10 Bangunan Klaster Mewah Lapas Cibinong Dibongkar, Ini Fakta Terbarunya

ARUSWARTA.ID - Sepuluh bangunan yang berada di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibongkar pada Rabu (30/9/2026). Pembongkaran dilakukan setelah Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) meninjau langsung lokasi yang sebelumnya menjadi temuan Ombudsman RI.

Bangunan tersebut sebelumnya disebut sebagai bagian dari kompleks rumah dinas, tetapi keberadaannya menjadi sorotan setelah Ombudsman menemukan fasilitas yang dinilai menyerupai hunian dengan fasilitas cukup lengkap di dalam lingkungan lapas.

Pada pemeriksaan terbaru, Kemenimipas menyatakan bangunan yang dibongkar tidak tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan pembangunannya tidak menggunakan anggaran APBN. Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Rudi Setiawan mengatakan bangunan tersebut dibangun secara swadaya. 

Bangunan Dibangun Tanpa APBN

Rudi menjelaskan bahwa bangunan yang menjadi objek pembongkaran tidak berasal dari pembiayaan APBN.

Menurut hasil pemeriksaan sementara Kemenimipas, fasilitas tersebut dibangun secara swadaya sehingga tidak masuk dalam daftar aset negara. Selain persoalan status aset, bangunan juga disebut tidak memiliki izin pendirian dan berada di kawasan sempadan Sungai Ciliwung.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar dilakukannya pembongkaran pada 30 September 2026. Komisi XIII DPR RI menyatakan bangunan tersebut bukan bagian dari aset Kemenimipas dan lokasinya berada di area bantaran sungai. 

Ada 10 Bangunan yang Dibongkar

Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat setelah barang-barang yang berada di dalam bangunan dikeluarkan dan diinventarisasi.

Dari pantauan di lokasi, sejumlah fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, kasur, AC dan peralatan lainnya ditemukan di dalam bangunan. Barang-barang tersebut kemudian diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Komisi XIII menyebut 10 bangunan tersebut merupakan bagian dari bangunan yang berada di kawasan lapas dan tidak tercatat sebagai aset Kemenimipas.

Awalnya Ditemukan Ombudsman

Persoalan ini bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman RI pada 23 September 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan yang bentuknya menyerupai rumah atau homestay. Di salah satu bangunan, tim menemukan ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, meja makan dan sejumlah fasilitas lainnya.

Ombudsman juga menemukan fasilitas kebugaran serta pembangunan simulator golf. Selain fasilitas tersebut, terdapat sejumlah kendaraan yang berada di sekitar kompleks. 

Temuan lain yang disoroti Ombudsman adalah adanya akses keluar di bagian belakang kompleks yang terhubung dengan area hutan bambu dan tempat pembuangan sampah. Kondisi itu dinilai menimbulkan persoalan dari sisi keamanan lapas. 

Penghuni Bangunan Mulai Ditelusuri

Kemenimipas kini juga menelusuri siapa saja yang pernah menggunakan bangunan tersebut.

Rudi mengatakan terdapat indikasi sejumlah ruangan pernah ditempati. Salah satu petunjuk yang ditemukan adalah foto yang berada di dalam bangunan.

Kementerian kemudian mengumpulkan informasi mengenai orang-orang yang diduga menggunakan fasilitas tersebut sekaligus memeriksa pihak yang dianggap mengetahui atau membiarkan penggunaan bangunan.

Proses tersebut masih berupa pemeriksaan dan penelusuran, sehingga identitas serta tanggung jawab masing-masing pihak perlu menunggu hasil investigasi lebih lanjut. 

Kemenimipas Temukan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Selain masalah status bangunan, Kemenimipas menyampaikan adanya dugaan peristiwa penyalahgunaan wewenang dalam kasus tersebut.

Rudi menyebut hasil pemeriksaan sementara mengarah pada dugaan pelanggaran berat. Jika pemeriksaan disiplin nantinya membuktikan adanya pelanggaran oleh pegawai, sanksi yang tersedia dapat berupa demosi, penonaktifan hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Kemenimipas juga telah memeriksa pejabat terkait untuk mencocokkan keterangan dan informasi yang dikumpulkan selama proses investigasi.

Lima Pejabat Lapas Dinonaktifkan

Perkembangan terbaru pada 30 September 2026 juga mencakup penonaktifan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong.

Kelima pejabat tersebut terdiri dari:

• Kepala Lapas Cibinong
• Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)
• Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik
• Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
• Kepala Urusan Umum

Penonaktifan tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan internal dan tidak dengan sendirinya berarti kelima pejabat tersebut telah dinyatakan bersalah.

Komisi XIII Temukan Minuman Beralkohol

Dalam peninjauan Komisi XIII DPR RI pada hari pembongkaran, ditemukan pula minuman beralkohol di salah satu bangunan.

Menurut laporan dari lokasi, sejumlah botol minuman beralkohol ditemukan di dalam kulkas dua pintu. Selain itu, terdapat berbagai barang seperti televisi, sofa, kasur dan peralatan lainnya yang kemudian diamankan untuk pemeriksaan. 

Temuan tersebut menjadi bagian dari informasi yang akan ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan terhadap kondisi dan penggunaan bangunan di kawasan tersebut.

Ombudsman Sebelumnya Temukan Dugaan Pungutan

Dalam sidak pada 23 September, Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150.000 per minggu di salah satu blok Lapas Cibinong.

Informasi tersebut disampaikan kepada Ombudsman oleh keluarga warga binaan dan menjadi bagian dari temuan pengawasan. Ombudsman juga menyebut timnya mengalami penolakan ketika hendak masuk ke area blok warga binaan saat sidak.

Karena informasi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran lain di luar persoalan bangunan, penanganannya masih membutuhkan pemeriksaan tersendiri.

Lahan Tetap Milik Pemkab Bogor

Selain status bangunan, aspek kepemilikan lahan juga menjadi perhatian.

Setelah bangunan dibongkar, lahan tempat kompleks tersebut berdiri tetap merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor disebut telah menyetujui pemanfaatan lahan oleh pihak lapas melalui skema pinjam pakai. 

Dengan demikian, persoalan bangunan dan status lahan merupakan dua hal yang berbeda. Bangunan yang dibongkar tidak tercatat sebagai BMN Kemenimipas, sementara lahannya tetap berada dalam penguasaan Pemkab Bogor.

Investigasi Masih Berlanjut

Pembongkaran 10 bangunan tersebut belum menjadi akhir dari proses pemeriksaan.

Kemenimipas masih menelusuri asal-usul pembangunan, pihak yang menggunakan fasilitas, pihak yang mengetahui keberadaan bangunan, serta dugaan penyalahgunaan wewenang.

Ombudsman RI juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) untuk melengkapi informasi mengenai temuan hunian mewah di Lapas Cibinong. 

Kemenimipas menyatakan hasil pemeriksaan akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi XIII DPR RI pada awal Oktober 2026. 

Fakta Terbaru Lapas Cibinong

Dengan perkembangan tersebut, kasus klaster di Lapas Cibinong kini tidak hanya menyangkut pembongkaran bangunan. Pemeriksaan juga mencakup status aset, penggunaan fasilitas, keamanan lapas, dugaan penyalahgunaan wewenang, serta tanggung jawab pejabat terkait. Kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab masih menunggu hasil pemeriksaan resmi