ARUSWARTA.ID – Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) masih menjadi persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya mineral Indonesia. Terbaru, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) memperkirakan sekitar 150 ton emas yang dikaitkan dengan aktivitas tambang ilegal beredar secara nasional.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan angka tersebut tidak berasal dari satu wilayah pertambangan tertentu. Aktivitas PETI berlangsung di banyak titik sehingga pemerintah melihatnya sebagai persoalan nasional. Pernyataan itu disampaikan ketika membahas penanganan tambang ilegal, termasuk aktivitas di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Angka 150 ton tersebut perlu dibedakan dari estimasi produksi tahunan yang dibuat Indonesia Mining Institute (IMI). IMI sebelumnya memperkirakan PETI menghasilkan sekitar 120 ton emas per tahun, sementara produksi emas legal dari perusahaan pertambangan Indonesia berada di kisaran 160 ton per tahun.
Emas PETI Tersebar di Berbagai Wilayah
Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan tambang emas ilegal tidak hanya terkonsentrasi pada satu daerah.
Data IMI yang mengacu pada informasi Kementerian ESDM mencatat terdapat sekitar 1.221 lokasi PETI emas di Indonesia. Aktivitas pertambangan tanpa izin juga terjadi pada komoditas lain di sejumlah provinsi, tetapi emas menjadi salah satu komoditas utama dalam aktivitas PETI.
Dengan banyaknya titik pertambangan, penanganan PETI menjadi lebih kompleks. Pemerintah tidak hanya menghadapi persoalan di lokasi penambangan, tetapi juga perlu mengawasi pengolahan, perdagangan, pembiayaan, hingga distribusi emas yang berasal dari kegiatan ilegal.
Potensi Penerimaan Negara Ikut Terdampak
Produksi emas dari tambang tanpa izin berada di luar mekanisme pertambangan resmi. Kondisi tersebut membuat aktivitas ekonominya tidak memberikan kontribusi penerimaan negara sebagaimana kegiatan pertambangan berizin.
Ketua Indonesian Mining Institute Irwandy Arif sebelumnya menilai produksi emas PETI merupakan aset nasional bernilai besar yang belum memberikan penerimaan negara secara optimal. Ia juga melihat meningkatnya permintaan emas dapat menjadi salah satu faktor yang membuat persoalan tata kelola komoditas tersebut semakin penting.
Dampaknya tidak hanya menyangkut potensi pajak atau penerimaan negara. Pertambangan tanpa izin juga dapat menimbulkan persoalan lingkungan dan tata kelola karena kegiatan penggalian serta pengolahan tidak selalu mengikuti standar pertambangan yang berlaku.
PPATK Temukan Transaksi PETI Rp185,03 Triliun
Skala ekonominya juga terlihat dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dalam periode 2023–2025, PPATK mengidentifikasi nilai transaksi yang diduga berkaitan dengan PETI mencapai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana sekitar Rp992 triliun. Analisis PPATK juga menemukan kluster aktivitas dan distribusi emas yang mencakup Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatra Utara, dan Pulau Jawa.
PPATK juga menyebut adanya aliran hasil PETI menuju pasar luar negeri. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tambang emas ilegal tidak berhenti pada aktivitas di lokasi tambang, tetapi dapat terhubung dengan jaringan perdagangan dan transaksi keuangan yang lebih luas.
Penindakan PETI Terus Dilakukan Pemerintah
Kementerian ESDM dalam beberapa bulan terakhir juga meningkatkan penindakan terhadap kegiatan tambang ilegal.
Salah satunya berlangsung di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Pada Juni 2026, Ditjen Gakkum ESDM menyatakan menemukan bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana PETI dan meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.
Pada 25 Juni 2026, Kementerian ESDM mengumumkan penetapan 25 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan PETI Gunung Botak bersama Bareskrim Polri. Para tersangka diduga memiliki berbagai peran dalam menunjang operasional pertambangan ilegal, termasuk pembangunan akses tambang dan fasilitas pengolahan.
Kasus tersebut menunjukkan penanganan PETI mulai diarahkan tidak hanya kepada pekerja di lapangan, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang menyediakan fasilitas dan mendukung kegiatan pertambangan ilegal.
Tantangan Pemerintah Tidak Sekadar Menutup Tambang
Dengan jumlah lokasi yang mencapai ribuan dan adanya aliran transaksi bernilai sangat besar, penertiban PETI memiliki tantangan yang tidak sederhana.
Menutup satu lokasi belum otomatis menghentikan peredaran emas ilegal apabila rantai pasoknya masih berjalan. Karena itu, pengawasan perlu mencakup sumber bahan tambang, fasilitas pengolahan, pembeli, pedagang, jalur distribusi, serta transaksi keuangan yang berkaitan dengan hasil pertambangan.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu membedakan antara aktivitas ilegal dan pertambangan rakyat yang memiliki izin. Kementerian ESDM menyatakan salah satu tujuan penindakan adalah memastikan pengelolaan mineral berlangsung sesuai ketentuan sekaligus melindungi penambang rakyat yang beroperasi secara legal.
Angka 150 Ton dan 120 Ton Jangan Disamakan
Ada dua angka yang saat ini sering muncul dalam pembahasan tambang emas ilegal, yakni 150 ton dan 120 ton per tahun.
Angka 150 ton berasal dari perkiraan yang disampaikan Ditjen Gakkum ESDM mengenai emas yang dikaitkan dengan aktivitas PETI yang beredar secara nasional. Sementara angka 120 ton merupakan estimasi IMI mengenai produksi emas PETI per tahun. Dengan konteks yang berbeda, kedua angka tersebut tidak tepat diperlakukan sebagai satu data yang sama.
Perbedaan konteks ini penting agar gambaran mengenai skala pertambangan ilegal di Indonesia tidak menyesatkan.
Emas PETI Jadi Pekerjaan Rumah Besar
Besarnya aktivitas pertambangan emas tanpa izin memperlihatkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan lebih dari sekadar pelanggaran perizinan.
Ada persoalan penerimaan negara, lingkungan, rantai perdagangan, transaksi keuangan, hingga potensi distribusi lintas negara yang perlu ditangani secara bersamaan.
Dengan estimasi sekitar 150 ton emas terkait PETI, catatan IMI mengenai 1.221 lokasi PETI emas, serta temuan PPATK mengenai Rp185,03 triliun transaksi yang diduga terkait PETI sepanjang 2023–2025, pemerintah menghadapi pekerjaan besar untuk membenahi tata kelola komoditas emas.
Penindakan di lokasi tambang tetap penting, tetapi efektivitas pemberantasan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memutus rantai ekonomi yang membuat emas hasil pertambangan ilegal tetap bisa masuk dan beredar di pasar.
Sumber : Kementerian ESDM dan Petromindo
