ARUSWARTA.ID - Sebanyak 10 bangunan yang disebut sebagai klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibongkar pada Rabu (30/9/2026). Pembongkaran dilakukan setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan pemeriksaan dan inventarisasi terhadap fasilitas yang sebelumnya menjadi sorotan Ombudsman RI.
Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat. Sejumlah perabot dari dalam bangunan terlebih dahulu dikeluarkan sebelum proses perobohan dimulai. Bangunan tersebut kemudian dibongkar hingga menyisakan material bangunan di area lapas.
Tidak Tercatat sebagai BMN dan Tidak Menggunakan APBN
Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol Rudi Setiawan mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bangunan yang dibongkar tersebut tidak tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Rudi juga menyatakan pembangunan fasilitas tersebut tidak berasal dari APBN. Menurut keterangan sementara Kemenimipas, bangunan dibangun secara swadaya. Namun, pihak kementerian masih menelusuri lebih lanjut sumber dan pihak yang terlibat dalam pembangunannya.
Selain persoalan status aset, lokasi bangunan juga menjadi perhatian karena berada di kawasan bantaran atau sempadan sungai. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan bangunan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemenimipas Sebut Ada Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Pemeriksaan internal Kemenimipas juga menghasilkan kesimpulan sementara mengenai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Lapas Cibinong.
Rudi menyebut dugaan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi aparatur sipil negara. Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran oleh pegawai, sanksi dapat mencakup demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
Meski demikian, Kemenimipas belum mengumumkan secara final pihak yang dinyatakan bertanggung jawab. Rudi mengatakan proses pemeriksaan masih dianalisis dan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu hasil pemeriksaan.
Kepala Lapas Cibinong Ikut Diperiksa
Kemenimipas juga telah memeriksa Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto.
Menurut Rudi, pemeriksaan terhadap Kalapas dilakukan untuk mengonfrontasikan informasi yang telah dikumpulkan tim dengan keterangan dari pihak terkait. Hasil pemeriksaan tersebut masih dalam tahap analisis sebelum kesimpulan akhir disampaikan.
Dengan demikian, status pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan keberadaan fasilitas tersebut masih harus menunggu hasil investigasi lengkap.
Awalnya Terungkap dari Sidak Ombudsman
Keberadaan klaster yang disebut memiliki fasilitas berbeda dari area hunian lapas pertama kali menjadi perhatian setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.
Dalam temuannya, Ombudsman menyebut menemukan sejumlah bangunan yang terlihat seperti rumah atau homestay di area Lapas Cibinong. Di dalam salah satu bangunan, tim menemukan fasilitas seperti ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, meja makan, serta fasilitas lainnya.
Ombudsman juga melaporkan adanya fasilitas kebugaran dan pembangunan simulator golf. Selain itu, ditemukan akses keluar di bagian belakang area bangunan yang dinilai menimbulkan kerentanan keamanan.
Ombudsman menyatakan timnya juga memperoleh informasi mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150.000 per minggu di salah satu blok. Informasi tersebut merupakan temuan dan laporan yang disampaikan Ombudsman dan masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan lebih lanjut.
Jumlah Bangunan dalam Pemeriksaan Lebih Luas
Dalam perkembangan pemeriksaan, terdapat perbedaan penyebutan jumlah bangunan antara temuan awal dan bangunan yang dibongkar.
Kemenimipas menyebut 10 unit bangunan yang menjadi bagian dari klaster tersebut dibongkar pada 30 September 2026. Sementara itu, dalam penjelasan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, keseluruhan area yang diperiksa mencakup 16 unit bangunan, dengan tiga unit tercatat dalam sistem BMN dan 13 unit lainnya disebut berada di bantaran Sungai Ciliwung.
Karena itu, angka 10 unit merujuk pada bangunan yang dibongkar pada hari tersebut, bukan keseluruhan bangunan yang disebut dalam pemeriksaan area.
Komisi XIII DPR Lanjutkan Pengawasan
Pembongkaran tidak menjadi akhir dari proses pemeriksaan. Komisi XIII DPR RI dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat lanjutan bersama Kemenimipas pada Senin, 5 Oktober 2026.
Rapat tersebut dijadwalkan membahas hasil investigasi Kemenimipas secara lebih lengkap. Komisi XIII menyatakan proses pengawasan terhadap persoalan di Lapas Cibinong masih berlanjut setelah pembongkaran.
Ombudsman RI sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) untuk melengkapi informasi terkait temuan hunian mewah di Lapas Cibinong.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Dengan pembongkaran 10 bangunan tersebut, perhatian berikutnya beralih pada hasil investigasi mengenai asal-usul pembangunan, status aset, pihak yang menggunakan fasilitas, serta dugaan penyalahgunaan wewenang.
Kemenimipas masih melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan, sementara Komisi XIII DPR akan meminta penjelasan lebih lanjut dalam rapat pada 5 Oktober 2026.
Artinya, pembongkaran bangunan sudah dilakukan, tetapi proses pemeriksaan terhadap pihak yang terkait belum selesai. Kesimpulan mengenai siapa yang bertanggung jawab dan jenis sanksi yang akan diberikan masih menunggu hasil investigasi final.
Fakta Singkat Lapas Cibinong
| Poin | Keterangan |
|---|---|
| Lokasi | Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor |
| Pembongkaran | 30 September 2026 |
| Bangunan yang dibongkar | 10 unit |
| Status bangunan | Tidak tercatat sebagai BMN untuk bangunan yang dibongkar |
| Sumber dana | Kemenimipas menyebut bukan APBN dan dibangun secara swadaya |
| Lokasi bangunan | Area bantaran/sempadan Sungai Ciliwung |
| Temuan awal | Ombudsman RI, 23 September 2026 |
| Pemeriksaan | Kemenimipas dan pihak terkait |
| Dugaan sementara | Penyalahgunaan wewenang |
| Pemeriksaan Kalapas | Sudah dilakukan |
| Rapat lanjutan | Komisi XIII DPR, 5 Oktober 2026 |