ARUSWARTA.ID - Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret mantan pimpinan sebuah pondok pesantren di Desa Bunkate, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali menjadi perhatian setelah jumlah orang yang mengaku sebagai korban bertambah.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi, menyebut hingga Selasa, 29 September 2026, terdapat 16 santriwati yang mengaku menjadi korban dugaan pelecehan seksual. Sebanyak 12 orang di antaranya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Lombok Tengah.
Menurut Joko, bertambahnya jumlah pelapor terjadi setelah muncul video yang berisi pernyataan terduga pelaku atau sosok yang dikenal dengan panggilan 'Abah'. Dalam video tersebut, peristiwa yang dituduhkan disebut sebagai sesuatu yang tidak benar.
"Korban berani melakukan speak up setelah melihat video Abah yang mengatakan peristiwa itu bohong," ujar Joko di Mapolres Lombok Tengah, Selasa, 29 September 2026.
Ia menyebut sebagian besar perempuan yang melapor merupakan alumni pondok pesantren tersebut. Jumlah korban sebelumnya tercatat 15 orang, sebelum seorang perempuan lainnya turut menyampaikan laporan.
Dugaan Pendekatan dengan Tawaran Menjadi Istri Kedua
Joko juga mengungkap dugaan pola pendekatan yang disebut dilakukan kepada para korban. Berdasarkan keterangan yang diterimanya, korban diduga terlebih dahulu didekati secara personal.
Dalam sejumlah kasus yang dilaporkan, pendekatan tersebut disebut disertai tawaran untuk menjadi istri kedua.
"Modus terduga terlapor dalam melakukan pelecehan seksual itu dengan melakukan pendekatan terhadap korban, ditawarkan untuk dijadikan istri kedua," kata Joko.
Ia menyampaikan bahwa dugaan peristiwa tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren.
Selain sosok yang disebut 'Abah', Joko menyebut terdapat satu orang lainnya berinisial M yang turut dilaporkan. M disebut merupakan pengajar di pondok pesantren tersebut.
Dengan demikian, pihak yang disebut dalam laporan dugaan perkara tersebut saat ini berjumlah dua orang.
Polisi Sebut Penanganan Menjadi Prioritas
Kepala Satreskrim Polresta Lombok Tengah, AKP Punguan Hutahaean, mengatakan polisi masih menangani laporan dugaan pelecehan seksual yang berkaitan dengan lingkungan pondok pesantren di Desa Bunkate.
Menurut Punguan, penanganan perkara tersebut menjadi salah satu prioritas kepolisian, termasuk memastikan hak para santri atau korban yang masih memiliki kekhawatiran untuk menyampaikan laporan.
"Yang jelas, penanganan perkara ini menjadi prioritas utama kami," ujar Punguan pada Selasa, 29 September 2026.
Ia mengatakan polisi juga membuka ruang bagi pihak yang memiliki informasi maupun barang bukti untuk memberikan keterangan kepada penyidik.
Laporan Sudah Masuk sejak Februari 2025
Punguan menjelaskan bahwa perkara tersebut sebenarnya telah dilaporkan kepada kepolisian sejak Februari 2025.
Setelah menerima laporan, penyidik melakukan komunikasi dan pemeriksaan awal terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, proses tersebut tidak langsung berlanjut karena para korban disebut masih mempertimbangkan langkah yang akan ditempuh.
" Hanya saja karena kemungkinan para korban ada pertimbangan lain sehingga memilih untuk investigasi dulu," kata Punguan.
Komunikasi antara penyidik dan pihak korban kemudian sempat terputus setelah pemeriksaan awal dilakukan.
Sejumlah Korban dan Barang Bukti Disebut Masih di Mesir
Dalam perkembangan penanganan perkara, polisi juga memperoleh informasi bahwa sejumlah korban beserta barang bukti yang berada dalam penguasaan mereka masih berada di Mesir.
Pihak kepolisian kemudian mendatangi pondok pesantren yang disebut berkaitan dengan lokasi dugaan kejadian. Dari proses tersebut, penyidik menyatakan menemukan pihak pondok yang dinilai cenderung tertutup ketika dimintai keterangan.
Polisi selanjutnya meminta masyarakat maupun pihak yang mengetahui perkara tersebut agar tidak ragu memberikan informasi dan menyerahkan barang bukti kepada penyidik.
Punguan mengatakan, apabila barang bukti telah diserahkan, penyidik akan segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun pihak yang dilaporkan.
"Jadi, sekarang baru diserahkan barang bukti maka kami akan proses cepat, dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi maupun terlapor," ujar Punguan.
