ARUSWARTA.ID - DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (29/9/2026).
Pengesahan tersebut menandai berakhirnya pembahasan APBN 2027 antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI. Dalam postur yang telah disepakati, pemerintah menetapkan pendapatan negara Rp3.435,1 triliun dan belanja negara sekitar Rp4.106,3 triliun.
Dengan angka tersebut, APBN 2027 tetap mencatat defisit. Pemerintah dan DPR menetapkan batas defisit sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pendapatan Negara Rp3.435,1 Triliun
Dalam APBN 2027, penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun.
Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat penerimaan, terutama melalui optimalisasi perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penguatan penerimaan tidak hanya diarahkan pada peningkatan nominal, tetapi juga melalui perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi, pengawasan serta perluasan basis penerimaan secara terukur.
Sebelumnya, pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati angka pendapatan negara tersebut sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Belanja Negara Menembus Rp4.106 Triliun
Sementara itu, total belanja negara dalam APBN 2027 ditetapkan sekitar Rp4.106,3 triliun.
Besarnya anggaran tersebut mencerminkan kebijakan fiskal yang tetap diarahkan untuk mendukung program pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Kementerian Keuangan menyebut desain fiskal 2027 diarahkan agar tetap ekspansif, tetapi tetap mempertahankan prinsip pengelolaan anggaran yang terukur dan berkelanjutan.
Defisit APBN 2027 Tetap 2,4 Persen
Meskipun belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan, pemerintah dan DPR mempertahankan batas defisit pada 2,4 persen terhadap PDB.
Selain defisit, postur yang disepakati mencakup keseimbangan primer Rp20,8 triliun dan pembiayaan anggaran sekitar Rp671,1 triliun.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya menyampaikan bahwa pengelolaan APBN 2027 tetap harus memperhatikan kemampuan fiskal negara. Peningkatan belanja diarahkan untuk mendukung program prioritas, sementara penerimaan negara perlu diperkuat agar pembiayaan pembangunan tetap terkendali.
Pertumbuhan Ekonomi 2027 Ditargetkan 6 Persen
Selain postur APBN, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan anggaran.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 ditargetkan sebesar 6 persen, dengan inflasi 2,5 persen. Nilai tukar rupiah dalam asumsi APBN ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar AS.
Sementara itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditetapkan 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar US$75 per barel, lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari
Delapan Fokus Program Prioritas
APBN 2027 juga disusun dengan fokus pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Kedelapan bidang tersebut meliputi:
- Kedaulatan pangan
- Kemandirian energi dan air
- Pendidikan
- Kesehatan
- Hilirisasi dan industrialisasi
- Infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana
- Ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa
- Penurunan kemiskinan
Kementerian Keuangan menyebut delapan klaster tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan fiskal 2027 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat.
Penerimaan Pajak dan PNBP Jadi Perhatian
Dengan belanja yang lebih besar daripada pendapatan, peningkatan penerimaan menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan APBN 2027.
Pemerintah menyiapkan optimalisasi sektor perpajakan melalui pembenahan tata kelola, penegakan hukum, penggunaan teknologi serta pertumbuhan penerimaan yang mengikuti aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, PNBP juga menjadi sumber penerimaan yang perlu diperkuat.
Perluasan basis perpajakan tetap diarahkan secara terukur agar kebijakan penerimaan tidak menimbulkan tekanan yang tidak perlu terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Kualitas Belanja Jadi Perhatian
Besarnya anggaran juga diikuti tuntutan agar penggunaan APBN dapat diukur berdasarkan hasil yang dihasilkan.
Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan fiskal 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga pada pencapaian output dan outcome dari program pemerintah.
Evaluasi pelaksanaan anggaran akan menjadi bagian dari laporan pemerintah selama tahun anggaran berjalan hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.
APBN 2027 Tetap Ekspansif
Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Pemerintah juga mempertahankan defisit pada 2,4 persen PDB sebagai bagian dari pengelolaan fiskal.
Pembahasan APBN 2027 sendiri berlangsung di tengah tantangan ekonomi global. Pemerintah menilai penguatan fundamental ekonomi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga ketahanan perekonomian nasional.
Dengan pengesahan pada 29 September 2026, APBN 2027 kini menjadi dasar penganggaran pemerintah untuk tahun depan, dengan pendapatan Rp3.435,1 triliun, belanja sekitar Rp4.106,3 triliun dan defisit 2,4 persen terhadap PDB (*)
