ARUSWARTA.ID – Kepolisian RI memperluas penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka hingga Kamis, 29 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 16 perusahaan merupakan korporasi dalam negeri, sedangkan empat lainnya melibatkan penanaman modal asing (PMA).
Informasi itu disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Polda Kalimantan Barat, Pontianak. Penanganan kasus ini mencakup berbagai wilayah di Indonesia dan masih dapat berkembang seiring proses penyidikan.
104 Laporan Polisi Terkait Karhutla Korporasi
Bareskrim mencatat sebanyak 104 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla. Total luas lahan terbakar yang tercatat dalam penanganan perkara tersebut mencapai 29.168,78 hektare.
Dari keseluruhan laporan, sebanyak 97 telah masuk dalam proses penyidikan, termasuk perkara yang berkasnya sudah memasuki tahap pertama dan yang dikembalikan jaksa untuk dilengkapi. Adapun rincian lainnya terdiri atas satu laporan pada tahap penyelidikan dan enam laporan yang masih menjalani proses verifikasi penyelidikan.
Asep menegaskan, penanganan perkara korporasi dilakukan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan di lapangan. Penyidik juga menelusuri asal modal perusahaan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Daftar 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Empat korporasi yang teridentifikasi menggunakan penanaman modal asing berasal dari tiga negara, yakni Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Berikut daftar perusahaan yang telah diumumkan dalam penanganan perkara tersebut.
Empat korporasi dengan penanaman modal asing:
-
PT HKI — PMA Singapura
-
PT RKA — PMA Malaysia
-
PT API — PMA Korea Selatan
-
PT AI — PMA Singapura
Enam belas korporasi dalam negeri:
-
PT BOS
-
PT AER
-
PT SKM
-
PT WLJ
-
PT SAE
-
PT BSLT
-
PT CGUK
-
PT FSL
-
PT BPK
-
PT PW
-
PT BWL
-
PT MIB
-
PT STP
-
PT JMS
-
PT RAS
-
PT MAS
Daftar tersebut berdasarkan pemaparan penegak hukum yang diberitakan pada 29 Oktober 2026. Penetapan sebagai tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya berarti kesalahan perusahaan telah diputus oleh pengadilan.
Polri Ajukan Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Perusahaan
Selain menetapkan tersangka, penyidik juga mengajukan rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi yang diduga berkaitan dengan kasus karhutla. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil penanganan perkara dan sejumlah indikator yang ditemukan penyidik.
Indikator yang dipertimbangkan meliputi kebakaran berulang di wilayah perusahaan, titik awal api yang berada di kawasan konsesi, ketidakmemadaian sarana dan prasarana pencegahan maupun penanggulangan kebakaran, serta luas lahan terbakar yang melebihi 500 hektare.
Namun, rekomendasi pencabutan izin tersebut merupakan langkah administratif yang terpisah dari penetapan tersangka. Keputusan akhir mengenai pencabutan izin berada pada instansi yang memiliki kewenangan.
Ratusan Orang Juga Menjadi Tersangka
Penanganan perkara karhutla tidak hanya menyasar badan usaha. Dalam kasus yang melibatkan perorangan, Polri mencatat 287 laporan polisi dengan 245 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Luas lahan terbakar yang tercatat dalam kelompok perkara tersebut mencapai 5.859,12 hektare.
Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah laporan perkara perorangan terbanyak, yakni 68 laporan. Berikutnya adalah Riau dengan 59 laporan dan Kalimantan Tengah sebanyak 43 laporan.
Korporasi Disangkakan Pasal Lingkungan Hidup
Dalam perkara korporasi, penyidik menerapkan sangkaan berdasarkan Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ketentuan tersebut mencakup perbuatan yang berkaitan dengan pencemaran atau kerusakan lingkungan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, serta pembakaran lahan. Bentuk dan besaran sanksi bergantung pada pasal yang terbukti beserta unsur perbuatan dan akibatnya dalam proses peradilan.
Polri menyatakan penanganan perkara akan terus dikembangkan menggunakan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pembuktian dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah
