ARUSWARTA.ID - Polemik mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlanjut ke ranah etik setelah sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Laporan tersebut berkaitan dengan penanganan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Laporan dengan nomor 05/MKMK/L/10/2026 diajukan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi), Pian Andreo Halomoan Manurung. Dalam laporan itu, sembilan hakim konstitusi diduga melanggar prinsip independensi dan kode etik dalam proses pemeriksaan perkara.
MKMK Mulai Memeriksa Laporan
MKMK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan atas laporan tersebut pada 7 Oktober 2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Agenda persidangan meliputi mendengarkan keterangan pelapor serta pemeriksaan alat bukti yang diajukan. Artinya, laporan tersebut masih berada dalam proses pemeriksaan dan belum ada putusan yang menyatakan sembilan hakim MK terbukti melakukan pelanggaran etik.
Pelapor melalui kuasa hukumnya, Saddan Sitorus, mendalilkan adanya persoalan independensi hakim dalam menangani perkara yang salah satu pemohonnya adalah Denny Indrayana.
Dalam keterangannya, pihak pelapor mempersoalkan tindakan MK yang dalam proses persidangan memperlihatkan dokumen ijazah Gibran kepada pihak pemohon. Mereka mengaitkan tindakan tersebut dengan pernyataan Denny Indrayana sebelumnya mengenai keinginannya untuk dapat melihat dokumen pendidikan Gibran.
Namun, tudingan mengenai adanya imbalan atau pengaruh terhadap hakim tersebut merupakan dalil dari pihak pelapor, bukan fakta yang telah dinyatakan terbukti oleh MKMK.
Pelapor Soroti Independensi Hakim
Kuasa hukum pelapor juga menilai hakim konstitusi seharusnya menjaga independensi dan tidak terpengaruh oleh tekanan publik, pemberitaan media maupun kepentingan politik dari pihak-pihak yang berperkara.
Mereka turut mempersoalkan tahapan persidangan perkara PHPU tersebut yang kemudian berlanjut ke agenda pembuktian dari pemohon, KPU sebagai termohon, pihak terkait dan Bawaslu.
Dalam laporan tersebut, pihak pengadu meminta MKMK memeriksa dugaan pelanggaran dengan melibatkan mekanisme yang dianggap dapat menjaga objektivitas pemeriksaan. Pelapor juga mengajukan sejumlah permintaan terkait kelanjutan perkara dan konsekuensi apabila dugaan pelanggaran etik nantinya terbukti.
Perkara Ijazah Gibran Sudah Diputus MK
Laporan etik tersebut muncul sehari setelah MK membacakan putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yakni pada 6 Oktober 2026.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana dipersoalkan para pemohon.
Meski demikian, MK tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Mahkamah menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Dengan demikian, penting membedakan dua proses yang kini berjalan:
- Perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 telah diputus MK pada 6 Oktober 2026.
- Laporan etik Nomor 05/MKMK/L/10/2026 terhadap sembilan hakim masih berada dalam proses di MKMK.
Persidangan Sebelumnya Memeriksa Dokumen Pendidikan
Sebelum putusan dijatuhkan, MK telah menggelar serangkaian persidangan sejak 21 September 2026. Agenda pemeriksaan meliputi penyampaian permohonan, jawaban KPU, keterangan pihak terkait dan Bawaslu, pembuktian dari pemohon maupun termohon, hingga keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia.
Dalam persidangan, Kemendikdasmen juga menjelaskan bahwa dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan produk administratif yang menerangkan padanan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Dokumen pendidikan asli tetap diterbitkan oleh institusi pendidikan di luar negeri.
MKMK Kini Menjadi Babak Berikutnya
Dengan selesainya pemeriksaan perkara PHPU, perhatian selanjutnya tertuju pada proses MKMK.
Pemeriksaan etik tersebut tidak otomatis mengubah putusan MK dalam perkara PHPU. MKMK memiliki ranah untuk menilai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi berdasarkan laporan yang diajukan.
Karena pemeriksaan masih berlangsung, tuduhan terhadap sembilan hakim tersebut belum dapat dianggap sebagai pelanggaran yang terbukti. Publik masih harus menunggu proses dan keputusan MKMK untuk mengetahui apakah dalil yang diajukan pelapor memiliki dasar yang cukup untuk menjatuhkan sanksi etik.
Perkembangan ini membuat polemik mengenai syarat pendidikan Gibran memasuki babak baru. Setelah persoalan substansi perkara PHPU diputus MK, kini yang menjadi perhatian adalah apakah terdapat pelanggaran etik dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.
