Gugatan Perdana UU PPRT di MK, Pemohon Persoalkan Kewajiban Iuran Jaminan Sosial

ARUSWARTA.ID — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) kini menghadapi pengujian materiil pertama di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara tersebut diajukan pekerja rumah tangga asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Ferdinan Olla, dan terdaftar dengan Nomor 352/PUU-XXIV/2026.

Sidang pemeriksaan pendahuluan berlangsung di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Berdasarkan catatan resmi MK, perkara tersebut tercatat sebagai pengujian pertama terhadap UU PPRT yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 April 2026. 

Permohonan Ferdinan terutama menyoroti ketentuan mengenai jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. 

Empat Ketentuan UU PPRT yang Dipersoalkan

Dalam permohonannya, Ferdinan menguji Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) UU PPRT. 

Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa apabila PRT tidak menjadi penerima bantuan iuran, pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan ditanggung pemberi kerja berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja yang diketahui RT/RW. Sementara Pasal 16 ayat (3) mengatur iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ditanggung pemberi kerja sesuai kesepakatan atau perjanjian kerja. 

Pemohon mempertanyakan keterikatan kewajiban tersebut dengan kesepakatan kerja. Menurut argumentasi yang dibacakan kuasa hukumnya, ketentuan itu dapat membuat pemenuhan jaminan sosial bergantung pada hasil kesepakatan antara PRT dan pemberi kerja. 

Selain persoalan jaminan sosial, Pasal 32 juga menjadi bagian dari permohonan. Ketentuan tersebut mengatur peran mediator dalam penyelesaian perselisihan. Ayat (4) menyebut mediator dapat mengeluarkan keputusan, sedangkan ayat (5) menyatakan keputusan terkait perselisihan upah bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. 

Pemohon Soroti Kondisi Hubungan Kerja

Berdasarkan pemberitaan ANTARA mengenai persidangan, Ferdinan merupakan PRT asal NTT yang bekerja di Bekasi. Dalam uraian permohonannya, ia menyampaikan kondisi hubungan kerjanya sebagai salah satu dasar persoalan yang diajukan ke MK. 

Ferdinan disebut bekerja dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Persetujuan mengenai pekerjaan dan besaran upah disebut dilakukan secara lisan, sehingga tidak ada perjanjian kerja tertulis yang menjadi dasar hubungan kerja tersebut. 

Kondisi itu menjadi bagian dari argumentasi pemohon mengenai pentingnya kejelasan hak dan kewajiban, terutama ketika menyangkut jaminan sosial maupun perselisihan mengenai upah.

Dalam pandangan pemohon, penggunaan frasa yang mengaitkan kewajiban iuran dengan kesepakatan atau perjanjian kerja dapat menimbulkan perbedaan perlindungan antar-PRT, tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak.

Hakim MK Minta Kedudukan Hukum Diperjelas

Sidang 1 Oktober belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Majelis hakim justru memberikan sejumlah nasihat agar permohonan diperbaiki dan argumentasinya diperjelas. 

Hakim Konstitusi Arsul Sani meminta pemohon memastikan apakah dirinya termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari definisi PRT berdasarkan UU PPRT. Dalam undang-undang tersebut terdapat pengecualian bagi orang yang membantu dalam lingkup kerumahtanggaan berdasarkan adat, kekerabatan atau kekeluargaan, serta pendidikan atau keagamaan. 

Sementara itu, Ridwan Mansyur meminta penjelasan lebih lengkap mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon serta hubungan antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Ia juga meminta kejelasan mengenai status Ferdinan sebagai PRT maupun mahasiswa dalam kaitannya dengan permohonan tersebut. 

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga meminta pemohon memperkuat uraian mengenai kerugian konstitusional dan keterkaitannya dengan hak serta kewajiban sebagai pekerja rumah tangga. 

MK Beri Waktu Perbaikan hingga 14 Oktober

Karena perkara masih berada dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, MK belum menilai atau memutus apakah ketentuan yang digugat bertentangan dengan UUD 1945.

Majelis memberikan kesempatan kepada Ferdinan untuk menyerahkan perbaikan permohonan paling lambat Rabu, 14 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Perbaikan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun secara daring dan hanya dapat dilakukan satu kali. 

Status perkara yang tercatat di laman MK juga menunjukkan agenda terakhir pada 1 Oktober 2026, dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan (I). 

UU PPRT Baru Berlaku Sejak April 2026

UU PPRT merupakan regulasi yang secara khusus mengatur hubungan kerja pekerja rumah tangga, termasuk hak atas upah, waktu kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan mencatat UU Nomor 2 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan pada 30 April 2026 dan berstatus berlaku. 

Dengan adanya perkara Nomor 352/PUU-XXIV/2026, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut kini mulai diuji secara konstitusional hanya beberapa bulan setelah berlaku.

Data Perkara Uji Materi UU PPRT

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI dan JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. 

Dengan demikian, pengujian UU PPRT masih berada pada tahap awal. Belum ada putusan MK mengenai konstitusionalitas pasal-pasal yang dipersoalkan. Tahap selanjutnya bergantung pada perbaikan permohonan dan proses pemeriksaan perkara di MK.