ARUSWARTA.ID, BINJAI – Pembangunan gapura bertuliskan Chinatown di kawasan Kampung Tanjung, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, kembali menjadi perhatian. Sejumlah warga meminta Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mengevaluasi kebijakan tersebut, mulai dari tujuan pembangunan hingga penggunaan nama kawasan yang dinilai perlu dijelaskan kepada masyarakat.
Permintaan evaluasi ini juga berkaitan dengan keluhan warga mengenai dugaan aktivitas perjudian di sekitar kawasan tersebut. Warga menyebut sejumlah praktik perjudian, seperti permainan genap-ganjil, mesin tembak ikan, dan taruhan di meja biliar, diduga masih berlangsung.
Namun, dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pengecekan langsung oleh pihak berwenang. Belum ada bukti terverifikasi yang menunjukkan bahwa pembangunan gapura menjadi penyebab meningkatnya aktivitas perjudian di lokasi tersebut.
Warga Pertanyakan Fungsi dan Penamaan Gapura
Sebagian warga mengaku kurang nyaman dengan penggunaan tulisan Chinatown pada gapura di lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka berharap Pemko Binjai menjelaskan dasar penamaan tersebut, termasuk tujuan pembangunan dan manfaatnya bagi masyarakat setempat.
Menurut keterangan warga, kawasan itu selama ini lebih dikenal dengan nama Jalan Ade Irma Suryani Nasution. Karena itu, muncul permintaan agar pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum menetapkan identitas atau penamaan kawasan.
Warga juga menginginkan agar pembangunan fasilitas publik mempertimbangkan kondisi sosial, sejarah lingkungan, serta penerimaan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar penggunaan istilah Chinatown, melainkan perlunya komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan warga mengenai arah penataan kawasan.
Di sisi lain, penamaan kawasan yang merujuk pada identitas budaya perlu ditempatkan secara proporsional. Keberadaan gapura tidak dapat dijadikan dasar untuk mengaitkan suatu kelompok etnis dengan aktivitas perjudian atau pelanggaran hukum.
Anggaran Pembangunan Disebut Rp195 Juta
Selain persoalan penamaan, anggaran pembangunan gapura tersebut turut menjadi perhatian. Dalam pemberitaan sebelumnya, proyek itu disebut menggunakan dana APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp195 juta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Binjai.
Informasi mengenai nilai anggaran, rincian pekerjaan, serta dasar perencanaan proyek perlu dicocokkan dengan dokumen pengadaan dan keterangan resmi pemerintah daerah.
Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui tujuan pembangunan, komponen pekerjaan, dan manfaat fasilitas tersebut bagi lingkungan sekitar.
Warga berharap Pemko Binjai memberikan penjelasan yang dapat menjawab pertanyaan publik, sekaligus membuka ruang bagi masukan masyarakat terkait penataan kawasan Kampung Tanjung.
Dugaan Perjudian Diminta Ditindaklanjuti
Keluhan lain yang disampaikan warga berkaitan dengan dugaan aktivitas perjudian di sekitar Kampung Tanjung. Mereka mengkhawatirkan keberadaan aktivitas tersebut dapat mengganggu ketertiban lingkungan dan memberi pengaruh buruk terhadap anak-anak serta remaja.
Warga meminta aparat penegak hukum melakukan pengecekan di lokasi apabila terdapat laporan atau indikasi pelanggaran. Jika ditemukan praktik perjudian yang melanggar hukum, mereka berharap penanganannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, informasi mengenai aktivitas perjudian perlu dipisahkan dari kontroversi pembangunan gapura. Penamaan suatu kawasan dan dugaan tindak pidana merupakan dua persoalan berbeda yang masing-masing membutuhkan pemeriksaan serta penjelasan berdasarkan fakta.
Pemeriksaan langsung oleh aparat diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas yang dikeluhkan benar-benar berlangsung, lokasi persisnya, serta apakah terdapat unsur pelanggaran hukum.
Pemko Binjai Diharapkan Memberikan Klarifikasi
Warga berharap Wali Kota Binjai Amir Hamzah bersama Dinas PUTR memberikan penjelasan mengenai tujuan pembangunan gapura, pertimbangan penggunaan tulisan Chinatown, serta rincian anggaran yang digunakan.
Mereka juga meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi warga dalam mengevaluasi penataan kawasan tersebut. Menurut warga, pembangunan fasilitas publik seharusnya mampu memberikan manfaat yang jelas sekaligus menjaga kenyamanan dan ketertiban lingkungan.
Hingga naskah ini disusun, belum tersedia tanggapan resmi dari Pemko Binjai maupun Dinas PUTR yang menjelaskan secara menyeluruh alasan pemilihan nama Chinatown, rincian penggunaan anggaran, dan respons terhadap keluhan warga sebagaimana disampaikan dalam naskah ini.
Redaksi membuka ruang bagi Pemko Binjai, Dinas PUTR, aparat kepolisian, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi agar informasi mengenai persoalan ini dapat disampaikan secara berimbang.
Pada akhirnya, evaluasi kebijakan pembangunan dan penanganan dugaan perjudian perlu dilakukan melalui jalur yang tepat. Transparansi pemerintah, pemeriksaan berbasis bukti, dan komunikasi dengan masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik serta ketertiban di kawasan Kampung Tanjung. (GH)
