ARUSWARTA.ID - Masa depan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
Dalam sidang yang digelar pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima. MK beralasan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.
Meski demikian, dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setingkat SMA atau sederajat.
Temuan tersebut kemudian menjadi perhatian karena syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat merupakan salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu bagi calon presiden dan wakil presiden.
Namun, MK menegaskan temuan tersebut tidak serta-merta membuat Gibran dapat didiskualifikasi dari jabatan Wakil Presiden. Menurut MK, perkara yang diajukan saat ini berada dalam ranah perselisihan hasil pemilu, sedangkan Gibran sudah dilantik sebagai Wakil Presiden sehingga kewenangan untuk memberhentikannya tidak berada pada MK melalui mekanisme perkara tersebut.
Refly Harun Prediksi Gibran Segera Mundur
Setelah putusan dibacakan, kuasa hukum pemohon Refly Harun menyampaikan pandangannya mengenai langkah yang mungkin diambil Gibran.
Refly memprediksi Gibran dapat mengundurkan diri dalam waktu satu hingga dua hari setelah putusan MK.
Pernyataan tersebut disampaikan Refly seusai persidangan di Gedung MK, Jakarta, Selasa malam, 6 Oktober 2026. Ia menilai pengunduran diri dapat menjadi pilihan apabila seseorang merasa sudah tidak memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Menurut Refly, persoalan yang muncul dalam putusan MK seharusnya menjadi pertimbangan bagi Gibran untuk menentukan sikap secara etis.
"Kalau kita misalnya tahu diri, sudah tidak memenuhi syarat, harusnya pakai yang namanya etika pemerintahan, wajib mengundurkan diri," ujar Refly.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan prediksi dan pandangan Refly Harun, bukan keputusan atau perintah dari Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini, putusan MK sendiri tidak memerintahkan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Refly Sebut Ada Jalur Pemakzulan
Selain kemungkinan pengunduran diri, Refly juga menilai masih terdapat jalur konstitusional untuk memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme pemberhentian dalam UUD 1945.
Ia menyebut proses tersebut dapat melibatkan lembaga negara lain, termasuk DPR, MK, dan MPR, apabila terdapat dasar konstitusional untuk mengusulkan pemberhentian.
Pandangan tersebut muncul karena MK dalam pertimbangannya menegaskan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara PHPU yang diajukan tersebut.
Artinya, putusan MK pada 6 Oktober 2026 tidak otomatis mengakhiri jabatan Gibran. Jika ada upaya pemberhentian, mekanismenya harus ditempuh melalui jalur konstitusional yang berbeda.
Awal Mula Perkara Syarat Pendidikan Gibran
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Para pemohon berpendapat calon presiden dan wakil presiden wajib memenuhi ketentuan pendidikan minimal sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
Mereka kemudian meminta MK menyatakan pencalonan Gibran tidak memenuhi ketentuan dan membatalkan sejumlah keputusan terkait pencalonan serta hasil Pilpres 2024.
Dalam proses persidangan, MK memeriksa berbagai dokumen dan keterangan terkait riwayat pendidikan Gibran.
MK kemudian menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Namun, karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum yang memenuhi syarat, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Dengan demikian, putusan MK tersebut tidak sama dengan putusan yang menyatakan Gibran diberhentikan atau didiskualifikasi sebagai Wakil Presiden.
Sampai setelah putusan dibacakan, belum ada keputusan resmi yang menyatakan Gibran mengundurkan diri dari jabatannya. Prediksi mengenai kemungkinan pengunduran diri maupun pemakzulan yang disampaikan Refly Harun merupakan pandangan pihak pemohon mengenai kemungkinan langkah selanjutnya.
