ARUSWARTA.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, sebanyak 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian.
Operasi penindakan itu berlangsung di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selain pejabat BNPB, tim KPK turut mengamankan pejabat pembuat komitmen (PPK) serta sejumlah pihak dari kalangan swasta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa seluruh pihak yang diamankan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
KPK Sita Uang Tunai Rp1,4 Miliar dan Emas
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia. Berdasarkan penghitungan awal, nilai uang yang disita mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
Selain uang tunai, barang bukti yang diamankan juga mencakup emas batangan dan tabungan emas. Namun, KPK belum mengumumkan jumlah keseluruhan maupun nilai emas tersebut karena proses penghitungan masih berlangsung.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa nilai Rp1,4 miliar merupakan penghitungan sementara tim di lapangan. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk memastikan keseluruhan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Diduga Berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa BNPB
KPK menduga perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Salah satu aspek yang tengah didalami adalah kegiatan pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Dana siap pakai merupakan anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, penyidik perlu menelusuri proses pengadaan, penggunaan anggaran, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak yang diamankan.
Hingga informasi awal disampaikan, KPK belum memerinci pengadaan yang menjadi objek perkara maupun jenis bencana yang berkaitan dengan penggunaan anggaran tersebut.
KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pemeriksaan dan pendalaman bukti dilakukan.
KPK Gelar Ekspose untuk Menentukan Status Hukum
Setelah mengamankan 14 orang, KPK menjadwalkan gelar perkara atau ekspose di tingkat pimpinan pada Selasa malam. Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan.
Hasil ekspose menjadi bagian penting dalam menentukan tindak lanjut penanganan perkara, termasuk penetapan tersangka apabila penyidik telah menemukan bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.
Pada tahap awal ini, pihak-pihak yang diamankan belum dapat langsung dianggap bersalah. Status hukum masing-masing harus mengacu pada hasil pemeriksaan dan pengumuman resmi KPK.
BNPB Hormati Proses Hukum
Menanggapi operasi tangkap tangan tersebut, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan berkomitmen bersikap kooperatif.
Juru Bicara BNPB Berton SP Panjaitan menegaskan bahwa lembaganya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. BNPB juga meminta seluruh jajaran tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan tanpa terpengaruh proses hukum yang berlangsung.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pelayanan penanganan bencana harus tetap berjalan di tengah proses pemeriksaan terhadap sejumlah pihak di lingkungan BNPB.
Perkembangan kasus ini selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan, penelusuran barang bukti, serta keputusan resmi KPK mengenai status hukum pihak-pihak yang diamankan
