ARUSWARTA.ID, JAKARTA – Kabar mengenai rencana penghapusan BPJS Kesehatan dan pengalihan layanannya kepada klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi isu tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak benar dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyampaikan klarifikasi setelah narasi mengenai penggantian BPJS Kesehatan oleh fasilitas kesehatan milik koperasi muncul di media sosial, termasuk X.
Dalam keterangannya kepada media pada Senin, 26 Oktober 2026, Rizzky meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang sumber dan kebenarannya belum dipastikan. Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tetap menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan program JKN.
Dengan demikian, kabar yang menyebut peserta akan kehilangan layanan BPJS Kesehatan karena digantikan klinik KDMP tidak sesuai dengan penjelasan resmi yang disampaikan pihak BPJS Kesehatan.
Klinik KDMP Tidak Otomatis Menggantikan BPJS Kesehatan
Isu yang berkembang di media sosial mencampuradukkan keberadaan fasilitas kesehatan dengan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
Klinik merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan, sedangkan BPJS Kesehatan bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi peserta JKN. Kedua hal tersebut memiliki fungsi yang berbeda.
Karena itu, rencana pengembangan fasilitas kesehatan di tingkat desa tidak dengan sendirinya berarti BPJS Kesehatan akan dibubarkan atau program JKN dialihkan kepada koperasi.
Hingga Selasa, 27 Oktober 2026, tidak terdapat pengumuman resmi dari BPJS Kesehatan yang menyatakan bahwa program JKN akan dihentikan atau diganti oleh klinik Koperasi Desa Merah Putih.
Masyarakat sebaiknya menunggu informasi dari lembaga berwenang sebelum menyimpulkan adanya perubahan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kepesertaan maupun akses layanan kesehatan.
Keberadaan BPJS Kesehatan Memiliki Dasar Hukum
Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bukan sekadar kebijakan yang dapat diubah melalui informasi atau pernyataan di media sosial.
BPJS Kesehatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu, kerangka sistem jaminan sosial nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Kedua regulasi tersebut menjadi landasan penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Status peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat ditelusuri melalui basis data peraturan resmi pemerintah.
Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini juga menegaskan pada Senin, 26 Oktober 2026, bahwa BPJS tidak dapat begitu saja dihapus atau dialihkan fungsinya kepada lembaga lain karena keberadaannya diatur oleh undang-undang.
Yahya turut menyebut cakupan kepesertaan BPJS telah mencapai sekitar 98 persen penduduk Indonesia. Angka tersebut merupakan keterangan yang ia sampaikan dalam menanggapi isu penghapusan BPJS Kesehatan.
Pernyataan dari DPR dan klarifikasi BPJS Kesehatan memperkuat penegasan bahwa kabar penghapusan tersebut tidak sesuai dengan informasi resmi yang tersedia saat ini.
Potongan Pidato Megawati Ikut Menjadi Perbincangan
Perbincangan mengenai masa depan BPJS Kesehatan juga muncul setelah pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi perhatian publik.
Dalam amanat pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 17 Agustus 2026, Megawati meminta pemerintah mempertahankan program BPJS Kesehatan. Ia bahkan mendorong agar dukungan anggaran untuk program tersebut ditambah.
Megawati menyoroti pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama warga yang kesulitan membiayai pengobatan. Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara kepada masyarakat.
Namun, pernyataan tersebut merupakan dorongan agar BPJS Kesehatan dipertahankan dan diperkuat. Pidato itu tidak dapat dijadikan bukti bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menghapus BPJS Kesehatan atau menggantinya dengan klinik KDMP.
Perbedaan konteks ini penting agar potongan pernyataan tokoh publik tidak ditafsirkan sebagai pengumuman kebijakan yang sebenarnya belum pernah disampaikan secara resmi.
Peserta Diminta Memeriksa Informasi melalui Kanal Resmi
BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat agar memeriksa kebenaran informasi sebelum meneruskannya kepada orang lain. Informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan kekhawatiran, khususnya bagi peserta yang bergantung pada JKN untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Peserta yang membutuhkan informasi mengenai administrasi kepesertaan maupun layanan JKN dapat menghubungi WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, menggunakan aplikasi Mobile JKN, atau mengakses BPJS Kesehatan Care Center 165.
Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat mencari penjelasan tanpa harus bergantung pada unggahan yang belum jelas sumbernya.
Sampai dengan Selasa, 27 Oktober 2026, klarifikasi BPJS Kesehatan tetap menegaskan bahwa informasi penghapusan lembaga tersebut dan penggantian layanan JKN oleh klinik KDMP tidak benar. Masyarakat pun diharapkan tetap tenang dan menjadikan sumber resmi sebagai rujukan ketika muncul kabar yang menyangkut layanan kesehatan nasional.
