ARUSWARTA.ID – Pembebasan bersyarat Indra Kesuma alias Indra Kenz kembali menjadi sorotan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar pembebasan bersyarat (PB) Indra Kenz ditarik kembali.
Rekomendasi tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10/2026). Langkah itu diambil setelah Kemen Imipas melakukan investigasi terhadap temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Rudi mengatakan investigasi menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan lapas, mulai dari dugaan penyalahgunaan kewenangan, ketidaktertiban pencatatan barang milik negara (BMN), hingga pelanggaran standar operasional prosedur.
“Indra Kusuma (Indra Kenz), PB direkomendasikan kepada Ditjenpas untuk ditarik kembali,” kata Rudi.
Indra Kenz Disebut dalam Temuan Tiga Kontainer
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah keberadaan tiga kontainer di lingkungan Lapas Cibinong.
Menurut Kemen Imipas, kontainer tersebut secara administrasi tercatat sebagai barang milik negara. Namun, fasilitas atau barang yang berada di dalamnya disebut berasal dari pengadaan warga binaan.
Dalam penelusuran tersebut, nama Indra Kenz disebut sebagai salah satu warga binaan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas di dalam kontainer. Kemen Imipas belum menguraikan secara rinci barang apa saja yang disebut disediakan oleh Indra Kenz.
Temuan ini kemudian menjadi salah satu dasar evaluasi terhadap status pembebasan bersyarat yang baru saja diterima Indra.
Ada Bangunan yang Dialihfungsikan Menjadi Guest House
Investigasi Kemen Imipas juga menemukan sebuah bangunan yang disebut telah dialihfungsikan menjadi guest house.
Rudi menjelaskan, bangunan tersebut awalnya digunakan sebagai kantor, gudang, serta tempat yang berkaitan dengan sarana asimilasi dan edukasi. Dalam perkembangannya, bangunan tersebut berubah fungsi dan digunakan sebagai tempat menerima kunjungan warga binaan tertentu.
Yang menjadi persoalan, sumber pembiayaan fasilitas tersebut menurut hasil investigasi berasal dari warga binaan, bukan mekanisme pengelolaan fasilitas lapas sebagaimana mestinya.
Kemen Imipas kemudian memasukkan temuan guest house dan tiga kontainer itu dalam rangkaian evaluasi terhadap tata kelola di Lapas Cibinong.
PB Indra Kenz Belum Bisa Disebut Sudah Dicabut
Bagian ini penting agar informasi mengenai status Indra Kenz tidak keliru.
Hingga 5 Oktober 2026, Kemen Imipas baru menyatakan rekomendasi penarikan kembali PB telah disampaikan kepada Ditjen PAS. Belum ada keterangan resmi yang menyatakan keputusan pencabutan tersebut sudah selesai dan secara final diberlakukan.
Dengan demikian, istilah yang paling tepat saat ini adalah “pembebasan bersyarat Indra Kenz direkomendasikan untuk dicabut” atau “terancam ditarik kembali”, bukan memastikan bahwa PB-nya telah dicabut.
Keputusan selanjutnya berada pada mekanisme yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Indra Kenz Baru Bebas Bersyarat pada September 2026
Perkara ini mencuat tidak lama setelah Indra Kenz memperoleh pembebasan bersyarat.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebelumnya mengonfirmasi bahwa Indra Kusuma menjalani pembebasan bersyarat pada 24 September 2026 dan berada di bawah pengawasan Bapas Bogor. Selama menjalani PB, ia tetap memiliki kewajiban menjalani pembimbingan serta wajib lapor sesuai ketentuan.
Pembebasan tersebut diberikan setelah Indra menjalani pidana dalam perkara Binomo.
Indra Kenz Divonis 10 Tahun dalam Kasus Binomo
Indra Kenz sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada November 2022.
Ia dinyatakan bersalah dalam perkara penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus investasi Binomo. Selain hukuman penjara, Indra juga dijatuhi denda Rp5 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, terdapat ketentuan pengganti berupa pidana kurungan.
Perjalanan hukumnya kemudian berlanjut hingga akhirnya ia menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Cibinong sebelum memperoleh pembebasan bersyarat.
Status Remisi Sakit Juga Sempat Dievaluasi
Sebelum muncul rekomendasi pencabutan PB, pemberian remisi sakit berkepanjangan yang berkaitan dengan Indra Kenz juga telah menjadi perhatian.
Kanwil Ditjen PAS Jawa Barat sebelumnya mengatakan akan melakukan evaluasi untuk memastikan pemberian remisi tersebut telah sesuai dengan standar operasional prosedur.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari sorotan yang lebih luas terhadap proses pemasyarakatan Indra Kenz.
Polemik Berawal dari Temuan Fasilitas Mewah
Kasus ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya fasilitas yang dinilai tidak semestinya berada di lingkungan Lapas Cibinong.
Hasil investigasi internal Kemen Imipas kemudian memperkuat adanya persoalan dalam tata kelola fasilitas. Selain persoalan tiga kontainer dan guest house, kementerian juga menyatakan ditemukan penyalahgunaan kewenangan, ketidaktertiban dalam pencatatan BMN, serta pelanggaran sejumlah SOP.
Dampaknya tidak hanya menyentuh warga binaan, tetapi juga pejabat dan pegawai lapas.
Pada 5 Oktober 2026, Kemen Imipas menyatakan 17 pegawai Lapas Cibinong mendapat hukuman disiplin. Salah satunya, Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto, diberhentikan dari jabatan sekaligus status ASN.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Untuk saat ini, perkembangan yang sudah dapat dipastikan adalah Kemen Imipas telah mengirimkan rekomendasi kepada Ditjen PAS untuk menarik kembali PB Indra Kenz.
Apabila rekomendasi tersebut kemudian diputuskan sesuai mekanisme yang berlaku, Indra Kenz dapat kembali menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Namun, sampai pembaruan resmi mengenai keputusan tersebut keluar, statusnya belum tepat disebut sudah kembali masuk lapas.
Kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat tidak berarti seorang narapidana terbebas dari seluruh kewajiban dan pengawasan. Selama masa PB, yang bersangkutan tetap berada dalam sistem pembimbingan dan pengawasan pemasyarakatan.
Fakta Terbaru Indra Kenz
Nama: Indra Kesuma alias Indra Kenz
Kasus: Perkara Binomo
Vonis: 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar
Mulai PB: 24 September 2026
Pengawasan: Bapas Bogor
Perkembangan 5 Oktober 2026: Kemen Imipas merekomendasikan PB ditarik kembali
Status pencabutan: Belum dinyatakan final dicabut per informasi resmi yang tersedia 5 Oktober 2026.
Dengan perkembangan tersebut, polemik Indra Kenz dan Lapas Cibinong masih berlanjut. Keputusan Ditjen PAS mengenai rekomendasi penarikan pembebasan bersyarat akan menjadi perkembangan berikutnya yang menentukan apakah Indra Kenz benar-benar harus kembali menjalani pembinaan di lapas.
