ARUSWARTA.ID - Pemerintah memberikan insentif pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada penerbangan domestik selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Kebijakan ini ditujukan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung mobilitas selama periode libur akhir tahun. Dengan adanya fasilitas tersebut, beban PPN atas komponen tiket yang memenuhi persyaratan akan ditanggung pemerintah.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan informasi pada JDIH Kementerian Keuangan, peraturan tersebut ditetapkan pada 12 Oktober 2026, diundangkan pada 20 Oktober 2026, dan mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.
Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan pesawat perlu memperhatikan dua hal penting, yakni tanggal pembelian tiket dan tanggal penerbangan. Keduanya harus sesuai dengan periode yang ditentukan agar fasilitas PPN DTP dapat diberikan.
Jadwal Pembelian Tiket dan Penerbangan yang Mendapat Insentif
PMK Nomor 77 Tahun 2026 menetapkan periode khusus untuk memperoleh fasilitas PPN DTP bagi penerbangan domestik kelas ekonomi selama Nataru.
Berikut jadwal yang perlu diperhatikan:
| Ketentuan | Periode |
|---|---|
| Pembelian tiket | 20 Oktober 2026–10 Januari 2027 |
| Jadwal penerbangan | 22 Desember 2026–10 Januari 2027 |
| Periode anggaran | Tahun Anggaran 2027 |
Artinya, tiket harus dibeli dalam rentang waktu yang telah ditetapkan dan digunakan untuk penerbangan pada periode 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
Sebagai contoh, seseorang membeli tiket pada 25 Oktober 2026 untuk penerbangan pada 27 Desember 2026. Pembelian dan jadwal penerbangan tersebut berada dalam rentang yang ditentukan sehingga dapat memenuhi persyaratan periode insentif, sepanjang ketentuan lainnya juga terpenuhi.
Sebaliknya, tiket yang dibeli pada periode tersebut untuk penerbangan pada November 2026 tidak memenuhi persyaratan tanggal penerbangan. Demikian pula, penerbangan pada 15 Januari 2027 berada di luar periode yang ditetapkan.
Karena itu, calon penumpang sebaiknya memeriksa jadwal perjalanan sebelum membeli tiket agar tidak keliru memahami ketentuan insentif.
PPN Ditanggung 100 Persen, Bukan Seluruh Harga Tiket Gratis
Meskipun pemerintah menanggung PPN sebesar 100 persen, kebijakan ini bukan berarti seluruh harga tiket pesawat menjadi gratis atau otomatis mendapat potongan sebesar 100 persen.
Fasilitas tersebut mencakup PPN yang terutang atas dua komponen utama tiket, yaitu:
-
Tarif dasar atau base fare, yakni komponen tarif pokok penerbangan.
-
Fuel surcharge, yaitu biaya tambahan bahan bakar yang dikenakan sesuai ketentuan penerbangan.
PPN atas kedua komponen tersebut ditanggung pemerintah apabila pembelian dan penerbangannya memenuhi persyaratan PMK Nomor 77 Tahun 2026.
Sementara itu, komponen biaya lain di luar cakupan tersebut tidak otomatis memperoleh fasilitas yang sama.
Sebagai contoh, biaya bagasi tambahan dan pemilihan kursi dapat memiliki perlakuan pajak tersendiri. PPN atas layanan tambahan tersebut tetap dikenakan sesuai ketentuan apabila tidak termasuk dalam komponen yang ditanggung pemerintah.
Dengan demikian, besarnya penghematan yang diterima penumpang bergantung pada komponen biaya yang memenuhi syarat, bukan keseluruhan nominal yang tertera pada tiket.
Simulasi Penghitungan PPN Tiket Pesawat
Untuk memberikan gambaran mengenai manfaat insentif ini, lampiran PMK memberikan contoh perhitungan tiket penerbangan ekonomi domestik dengan tarif dasar Rp790.000 dan fuel surcharge Rp121.600.
Berikut simulasi berdasarkan komponen tersebut:
| Komponen tiket | Nilai |
|---|---|
| Tarif dasar | Rp790.000 |
| Fuel surcharge | Rp121.600 |
| Total dasar pengenaan dalam contoh | Rp911.600 |
| PPN yang terutang | Rp100.276 |
| PPN yang ditanggung pemerintah | Rp100.276 |
Dalam contoh tersebut, seluruh PPN sebesar Rp100.276 ditanggung pemerintah apabila transaksi memenuhi persyaratan insentif.
Angka ini merupakan ilustrasi untuk menjelaskan mekanisme penghitungan pajak, bukan jaminan bahwa setiap tiket akan memperoleh penghematan dengan nominal yang sama.
Nilai PPN bergantung pada tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar pada tiket yang bersangkutan. Komponen lain, seperti bagasi ekstra dan pemilihan kursi, tidak otomatis ikut ditanggung melalui fasilitas ini.
Mengapa Pemerintah Memberikan Insentif Tiket Pesawat?
Pemberian PPN DTP merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan biaya transportasi selama periode libur akhir tahun.
Pada masa Nataru, kebutuhan perjalanan biasanya meningkat karena masyarakat melakukan perjalanan untuk berlibur, mengunjungi keluarga, maupun menjalankan aktivitas lainnya. Dalam kondisi tersebut, biaya tiket pesawat menjadi salah satu pertimbangan penting bagi masyarakat yang bepergian antardaerah.
Pemerintah berharap insentif pajak dapat mengurangi beban pajak pada komponen tiket yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini juga diharapkan membantu mempertahankan aktivitas ekonomi, termasuk pergerakan wisatawan dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan transportasi.
Dalam keterangan mengenai paket stimulus ekonomi 2026, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan anggaran PPN DTP tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk periode Nataru mencapai sekitar Rp722 miliar, dengan sasaran sekitar 3,7 juta penumpang.
Meski begitu, besarnya manfaat yang dirasakan setiap penumpang dapat berbeda karena ditentukan oleh komponen tiket, jadwal perjalanan, dan persyaratan yang berlaku.
Kewajiban Maskapai dalam Pelaksanaan PPN DTP
PMK Nomor 77 Tahun 2026 tidak hanya mengatur hak penumpang, tetapi juga memuat kewajiban administrasi bagi badan usaha angkutan udara yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Maskapai wajib membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak serta melaporkan PPN sesuai ketentuan perpajakan.
Selain itu, maskapai harus menyampaikan daftar terperinci transaksi yang memperoleh fasilitas PPN DTP secara elektronik melalui kanal yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Daftar tersebut mencakup informasi transaksi yang diperlukan, antara lain identitas badan usaha, referensi pemesanan tiket, bandara keberangkatan dan kedatangan, tanggal pembelian, tanggal penerbangan, dasar pengenaan pajak, serta jumlah PPN yang ditanggung pemerintah.
Berdasarkan ketentuan yang dicantumkan dalam PMK tersebut, batas akhir penyampaian daftar rincian transaksi adalah 31 Maret 2027.
Transaksi yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan sesuai tenggat dapat kehilangan fasilitas PPN DTP dan dikenai PPN berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Ketentuan administrasi ini diperlukan agar pemanfaatan insentif dapat tercatat dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli Tiket Nataru
Bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, ada beberapa hal yang perlu diperiksa sebelum melakukan pemesanan.
Pertama, pastikan tiket yang dibeli merupakan penerbangan niaga berjadwal domestik kelas ekonomi. Tiket untuk kelas selain ekonomi tidak termasuk dalam fasilitas yang diatur PMK tersebut.
Kedua, periksa tanggal pembelian dan tanggal penerbangan. Pembelian harus dilakukan mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, sedangkan penerbangan harus berlangsung pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
Ketiga, perhatikan rincian komponen harga pada saat pemesanan. PPN DTP berlaku atas tarif dasar dan fuel surcharge, bukan seluruh komponen tambahan yang mungkin muncul ketika membeli tiket.
Keempat, periksa kembali rincian pembayaran dan informasi dari maskapai atau agen perjalanan resmi. Jangan langsung menganggap seluruh biaya tiket mendapat pembebasan pajak karena adanya insentif tersebut.
Masyarakat juga perlu memastikan informasi perjalanan dan ketentuan yang berlaku dari maskapai sebelum menyelesaikan pembelian.
Kesimpulan
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas komponen tarif dasar dan fuel surcharge tiket penerbangan domestik kelas ekonomi untuk periode Nataru 2026–2027 melalui PMK Nomor 77 Tahun 2026.
Fasilitas tersebut berlaku untuk tiket yang dibeli pada 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan jadwal penerbangan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Pembelian dan penerbangan harus sama-sama memenuhi ketentuan tersebut.
Namun, PPN DTP tidak berarti seluruh harga tiket gratis. Biaya tambahan seperti bagasi ekstra dan pemilihan kursi tidak otomatis tercakup dalam fasilitas yang ditetapkan.
Karena itu, masyarakat perlu memeriksa periode perjalanan serta rincian harga sebelum membeli tiket. Dengan memahami aturan tersebut, calon penumpang dapat mengetahui komponen yang memperoleh fasilitas pajak dan memperkirakan manfaatnya secara lebih tepat.
Sumber: JDIH Kementerian Keuangan—PMK Nomor 77 Tahun 2026 dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
