ARUSWARTA.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan lembaga tersebut pada Selasa (13/10/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pihaknya akan mendukung proses penegakan hukum dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Menurut Berton, BNPB siap memberikan data maupun akses informasi yang dibutuhkan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga tersebut juga memastikan tidak akan mencampuri penyelidikan ataupun penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai sikap resmi BNPB setelah KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa.
Inspektorat BNPB Diminta Telusuri Kasus Secara Internal
Sebagai tindak lanjut, pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal serta mengamankan dokumen yang diperlukan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan internal untuk mendukung proses hukum sekaligus memastikan dokumen yang relevan tetap terjaga.
BNPB juga menyatakan akan memperkuat tata kelola organisasi, integritas, dan sistem pengawasan internal. Namun, penelusuran internal tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses penyidikan yang menjadi kewenangan KPK.
Berton menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai aturan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
BNPB Minta Masyarakat Menunggu Keterangan Resmi KPK
BNPB turut mengimbau masyarakat dan media massa agar tidak berspekulasi mengenai perkara yang sedang ditangani KPK.
Menurut lembaga tersebut, informasi mengenai konstruksi perkara, pihak yang bertanggung jawab, serta status hukum pihak-pihak yang diamankan perlu mengacu pada hasil pemeriksaan dan keterangan resmi aparat penegak hukum.
Sikap tersebut sejalan dengan asas praduga tak bersalah, sehingga pihak-pihak yang diamankan tidak serta-merta dianggap bersalah sebelum proses hukum menetapkan status dan membuktikan keterlibatan mereka.
Pelayanan Penanggulangan Bencana Tetap Berjalan
Di tengah penanganan perkara tersebut, BNPB memastikan seluruh jajarannya tetap menjalankan tugas utama dalam penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan.
BNPB meminta para pegawai agar tidak mengabaikan tanggung jawab dalam penanganan keadaan darurat maupun pelayanan kepada masyarakat akibat proses hukum yang sedang berlangsung.
Keberlanjutan tugas tersebut dinilai penting agar pelayanan kebencanaan tetap berjalan dan masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak terdampak oleh persoalan hukum di lingkungan lembaga.
KPK Amankan 14 Orang dalam OTT BNPB
Sebelumnya, KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada Selasa (13/10/2026). Salah satu pihak yang diamankan adalah Sekretaris Utama BNPB Rustian.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pihak-pihak yang diamankan mencakup pejabat pembuat komitmen (PPK) BNPB serta sejumlah pihak swasta.
Dalam operasi tersebut, penyidik juga menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas, baik dalam bentuk batangan maupun tabungan emas. Penghitungan terhadap keseluruhan barang bukti emas masih dilakukan.
KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Hingga pembaruan informasi pada Rabu (14/10/2026), pemberitaan yang tersedia masih menyoroti proses pemeriksaan dan penentuan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Rincian lengkap perkara, termasuk pengadaan yang menjadi objek penyidikan, masih menunggu penjelasan resmi KPK.
Dengan demikian, BNPB menyatakan akan tetap kooperatif, tidak mengintervensi proses hukum, dan menjalankan fungsi penanggulangan bencana sambil menunggu perkembangan penanganan perkara tersebut.
