ARUSWARTA.ID - Presiden Prabowo Subianto telah melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Bersamaan dengan pelantikan tersebut, ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas Wantimpres kembali menjadi perhatian.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026, setiap Ketua dan Anggota Wantimpres memperoleh hak keuangan sebesar Rp76,5 juta per bulan. Peraturan tersebut ditetapkan pada 27 Maret 2026 dan hingga Oktober 2026 masih berstatus berlaku.
Dengan demikian, angka Rp76,5 juta merupakan hak keuangan untuk setiap orang, bukan jumlah yang kemudian dibagi kepada seluruh anggota Wantimpres.
Berapa Hak Keuangan 26 Anggota Wantimpres?
Jika seluruh 26 anggota menerima hak keuangan penuh selama satu bulan, perhitungannya adalah:
26 × Rp76,5 juta = Rp1,989 miliar per bulan.
Sementara jika dihitung selama satu tahun:
Rp1,989 miliar × 12 = Rp23,868 miliar.
Dengan kata lain, kebutuhan hak keuangan untuk 26 anggota mencapai sekitar Rp1,989 miliar per bulan atau Rp23,868 miliar per tahun, dengan asumsi seluruh anggota menerima hak penuh selama 12 bulan. Perhitungan tersebut belum memasukkan nilai fasilitas lainnya. Angka perhitungan total ini juga telah dilaporkan berdasarkan ketentuan Perpres 15/2026.
Rincian Hak Keuangan Wantimpres
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Hak keuangan per orang | Rp76,5 juta/bulan |
| Hak keuangan per orang per tahun | Rp918 juta |
| Jumlah Wantimpres | 26 orang |
| Total per bulan | Rp1,989 miliar |
| Total 12 bulan | Rp23,868 miliar |
| Pajak penghasilan | Mengikuti ketentuan perpajakan |
| Fasilitas kedinasan | Mengikuti ketentuan fasilitas bagi menteri |
Nilai Rp918 juta per tahun per orang merupakan hasil perkalian Rp76,5 juta dengan 12 bulan dan belum memperhitungkan pajak penghasilan.
Fasilitas Wantimpres Mengikuti Ketentuan untuk Menteri
Selain hak keuangan bulanan, Ketua dan anggota Wantimpres juga mendapatkan fasilitas lainnya.
Perpres Nomor 15 Tahun 2026 mengatur bahwa fasilitas tersebut diberikan sesuai dengan fasilitas yang diberikan kepada menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, angka Rp76,5 juta tidak dapat disebut sebagai total keseluruhan kompensasi yang diterima anggota Wantimpres karena masih terdapat fasilitas kedinasan di luar hak keuangan tersebut.
Perpres 15/2026 sendiri secara khusus mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua serta anggota Wantimpres. Aturan tersebut mulai berlaku sejak 27 Maret 2026 dan menggantikan sebagian ketentuan sebelumnya mengenai hak keuangan Wantimpres.
Mulai Kapan Hak Keuangan Dibayarkan?
Ketentuan terbaru juga mengatur waktu mulai pemberian hak keuangan. Hak tersebut diberikan sejak Ketua dan anggota Wantimpres dilantik dan/atau mulai melaksanakan tugas.
Karena 26 anggota Wantimpres baru dilantik Presiden Prabowo pada 2 Oktober 2026, pemberian hak keuangan bagi jajaran baru tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Perpres 15/2026.
Siapa Saja 26 Anggota Wantimpres?
Presiden Prabowo melantik 26 orang berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
Struktur Wantimpres terbaru terdiri atas:
- Pratikno – Ketua merangkap anggota
- Muhammad Hatta Rajasa – Wakil Ketua merangkap anggota
- Muhammad Qodari – Sekretaris merangkap anggota
- Sinta Nuriyah Wahid
- Muhammad Quraish Shihab
- Agum Gumelar
- Chairul Tanjung
- Said Aqil Siradj
- Anwar Iskandar
- Yahya Cholil Staquf
- Jusuf Wanandi
- Budi Gunawan
- Bambang Soesatyo
- Salim Segaf Al-Jufri
- Soekarwo
- Dato' Sri Tahir
- Rocky Gerung
- Ida Bagus Purwalaksana
- Philip Kuncoro Wijaya
- Budi Santoso Tanuwibowo
- Anwar Usman
- Muhammad Hatta
- Jusuf Hamka
- Margarito Kamis
- Jacky Manuputty
- Ignasius Jonan
Daftar tersebut mengacu pada susunan Wantimpres yang dilantik Presiden Prabowo pada 2 Oktober 2026.
Pratikno Jadi Ketua Wantimpres
Dalam struktur baru tersebut, Pratikno ditetapkan sebagai Ketua Wantimpres merangkap anggota. Posisi Wakil Ketua ditempati Muhammad Hatta Rajasa, sedangkan Muhammad Qodari menjadi Sekretaris sekaligus anggota.
Setelah pelantikan, Pratikno mengatakan Wantimpres akan memanfaatkan pengalaman para anggotanya yang berasal dari berbagai bidang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden.
Pemerintah menetapkan Wantimpres sebagai lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Kedudukannya berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Sumber Anggaran Berasal dari APBN
Pembayaran hak keuangan dan penyediaan fasilitas Wantimpres menggunakan anggaran negara.
Perpres Nomor 15 Tahun 2026 mengatur pembiayaan hak keuangan dan fasilitas lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
Dengan demikian, perhitungan sekitar Rp1,989 miliar per bulan merupakan estimasi kebutuhan hak keuangan 26 anggota apabila seluruhnya menerima penuh selama satu bulan. Nilai tersebut belum termasuk biaya fasilitas kedinasan lainnya.
Perpres 15/2026 Menggantikan Ketentuan Lama
Perpres Nomor 15 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan pada 27 Maret 2026 serta tercatat sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 28.
JDIH Badan Pemeriksa Keuangan mencatat peraturan tersebut masih berstatus berlaku. Perpres ini mencabut sebagian ketentuan dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2007 sepanjang mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua dan anggota Wantimpres.
Dengan aturan tersebut, besaran hak keuangan Wantimpres kini memiliki dasar hukum yang secara khusus ditetapkan melalui Perpres 15/2026.
Kesimpulan Data
Jadi, Rp76,5 juta adalah hak keuangan bulanan masing-masing Ketua dan anggota Wantimpres. Dengan jumlah 26 orang, total hak keuangan secara matematis mencapai Rp1,989 miliar per bulan atau sekitar Rp23,868 miliar setahun jika dihitung selama 12 bulan penuh.
Di luar angka tersebut, terdapat fasilitas kedinasan yang diberikan dengan mengacu pada ketentuan fasilitas bagi menteri. Karena itu, Rp76,5 juta tidak tepat disebut sebagai total seluruh nilai kompensasi Wantimpres.
