ARUSWARTA.ID, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga dari perusahaan tersebut berstatus penanaman modal asing (PMA) dan disebut berada di wilayah Kalimantan.
Informasi tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Suyudi menyatakan bahwa penyidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla masih berjalan. Namun, kepolisian belum mengumumkan nama maupun identitas lengkap korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Polri menyatakan informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah proses penanganan perkara memungkinkan pengungkapan secara resmi.
Identitas 11 Korporasi Belum Diumumkan
Dari total 11 korporasi yang berstatus tersangka, tiga di antaranya merupakan perusahaan dengan penanaman modal asing. Ketiga perusahaan tersebut dilaporkan berkaitan dengan perkara karhutla di wilayah Kalimantan.
Meski demikian, Kapolri belum merinci lokasi operasional setiap perusahaan maupun dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada masing-masing badan usaha.
Proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak terkait berdasarkan bukti yang dikumpulkan penyidik.
Sebelumnya, Suyudi juga menegaskan bahwa penanganan perkara karhutla tidak hanya menyasar badan usaha. Pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang dinilai memiliki tanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran juga dapat ditelusuri sesuai ketentuan hukum dan alat bukti yang ditemukan.
Sebanyak 98 Laporan Polisi Masuk Tahap Penyidikan
Sebelum mengumumkan penetapan 11 korporasi sebagai tersangka, Polri menyampaikan perkembangan penyidikan perkara karhutla yang melibatkan badan usaha.
Pada Senin (19/10/2026), Kapolri mengungkapkan bahwa Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan polisi terkait dugaan karhutla korporasi ke tahap penyidikan.
Penyidik masih mengumpulkan dan mendalami alat bukti untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Peningkatan laporan ke tahap penyidikan merupakan bagian dari proses penanganan perkara dan tidak berarti seluruh laporan tersebut telah menghasilkan penetapan tersangka.
Dalam prosesnya, kepolisian perlu memastikan keterkaitan antara peristiwa kebakaran, dugaan pelanggaran, dan pihak yang bertanggung jawab sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla korporasi masih menjadi pekerjaan besar bagi aparat penegak hukum.
Kementerian Kehutanan Bekukan Izin Enam Perusahaan
Di tengah proses penyidikan Polri, Kementerian Kehutanan juga mengambil tindakan administratif terhadap perusahaan yang berkaitan dengan penanganan karhutla.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Rabu (21/10/2026) mengumumkan pembekuan izin terhadap enam perusahaan di Kalimantan Tengah. Kebijakan itu disertai tindakan pemulihan ekosistem hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan penambahan tersebut, total 32 perusahaan telah dikenai tindakan administratif oleh Kementerian Kehutanan, dengan cakupan konsesi mencapai 1.931.115 hektare.
Enam perusahaan yang disebut dalam pengumuman resmi kementerian adalah:
-
PT Hasil Kalimantan Jaya, Kabupaten Gunung Mas.
-
PT Taiyoung Enggreen, Kabupaten Gunung Mas.
-
PT Hutan Produksi Lestari, Kabupaten Kapuas.
-
PT Ramang Agro Lestari, Kabupaten Barito Utara.
-
PT Puspa Warna Cemerlang, Kabupaten Barito Utara.
-
PT Sinergi Hutan Sejati, Kabupaten Barito Utara.
Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa hingga 21 Oktober 2026, sekitar 120 kasus masih berproses di lingkungan kementerian. Koordinasi dengan Kapolri juga dilakukan untuk memperkuat penanganan perkara karhutla.
Kementerian membuka kemungkinan proses pidana apabila ditemukan bukti pelanggaran yang memenuhi unsur hukum.
Perlu ditegaskan bahwa enam perusahaan yang izinnya dibekukan tersebut merupakan bagian dari tindakan administratif Kementerian Kehutanan. Belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa keenamnya merupakan bagian dari 11 korporasi tersangka yang diumumkan Polri.
Penegakan Hukum Karhutla Menyasar Tanggung Jawab Korporasi
Penanganan karhutla yang melibatkan badan usaha membutuhkan koordinasi antara penyidik, kementerian terkait, dan instansi yang memiliki kewenangan atas pengawasan lingkungan serta perizinan.
Dalam perkara korporasi, pertanggungjawaban hukum tidak semata-mata bergantung pada status kepemilikan perusahaan. Penyidik perlu menelusuri tindakan, kebijakan, atau kelalaian yang diduga berkaitan dengan terjadinya kebakaran, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, sanksi administratif seperti pembekuan izin dan kewajiban pemulihan lingkungan merupakan mekanisme yang berbeda dari penetapan tersangka dalam perkara pidana.
Kedua jalur penanganan tersebut dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing apabila terdapat dasar hukum yang memadai.
Penanganan karhutla juga membutuhkan upaya pencegahan, pemantauan kawasan rawan kebakaran, kesiapan pemadaman, serta keterlibatan masyarakat untuk mendukung deteksi dini di lapangan.
Polri Masih Menunggu Tahap Pengungkapan Berikutnya
Hingga Kamis (22/10/2026), nama 11 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka belum diumumkan secara lengkap oleh Polri. Identitas tiga perusahaan berstatus PMA yang disebut berada di Kalimantan juga masih menunggu keterangan resmi berikutnya.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan telah mengumumkan sanksi administratif terhadap enam perusahaan tambahan, sehingga total perusahaan yang dikenai tindakan administratif mencapai 32.
Perkembangan ini memperlihatkan dua jalur penanganan karhutla yang sedang berjalan, yakni penyidikan pidana oleh kepolisian dan tindakan administratif oleh kementerian.
Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak berarti korporasi telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus ini melalui pengumuman resmi Polri dan Kementerian Kehutanan, terutama terkait identitas pihak yang diproses, hasil penyidikan, dan tindak lanjut pemulihan lingkungan.
