Program penempatan manajer KDKMP sendiri berkaitan dengan proses pengangkatan yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara. Informasi penugasan dapat diketahui melalui sistem resmi Simkopdes.
Para manajer yang telah ditetapkan juga berstatus sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk masa kerja selama dua tahun.
Keluhan Muncul Setelah Lokasi Penugasan Diumumkan
Persoalan utama yang muncul bukan hanya mengenai penempatan yang jauh, tetapi juga pertanyaan mengenai prioritas domisili dalam proses penugasan.
Sejumlah warganet mempertanyakan kondisi ketika KDKMP yang berada di sekitar tempat tinggal justru ditempati calon manajer dari wilayah lain. Ada pula calon yang mengaku harus berpindah pulau untuk menjalankan tugas, sementara posisi di daerah asalnya diisi orang dari luar wilayah.
Keluhan tersebut disampaikan melalui kolom komentar akun media sosial Simkopdes. Salah satu calon manajer mempertanyakan mengapa calon dari daerah setempat tidak menjadi prioritas apabila masih terdapat kebutuhan tenaga pengelola di wilayah tersebut.
Calon lainnya mengungkapkan dirinya harus berpindah dari Sumatera ke Sulawesi, sementara posisi KDKMP di kampung halamannya justru ditempati orang dari luar daerah.
Ada pula calon yang menyebut lokasi penugasannya sebenarnya berjarak hanya beberapa menit dari rumah, tetapi dirinya justru mendapatkan penempatan yang jauh dari domisili.
Jarak Penempatan Berpengaruh pada Biaya Hidup
Penempatan yang jauh kemudian memunculkan persoalan lain, yakni biaya yang harus ditanggung manajer selama menjalankan tugas.
Beberapa calon manajer meminta agar terdapat skema tunjangan yang mempertimbangkan jarak penempatan. Mereka menilai kebutuhan tempat tinggal, transportasi, perjalanan, hingga logistik akan meningkat apabila lokasi kerja berada ratusan kilometer dari domisili.
Salah satu calon bahkan menyebut dirinya mendapat penempatan sekitar 550 kilometer dari rumah. Ia meminta adanya solusi mengenai akomodasi dan tunjangan apabila penempatan di dekat domisili memang tidak memungkinkan.
Keluhan lain menyoroti kondisi ketika manajer ditempatkan di luar wilayah sesuai alamat KTP, tetapi tunjangan yang diterima disebut sama dengan mereka yang bertugas di daerah asal.
Pertanyaan yang muncul berkaitan dengan biaya kos, transportasi, serta kebutuhan sehari-hari selama menjalankan pekerjaan. Bagi calon manajer, komponen tersebut dinilai perlu diperhitungkan ketika lokasi tugas berbeda jauh dari tempat tinggal.
Simkopdes Jelaskan Sistem Penempatan
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Simkopdes menjelaskan bahwa penempatan manajer tidak semata-mata dilakukan berdasarkan jarak terdekat dengan alamat domisili.
Melalui unggahan akun @simkopdes, sistem disebut menggunakan pencocokan sejumlah faktor dengan kebutuhan dan ketersediaan titik KDKMP.
Pertimbangan tersebut mencakup kedekatan dengan domisili, kesiapan bangunan, kuota pada masing-masing titik, serta kebutuhan antarwilayah.
Dengan sistem tersebut, calon manajer tidak otomatis mendapatkan lokasi KDKMP yang paling dekat dengan rumah. Salah satu alasannya adalah setiap titik memiliki jumlah kuota tertentu yang harus disesuaikan dengan kebutuhan.
Artinya, meskipun terdapat lokasi yang secara geografis lebih dekat, titik tersebut belum tentu tersedia untuk calon tertentu.
Mayoritas Penempatan Disebut Masih Dekat Domisili
Di tengah munculnya keluhan mengenai penempatan lintas daerah, Simkopdes menyampaikan data distribusi manajer yang telah ditempatkan.
Dari total 28.620 manajer KDKMP, sebanyak 55,69 persen disebut mendapatkan penempatan dengan jarak maksimal 10 kilometer dari domisili.
Jika batas jarak diperluas menjadi 50 kilometer, persentasenya mencapai 71,91 persen.
Berdasarkan wilayah administratif, 65,14 persen manajer masih ditempatkan di kabupaten/kota asal. Sementara itu, 88,28 persen berada di provinsi yang sama dengan domisili.
Adapun sekitar 11,27 persen manajer mendapat penempatan lintas provinsi.
Data tersebut menunjukkan bahwa penempatan dekat domisili masih menjadi bagian terbesar dalam distribusi, meski sebagian calon harus menerima lokasi tugas yang jauh dari tempat tinggal.
Persoalan Berikutnya: Dukungan bagi Penempatan Lintas Daerah
Perbedaan antara lokasi domisili dan tempat tugas menjadi salah satu hal yang masih dipertanyakan calon manajer.
Bagi mereka yang mendapat penempatan lintas daerah, persoalannya tidak hanya mengenai jarak, tetapi juga bagaimana kebutuhan tempat tinggal, transportasi dan biaya hidup selama menjalankan pekerjaan dapat dipenuhi.
Karena itu, selain mekanisme penempatan, skema dukungan bagi manajer yang bertugas jauh dari domisili menjadi salah satu isu yang ikut muncul dalam pembahasan KDKMP.
Sementara itu, Simkopdes menjelaskan bahwa sistem penempatan dibuat dengan mempertimbangkan kombinasi kebutuhan di berbagai wilayah, bukan semata-mata berdasarkan kedekatan alamat calon manajer dengan lokasi koperasi.
