ARUSWARTA.ID - Memasuki Oktober 2026, sejumlah program bantuan pemerintah memasuki periode penyaluran akhir tahun. Untuk bantuan sosial reguler, periode ini merupakan tahap keempat yang mencakup Oktober, November, dan Desember 2026.
Program yang masuk dalam periode tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako, bantuan pangan beras, Program Indonesia Pintar (PIP), serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN). Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja yang memenuhi persyaratan.
Penetapan penerima sejumlah program sosial menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena data penerima dapat diperbarui, status seseorang pada tahap sebelumnya tidak otomatis menjamin tetap menerima bantuan pada tahap berikutnya.
Berikut daftar bantuan pemerintah yang perlu diketahui memasuki periode Oktober-Desember 2026.
1. PKH Tahap 4
Program Keluarga Harapan (PKH) memasuki tahap keempat pada Oktober 2026. Periode tersebut mencakup alokasi Oktober, November, dan Desember.
Besaran PKH berbeda berdasarkan komponen yang dimiliki keluarga penerima manfaat. Berdasarkan ketentuan alokasi PKH 2026, nominal tahunannya antara lain:
- Ibu hamil/nifas: Rp3 juta per tahun
- Anak usia dini: Rp3 juta per tahun
- Anak SD/sederajat: Rp900 ribu per tahun
- Anak SMP/sederajat: Rp1,5 juta per tahun
- Anak SMA/sederajat: Rp2 juta per tahun
- Penyandang disabilitas berat: Rp2,4 juta per tahun
- Lansia 60 tahun ke atas: Rp2,4 juta per tahun
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp10,8 juta per tahun
Untuk kategori yang dibayarkan empat tahap, nominal per tahap menyesuaikan komponen penerima. Kemensos pada 2026 juga menerbitkan keputusan mengenai alokasi KPM dan besaran bantuan PKH.
2. BPNT atau Program Sembako
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang juga dikenal sebagai Program Sembako, memasuki tahap 4 pada Oktober 2026.
Besaran bantuan tercatat Rp200.000 per bulan atau sekitar Rp600.000 untuk alokasi tiga bulan apabila disalurkan sekaligus.
Penerima BPNT pada 2026 ditetapkan berdasarkan data sosial ekonomi pemerintah. Informasi penyaluran menunjukkan tahap keempat mencakup Oktober hingga Desember 2026.
3. Bantuan Pangan Beras 10 Kg
Pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan beras hingga akhir 2026.
Badan Pangan Nasional menyebut sebanyak 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) memperoleh beras 10 kilogram per bulan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember.
Dengan demikian, apabila penyaluran tiga bulan dilakukan sekaligus, penerima dapat memperoleh 30 kilogram beras.
Program ini menggunakan basis DTSEN dan menyasar kelompok penerima pada desil 1 sampai 4. Pemerintah telah mengalokasikan bantuan pangan beras hingga Desember 2026 dengan total alokasi tahunan yang dapat mencapai sekitar 2,6 juta ton.
4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Selain bansos reguler, pemerintah juga menyiapkan BSU periode kuartal IV 2026 untuk pekerja yang memenuhi kriteria.
BSU tersebut mencakup periode Oktober-Desember 2026. Nilainya disebut sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga apabila dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan, penerima mendapatkan Rp900.000.
Jumlah calon penerima yang disiapkan pemerintah mencapai sekitar 13,3 juta pekerja. Program ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi kuartal IV 2026.
Namun, BSU memiliki mekanisme dan kriteria tersendiri sehingga tidak semua penerima PKH atau BPNT otomatis menjadi penerima BSU. Pedoman subsidi gaji/upah juga memiliki dasar regulasi tersendiri melalui Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.
5. Program Indonesia Pintar (PIP)
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pemerintah untuk membantu biaya pendidikan peserta didik dari keluarga yang memenuhi kriteria.
Pada 2026, besaran bantuan PIP berdasarkan jenjang pendidikan adalah:
- SD/SDLB/Paket A: Rp450.000 per tahun
- SMP/SMPLB/Paket B: Rp750.000 per tahun
- SMA/SMK/SMALB/Paket C: Rp1,8 juta per tahun
Besaran tersebut mengacu pada keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026. Untuk siswa baru dan siswa kelas akhir, nominal yang diterima dapat berbeda karena menyesuaikan periode pemberian bantuan.
Status penerima PIP 2026 dapat diperiksa melalui layanan SIPINTAR dengan menggunakan NISN dan NIK.
6. PBI Jaminan Kesehatan
Berbeda dari PKH atau BPNT, PBI JKN tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada penerima.
Pada skema ini, pemerintah membayarkan iuran JKN bagi peserta PBI. Besaran iuran PBI JKN tercatat Rp42.000 per orang per bulan dan dibayarkan oleh pemerintah pusat.
Karena itu, angka Rp42.000 tersebut bukan uang yang masuk ke rekening penerima, melainkan iuran kepesertaan JKN yang dibayarkan pemerintah.
Penyaluran Tidak Serentak
Masyarakat perlu memahami bahwa masuknya periode Oktober bukan berarti seluruh bantuan langsung cair pada tanggal yang sama.
Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme masing-masing program, wilayah, serta kesiapan data dan penyalur. Karena itu, waktu diterimanya bantuan dapat berbeda antara satu KPM dengan KPM lainnya.
Selain itu, penerima perlu memperhatikan pemutakhiran data DTSEN. Data sosial ekonomi menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima program bantuan sehingga status penerima dapat berubah setelah proses verifikasi dan pemutakhiran.
