ARUSWARTA.ID - Penggunaan anggaran negara untuk membayar jasa influencer kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan pemerintah senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan dengan keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad.
Kontrak tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengadaannya berlangsung dalam rentang 2024 hingga 2026, mencakup promosi melalui media sosial, penayangan video, keterlibatan influencer, hingga kehadiran figur publik dalam acara pemerintah.
Bagi ICW, persoalan ini tidak berhenti pada besarnya biaya promosi. Organisasi antikorupsi tersebut mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa pihak eksternal ketika sudah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri.
Selain itu, transparansi penentuan harga, persaingan dalam proses pengadaan, serta hubungan kepemilikan perusahaan dengan pejabat publik juga menjadi perhatian.
Temuan tersebut dipublikasikan ICW pada Senin, 9 November 2026. Data yang digunakan merujuk pada informasi realisasi pengadaan kementerian dan lembaga di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Delapan Paket Pengadaan, Nilainya Hampir Rp14,7 Miliar
Berdasarkan rincian yang disampaikan ICW, terdapat lima paket pengadaan dari Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari sejumlah satuan kerja KKP pada 2025 dan 2026.
Sebagian besar pengadaan berkaitan dengan penggunaan kanal media sosial RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Berikut rincian nilai delapan paket yang menjadi sorotan ICW:
| Instansi dan tahun | Jenis pengadaan | Nilai |
|---|---|---|
| Kemendikbudristek (2024) | Penayangan video YouTube RANS Entertainment | Rp452.698.902 |
| Kemendikbudristek (2024) | Instagram Reels @raffinagita1717 | Rp205.893.300 |
| Kemendikbudristek (2024) | Instagram Story @raffinagita1717 | Rp575.655.000 |
| Kemendikbudristek (2024) | Event attendance | Rp2.521.329.200 |
| Kemendikbudristek (2024) | Penayangan TikTok @raffinagita1717 | Rp144.423.600 |
| KKP (2025) | Influencer engagement Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut | Rp3.596.955.000 |
| KKP (2025) | Influencer engagement pembangunan BINS | Rp3.600.000.000 |
| KKP (2026) | Publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna | Rp3.600.000.000 |
| Total | Delapan paket | Rp14.696.955.002 |
Dari keseluruhan pengadaan tersebut, lima paket Kemendikbudristek memiliki nilai gabungan Rp3,9 miliar. Adapun tiga paket KKP mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
Paket dengan nilai terbesar adalah kegiatan event attendance dari Museum dan Cagar Budaya, yakni Rp2,52 miliar. Sementara itu, penayangan Instagram Story mencapai Rp575,65 juta.
Angka-angka tersebut merupakan nilai paket atau kontrak sebagaimana dipaparkan ICW dari data pengadaan. Nilai kontrak tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh pekerjaan sudah dibayar atau seluruh anggaran telah dicairkan.
Belanja Influencer Dipertanyakan di Tengah Kebijakan Efisiensi
Salah satu kritik utama ICW adalah ketidaksesuaian antara dorongan penghematan anggaran dengan besarnya belanja komunikasi publik yang masih dialokasikan kepada pihak eksternal.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan tersebut menetapkan target penghematan Rp306,69 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah.
Sejumlah pengeluaran yang diminta untuk dibatasi mencakup kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, hingga seminar.
ICW menilai belanja influencer perlu dievaluasi dalam kerangka kebijakan tersebut. Sorotan terutama tertuju pada KKP yang mengontrak dua paket jasa influencer senilai hampir Rp7,2 miliar pada 2025, kemudian kembali mengadakan paket serupa senilai Rp3,6 miliar pada 2026.
Namun, terdapat perbedaan periode yang perlu diperhatikan. Lima paket Kemendikbudristek berasal dari 2024, sehingga tidak tepat jika seluruh pengadaan tersebut disebut sebagai pelanggaran terhadap Inpres yang baru diterbitkan pada Januari 2025.
Persoalan lainnya berkaitan dengan kondisi transfer ke daerah. Anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun. ICW membandingkannya dengan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun dan menghitung penurunan sekitar Rp171 triliun.
Sebagai pembaruan data, Kementerian Keuangan kemudian mencatat realisasi TKD 2025 sebesar Rp849 triliun. Dengan menggunakan angka realisasi tersebut, selisih terhadap pagu TKD 2026 menjadi sekitar Rp156 triliun.
Perbedaan angka ini penting agar pembaca dapat membedakan proyeksi anggaran dengan realisasi akhir tahun.
ICW juga menyoroti pengeluaran Rp575,65 juta untuk penayangan Instagram Story @raffinagita1717. Nilai tersebut dipertanyakan karena sejumlah desa menghadapi keterbatasan anggaran, termasuk setelah adanya pengaturan pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Salah satu regulasi yang disoroti adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Aturan tersebut mengatur mekanisme penyaluran DAU, DBH, atau Dana Desa untuk mempercepat pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan fisik koperasi.
Menurut ICW, kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pemerintah menjelaskan prioritas belanja secara terbuka, terutama ketika masyarakat dan pemerintah daerah juga menghadapi tuntutan penghematan.
Manfaat Pengadaan Belum Dijelaskan Secara Terukur
Selain besarnya nilai kontrak, ICW mempertanyakan manfaat konkret dari penggunaan jasa influencer oleh kementerian.
Kedua instansi sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik yang dibiayai negara. Kemendikbudristek memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. KKP juga mempunyai unit hubungan masyarakat yang bertugas menyampaikan informasi mengenai program kementerian.
Kondisi tersebut membuat ICW mempertanyakan alasan penggunaan perusahaan eksternal untuk menjalankan kegiatan promosi.
Penggunaan influencer sebenarnya dapat menjadi salah satu pilihan strategi komunikasi pemerintah. Namun, pengadaannya tetap harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran audiens yang terukur, serta hasil pekerjaan yang dapat diperiksa.
ICW secara khusus menyoroti paket event attendance senilai Rp2,52 miliar. Pengeluaran untuk menghadirkan figur publik dalam kegiatan pemerintah dinilai perlu disertai penjelasan mengenai kebutuhan, bentuk kontribusi, dan manfaat yang diperoleh.
Tanpa kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang terbuka, masyarakat akan kesulitan menilai apakah biaya tersebut sebanding dengan hasilnya.
Spesifikasi Pengadaan Dinilai Berpotensi Membatasi Persaingan
Persoalan berikutnya menyangkut mekanisme pemilihan penyedia jasa.
ICW mencatat empat paket penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik. Namun, spesifikasi paketnya sudah mencantumkan kanal atau akun tertentu, seperti YouTube RANS Entertainment dan Instagram serta TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, pencantuman identitas kanal secara spesifik berpotensi mempersempit kesempatan penyedia lain untuk menawarkan layanan sejenis.
Hal tersebut menjadi penting karena penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin persaingan yang terbuka. Kualitas kompetisi juga dipengaruhi oleh bagaimana kebutuhan dan spesifikasi pekerjaan disusun sejak awal.
ICW turut mempertanyakan metode penentuan harga dalam paket-paket tersebut.
Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek disebut menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda masing-masing memiliki nilai sekitar Rp3,6 miliar.
Kesamaan nilai tersebut belum membuktikan adanya penyimpangan. Namun, ICW meminta pemerintah membuka dasar penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), metode penetapan harga, serta pertimbangan yang digunakan dalam menentukan nilai kontrak.
Pemeriksaan dokumen menjadi penting untuk mengetahui apakah harga yang dibayarkan sudah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan manfaat yang diterima pemerintah.
Hubungan Kepemilikan Perusahaan dengan Raffi Ahmad Jadi Sorotan
Aspek lain yang menjadi perhatian ICW adalah keterkaitan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia tercatat memiliki 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia.
Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Selain kepemilikan tidak langsung, ia juga memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan tercatat menjabat sebagai komisaris.
Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan jabatan Raffi di pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024 di Istana Negara.
Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat mengadakan tiga paket pengadaan dengan PT Rans Animasi Indonesia, yakni dua paket pada 2025 dan satu paket pada 2026.
ICW menilai hubungan antara jabatan publik dan kepemilikan perusahaan penerima kontrak pemerintah tersebut perlu diperiksa untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan.
Meski demikian, hubungan kepemilikan dan keberadaan kontrak pemerintah tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Penilaiannya membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap struktur kepemilikan, proses pengadaan, kewenangan pejabat, serta penerapan aturan konflik kepentingan.
Karena itu, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kedudukan dan kepemilikannya di perusahaan tersebut, termasuk menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjalankan tugas sebagai utusan presiden.
ICW Desak Audit dan Pembukaan Dokumen Pengadaan
Atas berbagai persoalan tersebut, ICW meminta pemerintah dan lembaga pengawas tidak berhenti pada penjelasan mengenai nilai kontrak.
Organisasi tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan untuk memastikan proses pengadaan dapat diperiksa secara menyeluruh.
Pertama, KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
Kedua, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat jenderal kedua kementerian diminta melakukan audit. Pemeriksaan diharapkan mencakup kewajaran harga, transaksi pembayaran di luar sistem, keseragaman nilai kontrak, dan kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan instansi.
Ketiga, LKPP diminta mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, terutama terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu dan keterbukaan persaingan.
Keempat, ICW meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki hubungan jelas dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian. Organisasi tersebut juga mendorong pencegahan agar perusahaan yang dimiliki pejabat yang ditunjuk Presiden tidak menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Kelima, Raffi Ahmad diminta menjelaskan secara terbuka struktur kepemilikan dan posisinya di PT Rans Animasi Indonesia, termasuk mekanisme pencegahan konflik kepentingan.
Temuan ini pada akhirnya membuka persoalan yang lebih luas mengenai tata kelola belanja komunikasi publik pemerintah.
Penggunaan jasa influencer tidak serta-merta bermasalah. Akan tetapi, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui kebutuhan yang terukur, harga yang wajar, proses pengadaan yang kompetitif, dan hasil pekerjaan yang bisa diperiksa masyarakat.
Tanpa keterbukaan tersebut, pengadaan bernilai miliaran rupiah berisiko menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat dari penggunaan uang negara.
