Tahap terakhir tersebut dikenal sebagai pencairan bansos tahap 4. Masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengecek status kepesertaan secara berkala melalui kanal resmi Kementerian Sosial (Kemensos).
Jadwal Bansos PKH dan BPNT Tahap 4
Penyaluran tahap 4 mencakup bantuan untuk tiga bulan terakhir pada 2026, yakni Oktober, November, dan Desember.
Berdasarkan jadwal yang beredar, pencairan tahap 4 ditargetkan berlangsung pada 15-30 November 2026. Namun, pemerintah belum menetapkan satu tanggal pencairan yang berlaku serentak bagi seluruh KPM.
Karena itu, penerima bansos disarankan memastikan data kependudukan serta status kepesertaannya tetap sesuai. Jadwal pencairan juga dapat berbeda mengikuti proses penyaluran di masing-masing wilayah dan mekanisme yang digunakan.
Secara umum, penyaluran bansos PKH dan BPNT dalam satu tahun dibagi menjadi empat tahap, dengan masing-masing tahap mencakup alokasi tiga bulan:
- Tahap 1: Januari, Februari, dan Maret.
- Tahap 2: April, Mei, dan Juni.
- Tahap 3: Juli, Agustus, dan September.
- Tahap 4: Oktober, November, dan Desember.
Cara Mengecek Status Penerima Bansos
KPM dapat memeriksa status kepesertaan melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos.
Untuk pengecekan melalui situs, masyarakat dapat mengakses laman Cek Bansos Kemensos. Setelah itu, masukkan data wilayah tempat tinggal dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP.
Selanjutnya, masukkan kode verifikasi yang ditampilkan sistem dan pilih opsi pencarian data. Informasi yang muncul akan menunjukkan status kepesertaan berdasarkan data yang tersedia dalam sistem.
Pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos. Pengguna yang belum memiliki akun perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan memasukkan data diri sesuai identitas yang diminta.
Proses pendaftaran mencakup pengunggahan foto KTP dan swafoto sambil memegang KTP untuk kebutuhan verifikasi. Setelah data dikirim, pengguna perlu melakukan konfirmasi melalui tautan yang dikirim ke alamat email yang digunakan saat pendaftaran.
Setelah akun berhasil dibuat dan pengguna dapat masuk ke aplikasi, status bantuan dapat diperiksa melalui menu profil.
Kriteria Penerima PKH dan BPNT
Tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah secara otomatis menerima PKH maupun BPNT. Penetapan penerima mengacu pada data kesejahteraan sosial dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Salah satu persyaratan dasar adalah berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) serta memiliki dokumen kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang valid.
Data calon penerima juga perlu tercatat dalam basis data sosial ekonomi pemerintah dan memiliki kesesuaian dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Dari sisi kondisi ekonomi, penerima bantuan termasuk masyarakat yang berada dalam kelompok kesejahteraan yang menjadi sasaran program. Dalam skema desil, kelompok desil 1 hingga desil 4 menjadi bagian yang diprioritaskan untuk berbagai program bantuan sosial sesuai ketentuan program.
Ada pula kelompok masyarakat yang tidak menjadi sasaran penerima berdasarkan kriteria pekerjaan dan penghasilan. Di antaranya aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, pensiunan dari kelompok tersebut, serta pegawai aktif BUMN atau BUMD, sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, status kepesertaan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
Syarat Khusus Penerima PKH
PKH memiliki komponen penerima yang berkaitan dengan kondisi keluarga. Di antaranya ibu hamil atau masa nifas, anak usia dini hingga 6 tahun, anak yang sedang menempuh pendidikan SD, SMP, hingga SMA atau sederajat, lanjut usia, serta penyandang disabilitas.
Sementara itu, BPNT atau bantuan pangan diberikan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga penerima. Dana atau bantuan yang diterima digunakan sesuai mekanisme program untuk memperoleh bahan pangan yang telah ditentukan.
Dengan semakin dekatnya periode penyaluran tahap 4, KPM dapat melakukan pengecekan secara berkala melalui kanal resmi Kemensos dan memastikan data kependudukan tetap sesuai agar informasi kepesertaan dapat diketahui secara akurat.
