwa fenomena El Niño bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan karhutla. Menurutnya, aktivitas manusia dan tata kelola lahan juga harus menjadi perhatian dalam upaya mencegah kebakaran berulang.
Pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, maupun permukiman di kawasan yang rentan perlu diawasi. Ia menyoroti pentingnya evaluasi pengelolaan lahan, khususnya di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan ekosistem gambut.
Peringatan dini yang disampaikan BMKG harus diikuti langkah antisipasi, termasuk penguatan kesiapsiagaan daerah dan penyesuaian kegiatan pertanian terhadap kondisi iklim.
Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu mendorong pengembangan tanaman, ikan, dan ternak yang lebih tahan terhadap perubahan suhu serta kondisi kekeringan.
Penegakan hukum terhadap aktivitas yang memicu kebakaran menjadi bagian penting dari pencegahan. Tanpa pengawasan dan tindakan yang konsisten, pemadaman yang berhasil dilakukan berisiko tidak menyelesaikan persoalan apabila sumber api terus bermunculan.
Karena itu, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, masyarakat lokal, dan media diperlukan untuk memperkuat pencegahan sekaligus pemulihan dampak karhutla.
Ketahanan Pangan dan Pemulihan Lingkungan Perlu Berjalan Bersamaan
Dampak karhutla memperlihatkan keterkaitan erat antara kondisi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ketahanan pangan. Kerusakan lahan dan gangguan aktivitas ekonomi dapat memengaruhi pendapatan rumah tangga sekaligus meningkatkan kebutuhan bantuan dan layanan kesehatan.
Pemerintah perlu menggabungkan penanganan darurat dengan langkah pemulihan yang berorientasi jangka panjang.
Di satu sisi, pemadaman dan pengurangan paparan asap tetap menjadi prioritas ketika kebakaran berlangsung. Di sisi lain, perbaikan tata kelola lahan, perlindungan ekosistem, serta penguatan sistem pengawasan harus dilakukan untuk mengurangi risiko kejadian serupa.
Informasi mengenai luas lahan yang masih ditangani, kondisi masyarakat terdampak, hasil evaluasi penyebab kebakaran, dan penggunaan anggaran penanganan juga perlu disampaikan secara terbuka.
Langkah tersebut dapat membantu masyarakat memahami perkembangan situasi sekaligus menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas program pemerintah.
Rokhmin menegaskan bahwa DPR akan menggunakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mendukung upaya pemerintah membantu masyarakat yang terdampak. Ia berharap penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi warga dan mencegah kerugian berulang.
Kesimpulan
Kerugian akibat karhutla Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Rokhmin Dahuri meminta pemerintah memperkuat bantuan dan perlindungan bagi petani, nelayan, serta peternak.
Laporan CELIOS memperkirakan biaya ekonomi dan kesehatan karhutla selama Januari–Agustus 2026 berkisar Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Sementara itu, data BNPB per 22 Oktober menunjukkan sekitar 22.595,70 hektare lahan masih dalam penanganan di berbagai wilayah Indonesia.
BMKG juga memperingatkan bahwa El Niño kategori sangat kuat berpotensi bertahan hingga awal 2027, sehingga risiko kekeringan dan gangguan produksi pangan masih perlu diantisipasi.
Pemerintah karena itu perlu memastikan ketersediaan air, menjaga distribusi bahan pangan, memberikan bantuan kepada warga terdampak, serta memperkuat pencegahan dan penegakan hukum.
Penanganan karhutla yang efektif bukan hanya tentang memadamkan api, melainkan juga melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelangsungan mata pencaharian, dan mencegah kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian berulang.
