ARUSWARTA.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026, tersebut telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Penyidikan kini menyoroti dugaan penyimpangan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana, termasuk proses pengadaan yang melibatkan penyedia barang dan jasa dari kalangan swasta.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk kemungkinan memanggil Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Menurut Setyo, pemanggilan seseorang dalam proses penyidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan relevansi keterangan yang diperlukan untuk mengungkap perkara.
Ia menjelaskan, apabila keterangan dari pihak tertentu dinilai berkaitan dengan informasi yang ditemukan penyidik, pemanggilan dapat dilakukan. Sebaliknya, penyidik tidak akan memaksakan pemeriksaan apabila tidak terdapat kebutuhan yang relevan.
Lima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BNPB
Dalam perkembangan perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT.
Mereka berasal dari unsur internal BNPB dan pihak swasta yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan dana kebencanaan.
Kelima tersangka tersebut adalah:
-
Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB yang juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).
-
Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
-
Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB.
-
Syifa Nrika Ghifarin, pihak swasta.
-
Gery Prasetiawan, pihak swasta.
KPK telah menahan kelima tersangka setelah perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan awal dan gelar perkara.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto belum dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara ini. Peluang pemanggilannya sebagai saksi masih bergantung pada hasil analisis penyidik terhadap keterangan para pihak dan alat bukti yang ditemukan.
KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Sejak 2022
Penyidik KPK juga menelusuri kemungkinan bahwa praktik yang sedang diselidiki tidak hanya terjadi dalam satu periode pengadaan.
Setyo menyebut dugaan penyimpangan dana siap pakai tersebut ditarik ke belakang hingga sekitar 2022 atau 2023. Namun, rentang waktu maupun keseluruhan nilai dana yang diduga disalahgunakan masih dalam pendalaman.
Dana Siap Pakai BNPB pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana. Penggunaannya dapat mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk merespons kondisi darurat.
Dalam kasus ini, KPK mendalami proses pembayaran BNPB kepada para penyedia jasa atau vendor, termasuk pengadaan yang dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung.
Penyidik juga menelusuri dugaan pengondisian pihak penyedia serta kemungkinan adanya keuntungan pribadi yang diperoleh pihak-pihak tertentu.
Meski demikian, KPK belum memastikan lokasi penanganan bencana yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dugaan keterkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ataupun bencana lainnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Perkara Berkaitan dengan Konflik Kepentingan dan Suap
Ketua KPK menjelaskan bahwa penanganan perkara ini mencakup dua kelompok dugaan tindak pidana, yakni konflik kepentingan dalam pengadaan dan dugaan suap.
Untuk dugaan konflik kepentingan, KPK menyebut Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu ketentuan yang digunakan dalam perkara tersebut. Adapun kelompok lainnya berkaitan dengan dugaan suap.
KPK juga menyampaikan bahwa penerapan pasal lain masih dapat berkembang apabila penyidik menemukan informasi baru, bukti tambahan, atau keterlibatan pihak lain selama proses penyidikan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah dugaan keterlibatan tenaga ahli dalam menjalin hubungan dengan pihak penyedia barang dan jasa.
Setyo menyebut Richard Erlangga diduga memanfaatkan posisinya sebagai tenaga ahli untuk mendekati sejumlah vendor. Sementara itu, keterlibatan Bima dalam proses yang diduga tidak sesuai ketentuan, terutama pada kegiatan yang menggunakan dana siap pakai, juga masih didalami.
KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum dan bukti yang diperoleh, bukan semata-mata hubungan keluarga atau kedekatan seseorang dengan pejabat tertentu.
KPK Sita Uang Rp3,3 Miliar, Emas, dan Aset Kripto
Selain menetapkan tersangka, KPK mengungkap perkembangan penyitaan barang bukti dalam OTT BNPB.
Jumlah uang tunai yang disita dilaporkan mencapai sekitar Rp3,3 miliar. Angka tersebut merupakan pembaruan dari informasi awal yang menyebut penyitaan uang sekitar Rp1,4 miliar.
Penyidik juga mengamankan logam mulia dalam jumlah ratusan gram serta aset berbentuk kripto. Untuk menelusuri aset digital tersebut, KPK menyatakan akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Meski demikian, nilai barang bukti yang telah disita tidak dapat langsung disamakan dengan total kerugian negara atau keseluruhan dana yang diduga diselewengkan.
KPK masih menghitung jumlah dana yang diduga bermasalah, aliran pembayaran kepada vendor, serta kemungkinan pemanfaatan uang untuk kepentingan pribadi.
Dengan demikian, besaran dugaan kerugian negara dalam perkara ini belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia hingga 15 Oktober 2026.
Sestama BNPB Rustian Tidak Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam OTT pada 13 Oktober 2026, KPK mengamankan 14 orang untuk dimintai keterangan, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian.
Namun, setelah pemeriksaan dan gelar perkara, Rustian tidak termasuk dalam lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
Ketua KPK menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada hasil ekspose yang ketika itu belum menemukan dugaan perbuatan melawan hukum oleh Rustian dalam perkara yang ditangani.
Status seseorang yang diamankan dalam OTT tidak secara otomatis menjadikannya tersangka. Penetapan status hukum tetap didasarkan pada hasil pemeriksaan, kecukupan bukti, serta penilaian penyidik.
Di sisi lain, BNPB menyatakan tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penanganan bencana, tetap berlangsung.
Penyidikan KPK selanjutnya akan berfokus pada penelusuran aliran dana, mekanisme pengadaan, hubungan dengan para penyedia barang dan jasa, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Hasil pendalaman tersebut akan menentukan langkah lanjutan, termasuk kebutuhan memanggil Kepala BNPB Suharyanto maupun pihak lain yang dinilai memiliki keterangan relevan.
KPK masih mengedepankan proses penyidikan untuk memastikan konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, serta jumlah dana yang diduga disalahgunakan dapat diungkap berdasarkan bukti yang sah.
