ARUSWARTA.ID, MEDAN – Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima keluarga Rosmina, warga Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, terhenti setelah anak laki-lakinya terdeteksi terkait aktivitas judi online (judol). Kondisi tersebut membuat Rosmina mencari jalan agar anggota keluarganya yang masih memenuhi persyaratan tetap berpeluang mendapatkan bantuan.
Keluhan itu disampaikan langsung kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam kegiatan Sapa Warga di Jalan Sei Asahan, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Rosmina mengusulkan agar anak laki-lakinya dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK), sehingga anak perempuannya yang masih bersekolah tetap memiliki peluang untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sosial.
Kondisi ekonomi keluarganya saat ini juga tengah sulit. Suami Rosmina baru mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kini mencari nafkah dengan mengumpulkan barang bekas. Terhentinya bantuan PKH pun menambah beban keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.
Menanggapi keluhan tersebut, Rico Waas meminta Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, menjelaskan langkah yang bisa ditempuh keluarga Rosmina sesuai prosedur yang berlaku.
Dinsos Medan Jelaskan Prosedur Pembaruan Data
Khoiruddin menyampaikan bahwa keluarga yang terdampak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan perbaikan data. Namun, prosesnya harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan penjelasan Dinas Sosial Kota Medan, langkah yang dapat ditempuh antara lain menutup rekening bank yang digunakan untuk aktivitas perjudian daring, menonaktifkan akun dompet digital seperti GoPay atau DANA yang terkait dengan aktivitas tersebut, serta membuat surat pernyataan.
Setelah itu, keluarga dapat melapor melalui kantor kelurahan agar data sosial ekonominya ditinjau dan diperbarui melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki data yang menjadi dasar penilaian penerima bantuan. Karena itu, keluarga perlu mengikuti arahan petugas dan memastikan seluruh informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pemisahan Kartu Keluarga Bisa Menjadi Opsi
Selain pembaruan data, pemisahan Kartu Keluarga (KK) juga disebut sebagai salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan agar anggota keluarga yang memenuhi persyaratan bisa diusulkan kembali sebagai calon penerima bansos.
Meski demikian, pemisahan KK bukan jaminan bantuan sosial akan otomatis aktif kembali. Proses tersebut tetap harus mengikuti ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku.
Kelayakan penerima juga harus dinilai berdasarkan data dan persyaratan program bantuan yang bersangkutan. Dengan demikian, perubahan komposisi keluarga tidak serta-merta membuat anggota keluarga lainnya langsung memperoleh PKH.
Keputusan Akhir Tetap di Kementerian Sosial
Khoiruddin menegaskan bahwa kewenangan akhir dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial berada di tangan Kementerian Sosial (Kemensos), bukan pemerintah daerah.
Selain melalui pembaruan data pada SIKS-NG, masyarakat juga dapat menanyakan mekanisme pengajuan melalui jalur usul sanggah atau aplikasi Perlinsos sesuai layanan yang tersedia.
Keluarga yang mengalami kendala disarankan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan Dinas Sosial setempat untuk mengetahui dokumen serta prosedur yang perlu dipenuhi.
Kasus yang dialami Rosmina menjadi pengingat bahwa data keluarga perlu sesuai dengan kondisi sebenarnya agar penyaluran bantuan dapat dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, pengajuan perbaikan data tidak menjamin bantuan langsung kembali diterima karena keputusan akhir tetap mengikuti proses verifikasi dan penetapan pemerintah.
