ARUSWARTA.ID, JAKARTA – Pemerintah Malaysia menyiapkan bantuan berupa tiga helikopter dan 52 personel untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penerimaan bantuan dari negara tetangga, tetapi mekanisme pengiriman serta pelaksanaan operasi di lapangan masih dibahas secara teknis.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Menurut Dudung, pemerintah Indonesia menghargai dukungan Malaysia. Namun, pengerahan personel dan armada udara dari luar negeri memerlukan persiapan agar dapat mendukung operasi pemadaman yang sedang berlangsung.
“Dari Malaysia akan memberikan bantuan tiga heli, kemudian 52 personel,” kata Dudung sebagaimana diberitakan ANTARA pada Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan, koordinasi tidak hanya menyangkut kedatangan helikopter dan personel, tetapi juga kesiapan operasional, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta kebutuhan lain selama operasi berlangsung.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bantuan tersebut dapat diintegrasikan dengan kegiatan pemadaman yang dilakukan oleh petugas Indonesia.
Prabowo Setujui Bantuan Negara Tetangga
Persetujuan Presiden Prabowo untuk menerima bantuan internasional sebelumnya disampaikan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir. Pada Jumat (16/10/2026), Arrmanatha menyatakan bahwa mekanisme bantuan dari negara-negara tetangga masih dibahas di tingkat teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Persetujuan tersebut menjadi perkembangan penting setelah sejumlah negara menawarkan dukungan untuk menangani karhutla yang meluas di Indonesia dan berdampak terhadap kualitas udara di kawasan Asia Tenggara.
Reuters melaporkan pada 16 Oktober bahwa BNPB sedang meninjau bentuk bantuan yang ditawarkan negara lain dan menentukan dukungan mana yang dapat dipercepat. Pada saat yang sama, Malaysia menyatakan perlu mengevaluasi kembali tawaran bantuannya berdasarkan perubahan kondisi di wilayah terdampak.
Dengan demikian, persetujuan menerima bantuan tidak berarti seluruh personel dan peralatan Malaysia telah tiba atau mulai beroperasi di Indonesia. Jadwal pengerahan dan rincian teknisnya masih perlu menunggu perkembangan resmi berikutnya.
Malaysia Sebelumnya Tawarkan Pesawat dan Helikopter
Rencana dukungan Malaysia sudah disampaikan pada September 2026. Saat menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Bogor, pada Jumat (18/9/2026), Prabowo menyatakan bahwa pemerintah Malaysia menawarkan bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Kalimantan.
Dalam pengumuman awal tersebut, paket bantuan yang ditawarkan mencakup satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 personel pemadam kebakaran. Personel tersebut berasal dari sejumlah unsur Malaysia, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana Malaysia (NADMA), Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
Namun, dalam keterangan Dudung pada Senin (19/10/2026), bantuan yang disebut secara spesifik adalah tiga helikopter dan 52 personel. Belum ada kepastian resmi dalam keterangan tersebut mengenai status pengerahan pesawat yang sebelumnya masuk dalam tawaran Malaysia.
Perbedaan ini perlu diperhatikan karena paket bantuan awal dan pelaksanaan operasional dapat mengalami penyesuaian setelah kedua negara membahas kebutuhan di lapangan.
Indonesia Kerahkan Puluhan Ribu Personel
Di tengah pembahasan bantuan internasional, pemerintah Indonesia tetap menjalankan operasi pemadaman melalui berbagai instansi.
Arrmanatha menyebut sebanyak 60.177 personel gabungan telah dikerahkan hingga 13 Oktober 2026. Mereka berasal dari unsur pemadam kebakaran, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, serta relawan.
Selain personel, pemerintah juga menggunakan helikopter dan pesawat untuk mendukung pemadaman melalui metode pengeboman air atau water bombing. Operasi modifikasi cuaca turut dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla.
Pengerahan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kebakaran melibatkan berbagai sumber daya, baik personel darat maupun dukungan udara. Meski demikian, efektivitas pemadaman tetap bergantung pada kondisi lokasi kebakaran, akses menuju titik api, cuaca, serta ketersediaan logistik.
Dudung menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menangani karhutla dengan sumber daya dalam negeri. Pada Senin (19/10/2026), ia juga menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan penjelasan mengenai tawaran bantuan Malaysia. Artinya, pemerintah tetap mempertimbangkan dukungan dari negara tetangga, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan serta mekanisme penanganan yang berlaku.
Kabut Asap Meluas, Koordinasi Regional Menjadi Perhatian
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak hanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di dalam negeri. Asap dari sejumlah wilayah terdampak juga memengaruhi negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura.
Reuters melaporkan pada 16 Oktober bahwa kabut asap telah memicu gangguan kesehatan pernapasan serta penutupan sekolah di Malaysia dan Timor-Leste. Kondisi tersebut meningkatkan perhatian regional terhadap upaya Indonesia mengendalikan kebakaran.>
Karena dampaknya dapat melintasi batas negara, kerja sama regional menjadi salah satu opsi untuk mendukung penanganan kebakaran. Dukungan dapat berupa personel, armada udara, pengalaman teknis, maupun bantuan operasional lain yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Namun, pengerahan bantuan lintas negara tetap memerlukan pengaturan mengenai lokasi operasi, rantai komando, keselamatan penerbangan, distribusi BBM, serta dukungan logistik.
Itulah sebabnya pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu menyelesaikan koordinasi sebelum armada dan personel benar-benar diterjunkan.
Menunggu Kepastian Jadwal Pengerahan Bantuan
Hingga Senin (19/10/2026), perkembangan yang disampaikan pemerintah mencakup persetujuan Presiden Prabowo untuk menerima bantuan negara tetangga, kesiapan Malaysia menyediakan tiga helikopter dan 52 personel, serta pembahasan teknis yang masih berlangsung.
Belum ada jadwal kedatangan yang dipastikan dalam keterangan Dudung pada hari tersebut. Status pesawat yang termasuk dalam tawaran awal Malaysia juga belum dijelaskan kembali secara terperinci.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil koordinasi BNPB dan instansi terkait dengan pihak Malaysia. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan yang dikirim sesuai dengan kondisi terkini dan dapat bekerja secara efektif bersama tim pemadam Indonesia.
Dengan persiapan yang matang, dukungan internasional diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian karhutla. Sementara itu, operasi pemadaman oleh personel dalam negeri tetap berlangsung untuk mengurangi dampak kebakaran terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas warga. (Ant)
