ARUSWARTA.ID - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi perpajakan melalui kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Fasilitas ini memberikan peluang bagi wajib pajak untuk mengurangi beban sanksi, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Namun, pengurangan tersebut tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak tetap harus mengajukan permohonan dan melewati proses penelitian oleh otoritas pajak.
Dalam sosialisasi mengenai Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) dan Pajak Minimum Global di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (28/10/2026), Kepala Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) DJP, Meidijati, menjelaskan bahwa permohonan dapat diproses melalui dua jalur, yakni berdasarkan Pasal 27 atau Pasal 27A melalui KEP-239.
Kedua jalur tersebut mempunyai ketentuan dan tahapan pemeriksaan dokumen yang perlu diperhatikan agar permohonan tidak berulang kali dikembalikan.
Lantas, bagaimana cara mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak dan apa saja tahapan yang harus dilalui?
1. Mengajukan Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi
Langkah pertama adalah menyampaikan permohonan PSA kepada DJP. Pengajuan dapat dilakukan melalui Coretax DJP dengan memilih menu Layanan Wajib Pajak, kemudian masuk ke bagian Buat Permohonan Layanan Administrasi.
Selanjutnya, wajib pajak memilih jenis pelayanan berkode AS.26 Keberatan dan Non-Keberatan, lalu menentukan sublayanan AS.26-03 atau LA.26-03 untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Sebelum mengirimkan permohonan, wajib pajak perlu memeriksa kembali identitas, dokumen pendukung, surat ketetapan atau surat tagihan yang menjadi objek permohonan, serta persyaratan yang berlaku.
Apabila pengajuan dilakukan melalui perwakilan atau kuasa, dokumen pendukung terkait kewenangan perwakilan juga harus dipenuhi sesuai ketentuan.
Kelengkapan sejak awal menjadi faktor penting karena permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikembalikan untuk diperbaiki sebelum diproses lebih lanjut.
2. Menentukan Jalur Pasal 27 atau Pasal 27A
DJP menyediakan dua jalur pemrosesan yang perlu dipahami wajib pajak sebelum melanjutkan pengajuan.
Jalur pertama menggunakan ketentuan Pasal 27 dalam PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026. Permohonan diproses berdasarkan persyaratan yang berlaku dalam mekanisme pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan.
Jalur kedua berkaitan dengan Pasal 27A dan kebijakan khusus yang diatur melalui KEP-239/PJ/2026. Mekanisme ini memberikan kesempatan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai kategori, persyaratan tambahan, dan periode pelunasan atau pemenuhan kewajiban yang ditentukan.
Meidijati menjelaskan bahwa wajib pajak yang sebelumnya mengajukan permohonan melalui jalur Pasal 27 dapat menyampaikan keinginan untuk menggunakan mekanisme KEP-239. Wajib pajak perlu berkoordinasi dengan kantor wilayah DJP dan melengkapi dokumen tambahan yang dipersyaratkan.
Pemilihan jalur perlu dilakukan secara cermat. Ketentuan tambahan dalam KEP-239 harus diperhatikan agar wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas yang sesuai dengan kondisi perpajakannya.
3. DJP Memeriksa Kelengkapan dan Persyaratan Awal
Setelah permohonan diterima, penelaah keberatan akan melakukan penelitian tahap pertama. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa persyaratan utama sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK Nomor 118 Tahun 2024 beserta perubahannya telah dipenuhi.
Untuk permohonan melalui KEP-239, petugas juga memeriksa persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam keputusan tersebut.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dokumen tambahan antara lain berkaitan dengan pernyataan mengenai gugatan atau upaya hukum lain, pernyataan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan akibat kesalahan wajib pajak, serta status pembayaran sanksi yang dimohonkan.
Apabila persyaratan belum lengkap, DJP dapat mengembalikan permohonan kepada wajib pajak. Pengembalian karena kekurangan administrasi perlu dibedakan dari keputusan penolakan setelah penelitian substantif.
Wajib pajak harus memperhatikan alasan pengembalian dan memperbaiki kekurangan dokumen sesuai petunjuk yang diberikan.
Dalam sosialisasi pada 28 Oktober 2026, Meidijati mengingatkan bahwa ketidaklengkapan dokumen berpotensi membuat proses harus diulang. Karena itu, pemohon disarankan memastikan semua persyaratan sudah sesuai sebelum mengajukan permohonan.
4. Memenuhi Permintaan Kelengkapan dalam Batas Waktu
Pada jalur KEP-239, proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan permintaan kelengkapan data apabila petugas masih membutuhkan dokumen tambahan.
Dalam pemaparan Meidijati, DJP memiliki waktu 15 hari kerja untuk menyampaikan permintaan kelengkapan pertama dan lima hari kerja untuk permintaan kelengkapan kedua. Wajib pajak perlu memperhatikan surat yang diterima dan memenuhi permintaan berdasarkan tenggat yang berlaku.
Keterlambatan melengkapi dokumen dapat memengaruhi kelanjutan proses administrasi. Oleh sebab itu, wajib pajak sebaiknya segera merespons setiap permintaan dari petugas, terutama jika permohonan diajukan melalui mekanisme khusus KEP-239.
Meski demikian, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Apabila persyaratan utama berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 telah terpenuhi, tetapi persyaratan tambahan KEP-239 belum dilengkapi hingga batas waktu, permohonan masih dapat diproses melalui jalur Pasal 27 sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, kekurangan pada persyaratan tambahan tidak selalu membuat seluruh permohonan langsung kehilangan kesempatan untuk diproses. Hasil akhirnya tetap bergantung pada pemenuhan ketentuan dan penelitian DJP.
5. Permohonan Memasuki Penelitian Substantif
Setelah persyaratan awal dinyatakan lengkap, DJP melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya.
Penelitian ini mencakup pemeriksaan terhadap jenis sanksi yang dimohonkan, besaran pengurangan atau penghapusan yang dapat diberikan, serta persyaratan khusus berdasarkan kategori permohonan.
Wajib pajak perlu memastikan bahwa sanksi yang diajukan memang termasuk dalam cakupan kebijakan. Tidak seluruh sanksi perpajakan otomatis mendapatkan fasilitas yang sama.
Selain itu, ketentuan mengenai pelunasan pokok pajak atau utang pajak harus diperhatikan sesuai jenis sanksi dan jalur yang digunakan. PMK Nomor 71 Tahun 2026 juga memperbarui mekanisme pengalokasian pembayaran, dengan pokok pajak diperhitungkan terlebih dahulu sebelum sisa pembayaran dialokasikan untuk sanksi administrasi.
Meidijati turut menegaskan bahwa fasilitas pengurangan atau penghapusan yang dibahas dalam mekanisme tersebut ditujukan bagi sanksi administrasi yang belum dibayar atau belum dilunasi.
Dengan demikian, wajib pajak perlu memeriksa status pembayaran sebelum mengajukan permohonan. Sanksi yang sudah dilunasi tidak dapat begitu saja dimohonkan pengurangan kembali melalui mekanisme ini.
6. DJP Menerbitkan Keputusan atas Permohonan
Setelah proses penelitian selesai, DJP akan menentukan hasil permohonan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Apabila permohonan memenuhi ketentuan, DJP dapat menerbitkan keputusan yang mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan pengurangan maupun penghapusan sanksi administrasi.
Sebaliknya, hasil penelitian yang tidak memenuhi persyaratan dapat berujung pada penolakan sesuai mekanisme yang berlaku. Kondisi ini berbeda dari pengembalian permohonan pada tahap pemeriksaan awal karena dokumen belum lengkap.
Berdasarkan ketentuan PMK yang mengatur proses tersebut, penyelesaian permohonan mempunyai batas waktu paling lama enam bulan sejak permohonan diterima. Wajib pajak karena itu perlu memastikan dokumen disiapkan secara benar dan menindaklanjuti permintaan DJP tanpa menunda-nunda.
Meidijati mengimbau wajib pajak agar memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara tepat waktu. Semakin baik persiapan dokumen dan pemenuhan persyaratan, semakin kecil risiko proses terhambat akibat masalah administratif.
7. Perhatikan Periode Pengurangan Sanksi hingga 100 Persen
Satu hal yang paling penting adalah memahami bahwa besaran pengurangan sanksi tidak sama untuk seluruh jenis pajak dan sanksi.
Berdasarkan kebijakan yang dijabarkan DJP melalui KEP-239/PJ/2026, periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 menjadi kesempatan memperoleh pengurangan atau penghapusan hingga 100 persen untuk kategori tertentu yang memenuhi syarat.
Untuk sejumlah kategori, besaran pengurangan kemudian menjadi 50 persen pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April hingga 30 Juni 2027. Namun, ada pula kategori dengan ketentuan waktu khusus, misalnya yang berkaitan dengan tanggal penerbitan surat ketetapan pajak atau batas pelunasan tertentu.
Sementara itu, Pasal 27A PMK Nomor 71 Tahun 2026 memberikan ketentuan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak aturan tersebut berlaku. KEP-239/PJ/2026 mengatur bahwa permohonan berdasarkan kebijakan tersebut dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.
Perlu dipahami, batas waktu pengajuan permohonan hingga Oktober 2028 bukan berarti semua wajib pajak dapat memperoleh penghapusan 100 persen sampai tanggal tersebut. Besaran fasilitas tetap mengikuti jenis sanksi, periode pemenuhan kewajiban, dan persyaratan yang berlaku.
Karena itu, wajib pajak sebaiknya memeriksa kategori sanksi masing-masing melalui informasi resmi DJP sebelum menentukan waktu pelunasan atau pengajuan.
8. Penghapusan Sanksi Bukan Berarti Utang Pokok Pajak Dihapus
DJP mengingatkan bahwa kebijakan ini bukan program pengampunan pajak atau pemutihan. Fasilitas hanya menyangkut sanksi administrasi yang memenuhi kriteria, sedangkan kewajiban pokok pajak tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus memberi ruang bagi penyelesaian kewajiban perpajakan dengan beban sanksi yang lebih ringan.
Wajib pajak yang ingin memanfaatkannya perlu memahami peraturan yang berlaku, menyiapkan dokumen, memilih jalur pengajuan yang sesuai, dan memastikan seluruh tenggat dipenuhi.
Informasi mengenai jenis sanksi yang memenuhi syarat, persentase pengurangan, periode pelunasan, serta tata cara pengajuan dapat diperiksa melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id.
Dengan memahami alur permohonan sejak awal, wajib pajak dapat menggunakan fasilitas PSA secara lebih terencana dan mengurangi risiko pengembalian berkas akibat ketidaklengkapan persyaratan.
