Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak semestinya berada di dalam lingkungan lapas. Temuan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap fasilitas dan akses di dalam area pemasyarakatan.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan, pemeriksaan internal menemukan adanya sejumlah perbedaan dengan hasil yang sebelumnya disampaikan Ombudsman.
“Apa yang saya lihat dan yang di-publish ORI ada beberapa perbedaan dan ini jadi konsentrasi kami sebagai tim pemeriksa. Kami lihat ORI seperti apa, kami lihat tadi seperti apa,” kata Rudi dalam konferensi pers, Sabtu, 26 September 2026.
Perbedaan tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami tim pemeriksa untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan temuan yang telah disampaikan Ombudsman.
Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan
Selain melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lapas, Kemenimipas mengambil langkah administratif terhadap lima pejabat struktural Lapas Cibinong.
Rudi mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rangka proses investigasi setelah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memerintahkan pemeriksaan internal.
Lima pejabat yang dinonaktifkan terdiri dari kepala lapas, kepala pengamanan lapas, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, kepala seksi keamanan dan ketertiban, serta kepala urusan umum.
“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Fasilitas semua beliau yang mengurusi,” ujar Rudi.
Penonaktifan tersebut dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung. Status tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab struktural para pejabat terhadap pengelolaan fasilitas dan keamanan di dalam lapas.
Puluhan Warga Binaan dan Pegawai Diperiksa
Pemeriksaan internal Kemenimipas tidak hanya menyasar pejabat struktural. Tim juga meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong.
Sebanyak 52 warga binaan diperiksa pada Jumat, 25 September 2026. Sehari setelahnya, giliran 54 pegawai Lapas Cibinong yang dimintai keterangan.
Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami berbagai informasi terkait temuan di dalam lapas, termasuk keberadaan hunian yang disebut memiliki fasilitas di luar ketentuan.
Sebelumnya, Ombudsman menyatakan telah melakukan wawancara singkat saat melakukan inspeksi mendadak. Dari pemeriksaan tersebut, Ombudsman menyebut penghuni bangunan yang disorot merupakan warga binaan.
Selain persoalan fasilitas, Ombudsman juga menyoroti akses di bagian belakang lapas. Area tersebut disebut memiliki jalur yang terhubung dengan kawasan bebas.
Dugaan adanya pungutan liar juga menjadi bagian dari temuan yang mendapat perhatian dalam pemeriksaan Ombudsman.
Ombudsman Minta Pengawasan Lapas Dievaluasi
Temuan di Lapas Cibinong kemudian mendorong Ombudsman meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.
Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan menilai evaluasi tidak cukup dilakukan sebatas pemeriksaan administratif. Menurut dia, pembenahan harus mencakup keseluruhan sistem pelayanan.
“Evaluasi pelayanan publik harus disiapkan dari hulu sampai ke hilir agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Evaluasi bukan di atas kertas saja, tapi pelayanan publik itu melibatkan banyak hal,” kata Ida dalam konferensi pers Ombudsman yang dikutip dari kanal YouTube Ombudsman RI.
Menurut Ombudsman, setidaknya terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi. Hal itu mencakup regulasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pelaksanaan tugas sesuai aturan, hingga pengawasan internal dan penerapan standar operasional prosedur (SOP).
Aspek sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Ombudsman menyatakan pejabat maupun petugas yang terbukti melakukan pelanggaran harus mendapatkan tindakan sesuai ketentuan.
“Sumber daya di kasus Lapas Cibinong, dalam hal ini petugasnya, Kalapasnya, pejabatnya, itu merupakan bagian yang harus mereka evaluasi,” ujar Ida.
Ia menambahkan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan petugas yang terbukti melanggar aturan, Kemenimipas dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu mengambil tindakan tegas sesuai hasil pemeriksaan.
“Kalau memang petugasnya terbukti melakukan pelanggaran, maka ini harus ditindak tegas oleh Menteri Imipas dan juga Dirjen Pemasyarakatan,” tegasnya.
Pemeriksaan internal Kemenimipas kini menjadi bagian dari proses untuk mencocokkan temuan lapangan, keterangan para pihak, serta dugaan pelanggaran yang muncul dalam inspeksi Ombudsman di Lapas Cibinong. (*)
