ARUSWARTA.ID - Proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu materi yang didalami Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Jumat (2/10/2026).
Perkara tersebut merupakan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Salah satu dalil yang diajukan para pemohon berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden.
MK menjadwalkan sidang 2 Oktober untuk mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Atase Pendidikan KBRI Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia.
Dalam persidangan, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan tahapan penyetaraan pendidikan yang diajukan Gibran.
Permohonan Diajukan Secara Daring pada 2019
Gogot menyampaikan bahwa permohonan penyetaraan pendidikan Gibran diajukan melalui layanan daring Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Dokumen yang diperiksa mencakup riwayat pendidikan dari Indonesia, Singapura, dan Australia.
Riwayat pendidikan yang disebut dalam persidangan antara lain berasal dari SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, dan UTS Insearch di Australia. Kemendikdasmen menyatakan dokumen tersebut kemudian melalui proses verifikasi administratif dan penilaian substantif.
Dalam penilaian substantif, tim membandingkan hasil belajar serta kompetensi yang diperoleh dari pendidikan di luar negeri dengan struktur kurikulum pendidikan Indonesia.
Pendidikan Disetarakan dengan Bidang Akuntansi dan Keuangan
Gogot menjelaskan bahwa tim penilai mencermati keseluruhan riwayat pendidikan, termasuk mata pelajaran dan hasil pembelajaran yang ditempuh di luar negeri.
Beberapa mata pelajaran dari UTS Insearch yang disebut dalam persidangan antara lain Accounting, Financial Management, Business Law and Ethics, Marketing, Microeconomic, dan Management. Mata pelajaran tersebut dibandingkan dengan struktur kompetensi pada program keahlian Akuntansi dan Keuangan di jenjang SMK.
Menurut penjelasan Kemendikdasmen, hasil penyandingan tersebut dinilai memiliki kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian Akuntansi dan Keuangan pada jenjang SMK. Penilaian tidak hanya memperhatikan satu dokumen, tetapi keseluruhan rekam pendidikan, kesinambungan jenjang, lama pembelajaran, hasil belajar, transkrip, serta struktur kurikulum.
Surat Keterangan Diterbitkan 6 Agustus 2019
Setelah tahapan verifikasi dan penilaian dilakukan, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan kemudian diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Dalam keterangan yang disampaikan di persidangan, surat tersebut menyatakan pendidikan yang ditempuh Gibran disetarakan dengan peminatan atau program keahlian Akuntansi dan Keuangan pada jenjang SMK.
Dengan demikian, informasi mengenai tanggal penerbitan dokumen tersebut kini menjadi bagian dari keterangan pemerintah dalam proses pemeriksaan perkara di MK.
Objek Penyetaraan Tidak Terbatas pada Ijazah
Salah satu hal yang dijelaskan Gogot adalah mengenai jenis dokumen yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan luar negeri.
Menurut Kemendikdasmen, objek layanan penyetaraan tidak hanya terbatas pada dokumen yang secara nomenklatur disebut sebagai ijazah. Dokumen hasil belajar dari sistem pendidikan asing dapat berbentuk ijazah, diploma, sertifikat, maupun dokumen pendidikan lain sesuai sistem pendidikan negara asal.
Karena itu, proses penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan dokumen pendidikan yang tersedia dan membandingkannya dengan standar pendidikan nasional.
KPU Sebelumnya Beri Keterangan soal Dokumen Pendidikan
Sehari sebelumnya, mantan Ketua KPU RI periode 2022–2024 Hasyim Asy'ari memberikan keterangan dalam perkara yang sama. Hasyim menyatakan KPU saat itu tidak melakukan klarifikasi khusus terhadap dokumen pendidikan Gibran karena tidak terdapat keraguan maupun laporan masyarakat mengenai persyaratan tersebut.
Keterangan Hasyim tersebut merupakan bagian dari pembuktian pihak Termohon dan Pihak Terkait. Sementara penjelasan Kemendikdasmen pada 2 Oktober memberikan informasi mengenai proses administratif dan substantif yang mendasari penerbitan surat penyetaraan.
MK Masih Memeriksa Perkara
Pemeriksaan terhadap dokumen pendidikan Gibran belum menghasilkan putusan. MK masih memproses perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sesuai tahapan persidangan.
Jadwal resmi MK mencatat sidang 2 Oktober 2026 sebagai agenda mendengarkan keterangan dari Kemendikdasmen serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia. Sidang tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Dengan perkembangan terbaru ini, tanggal pengajuan permohonan dan penerbitan surat penyetaraan pada 6 Agustus 2019 serta proses penilaian yang dilakukan Kemendikdasmen telah menjadi keterangan resmi pemerintah di persidangan MK. Penilaian akhir terhadap dalil para pemohon tetap menjadi kewenangan Mahkamah melalui proses persidangan dan putusan.
