ARUSWARTA.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 tidak dapat diterima.
Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, MK mengabulkan eksepsi Termohon terkait kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan permohonan mereka tidak dapat diterima.
Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan setelah majelis hakim mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, hingga substansi persoalan yang diajukan.
Pemohon Dinilai Tak Punya Legal Standing
Salah satu alasan utama MK tidak menerima perkara tersebut adalah persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
Hakim Konstitusi Liliek P. Adi menjelaskan, para pemohon bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi peserta Pilpres 2024. Karena itu, mereka tidak memenuhi pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Para pemohon dalam perkara ini terdiri atas organisasi masyarakat sipil, partai politik serta sejumlah warga negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024, pihak yang dapat mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon peserta pemilu.
Dengan pertimbangan tersebut, MK menyimpulkan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
MK Tidak Menemukan Bukti Ijazah Setara SLTA
Meski permohonan akhirnya tidak dapat diterima, MK dalam pertimbangan hukumnya juga mengungkap hasil pemeriksaan terhadap persoalan pendidikan Gibran.
Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu.
MK juga mencermati dokumen yang digunakan dalam penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dalam persidangan, terungkap adanya dokumen seperti certificate of attendance, academic records, serta explanation of grades.
Menurut Mahkamah, dokumen tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Certificate of attendance, misalnya, lebih menunjukkan kehadiran dalam proses pendidikan dan bukan dokumen kelulusan.
Gibran Tidak Otomatis Didiskualifikasi
Temuan tersebut tidak serta-merta membuat MK menyatakan Gibran harus kehilangan jabatan sebagai Wakil Presiden.
Mahkamah menegaskan bahwa Gibran sudah tidak berstatus sebagai calon Wakil Presiden Pemilu 2024 karena telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan berakhirnya tahapan pemilu dan berubahnya status tersebut, persoalan mengenai keabsahan syarat calon tidak dapat begitu saja diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu.
MK bahkan secara tegas menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara yang diajukan para pemohon.
Mahkamah menilai persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden maupun calon wakil presiden tersebut pada tahap ini menjadi ranah lembaga negara lain yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945.
Perkara Diajukan 12 Pemohon
Perkara tersebut bukan hanya diajukan Denny Indrayana. Berdasarkan data resmi MK, terdapat 12 pemohon, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, M. Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma M.S. Sihombing.
Mereka mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat pencalonannya pada Pilpres 2024. Para pemohon berpendapat ketentuan pendidikan minimal merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi sejak proses pencalonan.
Dalam permohonannya, mereka juga meminta MK menyatakan pencalonan Gibran bermasalah secara hukum dan meminta adanya konsekuensi terhadap status pencalonannya pada Pemilu 2024.
Namun, sebelum masuk pada permintaan tersebut, persoalan kedudukan hukum para pemohon menjadi kendala utama. Karena legal standing tidak terpenuhi, MK akhirnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Dengan demikian, putusan MK pada 6 Oktober 2026 bukan merupakan putusan yang mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Mahkamah memang mengungkap tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SLTA, tetapi perkara tersebut tetap dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
