ARUSWARTA.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang belum memiliki Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) segera membentuk tim pengawasan. Pemerintah daerah diberi waktu satu minggu untuk memenuhi permintaan tersebut, menyusul kebutuhan memperkuat pemeriksaan dapur penyedia makanan dalam program MBG.
Desakan itu disampaikan Tito setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menurut Tito, sebagian daerah sudah memiliki Satgas MBG, tetapi masih ada wilayah yang belum membentuknya. Berdasarkan data yang disampaikan saat itu, sebanyak 230 daerah telah memiliki satuan tugas tersebut.
Pemerintah daerah yang belum membentuk Satgas diminta segera menindaklanjutinya. Tito juga menyatakan akan memberikan teguran kepada daerah yang tidak memenuhi tenggat waktu, dengan tembusan kepada DPRD setempat agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti.
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk memastikan dapur penyedia makanan memenuhi standar operasional dan kelayakan yang ditetapkan BGN.
Namun, pembentukan Satgas bukan satu-satunya persoalan yang perlu diselesaikan. Efektivitas pemeriksaan lapangan, penanganan laporan masyarakat, dan tindak lanjut atas pelanggaran juga menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan makanan bagi penerima manfaat.
230 Daerah Sudah Membentuk Satgas MBG
Tito menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Kepala daerah diharapkan tidak hanya membantu kelancaran distribusi makanan, tetapi juga memastikan penyelenggaraannya berjalan sesuai standar.
Dari 230 daerah yang telah membentuk Satgas MBG berdasarkan data yang disampaikan pada 28 Oktober 2026, masih terdapat pemerintah daerah yang perlu menyelesaikan pembentukan tim tersebut.
Tito memberikan kesempatan selama satu minggu bagi wilayah yang belum memenuhi ketentuan. Jika tenggat itu tidak dipatuhi, Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal akan melakukan pengecekan dan menyiapkan teguran.
Surat teguran tersebut juga akan ditembuskan kepada DPRD masing-masing daerah. Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah diharapkan lebih serius menjalankan tanggung jawabnya dalam pengawasan program MBG.
Dalam kesempatan yang sama, Tito menyebut pemerintah menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun pada 2026 melalui tiga tahap dan enam wilayah penilaian. Dukungan pemerintah daerah terhadap program MBG juga disebut menjadi salah satu aspek yang akan diperhatikan dalam pemberian penghargaan pada tahun berikutnya.
Meski demikian, jumlah daerah yang telah memiliki Satgas belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh dapur telah diperiksa atau memenuhi standar keamanan pangan.
Mendagri Terbitkan Surat Edaran Baru untuk Memeriksa Kelayakan Dapur
Penguatan pengawasan MBG juga ditandai dengan penerbitan Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah.
Melalui aturan tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota dapat menugaskan Satgas MBG untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPPG di wilayah masing-masing.
Tim inspeksi melibatkan organisasi perangkat daerah yang menangani sejumlah urusan, antara lain kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, serta inspektorat.
Pemeriksaan dilakukan bersama unsur BGN di daerah dengan menggunakan 14 indikator kelayakan operasional yang telah disiapkan BGN.
Penilaian tidak hanya berkaitan dengan kondisi dapur. Kualitas makanan dan menu yang disediakan juga menjadi bagian pemeriksaan untuk menjaga mutu hidangan serta mengurangi sisa makanan atau food waste.
Setelah pemeriksaan dilakukan, SPPG akan dinilai berdasarkan hasil evaluasi. Ada tiga kemungkinan tindak lanjut, yakni operasional dapat diteruskan, dapat dilanjutkan dengan perbaikan, atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil penilaian.
Penerbitan surat edaran baru ini penting karena memperjelas fokus kerja Satgas: bukan sekadar terbentuk secara administratif, melainkan menjalankan inspeksi dan menilai kesesuaian operasional dapur.
Pembentukan Satgas Sebenarnya Sudah Diatur Sejak 2025
Dorongan terbaru Tito juga memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah berlaku sebelumnya.
Pembentukan Satgas percepatan penyelenggaraan program MBG di daerah sebenarnya telah diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5.7/4072/SJ yang berlaku sejak 25 Juli 2025. Regulasi tersebut secara khusus meminta pemerintah daerah membentuk satuan tugas untuk mendukung percepatan pelaksanaan program MBG.
Dengan demikian, kebijakan terbaru pada Oktober 2026 bukan semata-mata memperkenalkan pembentukan Satgas dari awal. Pemerintah kini memperkuatnya melalui instruksi pembentukan bagi daerah yang belum memiliki tim, sekaligus memberikan pedoman inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG.
Tantangan berikutnya adalah memastikan ketentuan tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten.
Perlu ada informasi terbuka mengenai daerah yang telah membentuk Satgas, jumlah dapur yang sudah diperiksa, hasil penilaian kelayakan, serta tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
Tanpa data tersebut, masyarakat akan kesulitan menilai apakah pengawasan mengalami perbaikan atau hanya menghasilkan penambahan struktur administratif.
Kasus Dramaga Bogor Menjadi Pengingat Pentingnya Pengawasan
Kebutuhan pengawasan yang lebih ketat turut menjadi perhatian setelah muncul laporan gangguan kesehatan pada siswa dan guru di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, usai menyantap menu MBG pada 26 Oktober 2026.
Data jumlah orang yang mengalami keluhan berbeda menurut sumber dan waktu pendataan. Aparat setempat pada 27 Oktober melaporkan sebanyak 489 siswa dan guru mengalami keluhan atau mendatangi fasilitas kesehatan. Sementara itu, BGN menyampaikan bahwa 40 siswa sempat memerlukan observasi di sejumlah fasilitas kesehatan.
Dalam keterangan resminya yang diterbitkan pada 27 Oktober, BGN menyebut bahwa hingga pukul 23.42 WIB, sebanyak 13 siswa masih menjalani observasi di dua rumah sakit.
Angka-angka tersebut perlu dibaca sesuai konteks pendataan masing-masing. Jumlah orang yang mengalami keluhan atau mencari pengobatan tidak selalu sama dengan jumlah pasien yang masih menjalani observasi pada waktu tertentu.
BGN menyatakan penanganan siswa dan investigasi tetap berlangsung. Sampel makanan juga dikirim untuk pemeriksaan laboratorium guna membantu memastikan penyebab kejadian.
Kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak di lingkungan sekolah.
Operasional SPPG Dramaga 4 Dihentikan Sementara
Sebagai tindak lanjut, BGN menghentikan sementara operasional SPPG Dramaga 4 di Kabupaten Bogor pada 28 Oktober 2026.
Berdasarkan hasil penelusuran awal yang disampaikan BGN, dugaan sementara mengarah pada penggunaan bumbu kacang yang telah diolah oleh pihak ketiga sebelum digunakan oleh SPPG. Praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.
Meski demikian, penyebab gangguan kesehatan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan temuan awal tersebut. Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan masih diperlukan untuk memperoleh hasil yang lebih meyakinkan.
Penghentian operasional sementara dilakukan untuk mendukung proses investigasi dan evaluasi. BGN juga menyatakan akan mengambil langkah lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengawasan perlu mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Pemeriksaan yang hanya dilakukan secara administratif tanpa verifikasi kondisi di lapangan berisiko melewatkan pelanggaran yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat.
BGN Akui Perlu Memperkuat Koordinasi hingga Daerah
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa pembentukan Satgas di daerah diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mempercepat penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Menurut Sudaryono, jarak koordinasi antara BGN pusat dan lebih dari 26.000 dapur yang tersebar di berbagai wilayah menjadi tantangan tersendiri.
Kehadiran unsur pengawasan dan koordinasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan membuat keluhan mengenai makanan, kelayakan dapur, dan pelaksanaan program lebih cepat ditindaklanjuti.
Satgas juga diharapkan membantu memastikan standar dapur dan kapasitas pelayanan diperiksa secara memadai.
Meski demikian, koordinasi yang lebih dekat perlu diikuti pembagian tanggung jawab yang jelas. BGN, pemerintah daerah, dinas kesehatan, pengelola SPPG, serta pihak penyedia bahan makanan harus memiliki prosedur pelaporan dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat juga memerlukan saluran pengaduan yang mudah diakses dan informasi mengenai perkembangan penanganan laporan, terutama ketika kejadian berpotensi membahayakan penerima manfaat.
Pengawasan MBG Harus Berujung pada Tindakan Nyata
Pembentukan Satgas MBG dan penerbitan pedoman inspeksi merupakan langkah administratif yang dapat memperkuat pengawasan. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut baru dapat dinilai dari pelaksanaan di lapangan.
Ada beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan BGN, mulai dari frekuensi pemeriksaan, dokumentasi hasil inspeksi, tindak lanjut atas ketidaksesuaian, hingga keterbukaan informasi mengenai dapur yang dinilai belum memenuhi standar.
Hasil pemeriksaan juga sebaiknya disertai tenggat perbaikan dan verifikasi ulang. Untuk pelanggaran serius, tindakan pengamanan perlu dijalankan tanpa menunggu masalah serupa kembali terjadi.
Selain itu, laporan masyarakat harus ditangani melalui mekanisme yang jelas agar keluhan tidak berhenti sebagai catatan administratif.
Kasus Dramaga memperlihatkan pentingnya respons cepat ketika muncul dugaan gangguan kesehatan setelah distribusi makanan. Akan tetapi, langkah setelah kejadian perlu diimbangi pencegahan yang konsisten agar risiko serupa dapat diminimalkan.
Pemerintah juga perlu menyampaikan hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium secara transparan sesuai perkembangan yang telah terverifikasi. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui penyebab kejadian dan langkah korektif yang diambil.
Kesimpulan
Per 29 Oktober 2026, Tito Karnavian telah memberikan tenggat satu minggu kepada pemerintah daerah yang belum membentuk Satgas MBG. Berdasarkan data yang disampaikan sehari sebelumnya, sebanyak 230 daerah telah memiliki satuan tugas tersebut.
Pemerintah juga menerbitkan SE Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ untuk memperkuat inspeksi dan penilaian kelayakan operasional SPPG dengan menggunakan 14 indikator yang disiapkan BGN.
Di sisi lain, dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di Dramaga, Bogor, menjadi pengingat bahwa keamanan pangan perlu dijaga melalui pemeriksaan, pengawasan bahan makanan, dan penindakan terhadap pelanggaran.
Pembentukan Satgas tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tim benar-benar menjalankan inspeksi, menindaklanjuti temuan, serta membuka informasi yang relevan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh luasnya distribusi makanan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan makanan yang disajikan aman, bermutu, dan sesuai standar bagi seluruh penerima manfaat.
