ARUSWARTA.ID - Data kemiskinan Indonesia pada September 2025 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup lebar antarwilayah. Secara nasional, persentase penduduk miskin tercatat 8,25%, menurun dibandingkan September 2024 yang berada di angka 8,57%.
Namun, penurunan angka nasional tersebut belum menggambarkan kondisi setiap daerah secara merata. Perbedaan terlihat ketika data kemiskinan dipilah berdasarkan wilayah tempat tinggal maupun kabupaten.
Kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi
Pada September 2025, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan mencapai 10,72%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada di level 6,60%.
Selisih keduanya mencapai 4,12 poin persentase. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih memiliki kesenjangan berdasarkan karakteristik wilayah tempat tinggal.
Secara nasional, kondisi tersebut terjadi ketika angka kemiskinan keseluruhan berada pada 8,25%.
Papua mendominasi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi
Jika melihat daftar kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi, seluruh 10 wilayah dalam daftar berada di kawasan Papua.
Kabupaten Supiori, Papua, berada di posisi teratas dengan persentase penduduk miskin sebesar 42,56%. Artinya, secara statistik, proporsi penduduk miskin di daerah tersebut berada di atas empat dari setiap 10 penduduk.
Posisi berikutnya ditempati Intan Jaya di Papua Tengah dengan persentase 39,21%.
Selanjutnya terdapat Deiyai sebesar 37,29%, Puncak 36,94%, dan Paniai 36,31%. Ketiganya juga berada di kawasan Papua.
Berikutnya, Puncak Jaya mencatat persentase penduduk miskin sebesar 35,46%, sedangkan Mamberamo Raya berada di angka 35,09%.
Dua wilayah lainnya adalah Nduga dengan 32,89% dan Waropen sebesar 32,60%. Sementara itu, Mamberamo Tengah melengkapi daftar 10 besar dengan persentase 32,20%.
Seluruh 10 wilayah berada di atas angka kemiskinan nasional
Salah satu gambaran yang terlihat dari data tersebut adalah jarak antara angka nasional dan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
Angka kemiskinan nasional pada September 2025 sebesar 8,25%, sedangkan Supiori mencapai 42,56%. Dengan demikian, persentase kemiskinan Supiori berada sekitar 34,31 poin persentase di atas angka nasional.
Bahkan, wilayah dengan angka terendah dalam daftar 10 besar, yakni Mamberamo Tengah sebesar 32,20%, masih hampir empat kali lipat dibandingkan angka kemiskinan nasional.
Rentang antara Supiori dan Mamberamo Tengah sendiri mencapai 10,36 poin persentase. Ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di antara kabupaten-kabupaten yang masuk daftar tersebut juga tidak seragam.
Cara BPS menentukan penduduk miskin
Dalam statistik BPS, status miskin ditentukan berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis tersebut.
Garis Kemiskinan tidak hanya memperhitungkan kebutuhan makanan. Perhitungannya mencakup kebutuhan makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, serta kebutuhan nonmakanan, antara lain perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Karena garis kemiskinan disusun berdasarkan kondisi masing-masing wilayah, angka persentase kemiskinan antardaerah perlu dibaca sesuai konteks wilayahnya.
Data menunjukkan konsentrasi kemiskinan tinggi di kawasan Papua
Dari 10 kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi pada September 2025, seluruhnya berada di wilayah Papua. Lima di antaranya bahkan mencatat angka di atas 35%.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan memiliki pola geografis yang berbeda-beda. Karena itu, membaca angka nasional saja belum cukup untuk menggambarkan variasi kondisi kemiskinan di tingkat daerah.
Dari sisi data, perbedaan tersebut juga memperlihatkan pentingnya melihat indikator kemiskinan hingga level kabupaten, terutama ketika angka nasional mengalami perubahan tetapi disparitas antardaerah masih cukup lebar. (*)
