ARUSWARTA.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan sekaligus mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Muhammad Lutfi, menyoroti pemanfaatan kekayaan alam Indonesia setelah donasi senilai 101 juta dolar Singapura dari Low Tuck Kwong Foundation kepada institusi pendidikan di Singapura kembali menjadi perhatian publik.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @m.luthfi, pada Rabu (21/10/2026), Lutfi mempertanyakan sejauh mana hasil pengelolaan sumber daya alam Indonesia telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan.
Sorotan tersebut mengarah pada Low Tuck Kwong, pendiri Bayan Resources, perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi di Indonesia. Lutfi menilai, pemanfaatan kekayaan sumber daya alam nasional semestinya turut memperkuat kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
Ia kemudian membandingkan besarnya donasi untuk pendidikan di Singapura dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan di dalam negeri.
Donasi Low Tuck Kwong Foundation untuk Pendidikan Singapura
Berdasarkan pengumuman resmi National University of Singapore (NUS), Low Tuck Kwong Foundation memberikan dana sebesar S$101 juta kepada Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP).
Pengumuman tersebut diterbitkan pada 23 Februari 2023, setelah acara penyerahan donasi dilaksanakan pada 22 Februari 2023. Artinya, pemberian dana tersebut bukan transaksi baru yang terjadi pada Oktober 2026.
Dana itu digunakan untuk membentuk Low Tuck Kwong Foundation Advance Asia Leadership Fund dan Low Tuck Kwong Foundation Scholarship. Program tersebut bertujuan mendukung pendidikan serta memperluas kesempatan bagi generasi pemimpin Asia, khususnya dalam pelayanan publik dan bidang terkait.
Dalam pemberitaan yang beredar, nilai donasi itu disebut setara dengan Rp1,7 triliun. Namun, konversi rupiah bergantung pada kurs yang digunakan. Dengan kurs referensi sekitar Rp14.053 per dolar Singapura pada 22 Oktober 2026, S$101 juta setara sekitar Rp1,42 triliun. Nilai tersebut merupakan konversi berdasarkan kurs saat ini, bukan nilai rupiah ketika donasi diberikan pada 2023.
Bagi Lutfi, persoalan tersebut menjadi pintu masuk untuk membahas hubungan antara pengelolaan sumber daya alam Indonesia dan pemanfaatan hasil ekonominya untuk kepentingan masyarakat.
Ia mempertanyakan apakah kekayaan alam yang berasal dari Indonesia telah memberikan manfaat optimal bagi warga negara, termasuk dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas.
Membandingkan Donasi dengan Anggaran Renovasi Sekolah Jakarta
Dalam kritiknya, Lutfi turut membandingkan nilai donasi pendidikan tersebut dengan anggaran pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan di Indonesia.
Salah satu contoh yang disorot adalah program renovasi dan revitalisasi 19 gedung sekolah di DKI Jakarta dengan anggaran sekitar Rp876,79 miliar.
Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com pada 12 Oktober 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa 16 dari 19 gedung sekolah telah rampung, sedangkan tiga lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Program tersebut dijalankan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan mendukung kegiatan belajar mengajar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyebut kebutuhan fasilitas pendidikan, termasuk pengadaan layar pintar atau smartboard, sebagai salah satu aspek yang masih perlu diperhatikan.
Perbandingan antara nilai donasi dan anggaran sekolah itu digunakan dalam perdebatan publik untuk menyoroti besarnya kebutuhan pendidikan di Indonesia. Meski demikian, kedua angka tersebut berasal dari program dan periode yang berbeda sehingga tidak dapat langsung dianggap sebagai perbandingan anggaran yang setara.
Peralihan Saham Bayan Resources kepada Haji Isam
Polemik mengenai Low Tuck Kwong dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia juga berkaitan dengan perkembangan transaksi saham Bayan Resources pada Oktober 2026.
PT Jhonlin Baratama, perusahaan yang dikaitkan dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, menyelesaikan pembelian sekitar 30,25 persen saham Bayan Resources pada 7 Oktober 2026.
Berdasarkan laporan Bisnis.com, transaksi tersebut mencakup sekitar 10,08 miliar saham yang dibeli dari Low Tuck Kwong dan Elaine Low. Nilainya mencapai sekitar Rp26,09 triliun, dengan harga transaksi Rp2.588 per saham.
Manajemen Bayan Resources menjelaskan bahwa penyelesaian transaksi itu tidak mengubah pengendalian perusahaan. Low Tuck Kwong tetap menjadi pengendali Bayan Resources meskipun sebagian kepemilikannya dialihkan kepada PT Jhonlin Baratama.
Perkembangan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai struktur kepemilikan perusahaan tambang dan keterlibatan pemodal nasional.
Perlu dicatat bahwa transaksi jual beli saham tersebut merupakan peristiwa yang berbeda dari donasi pendidikan yang diumumkan NUS pada 2023. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa dana donasi berasal dari transaksi saham pada Oktober 2026.
Muhammad Lutfi Kaitkan Pengelolaan Tambang dengan Amanat Konstitusi
Dalam perkembangan pemberitaan berikutnya, Lutfi juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
Ia mengapresiasi pembelian saham Bayan Resources oleh entitas domestik dan menilai langkah tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
Lutfi turut menyinggung amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Prinsip tersebut menjadi landasan perdebatan mengenai pengelolaan pertambangan, kepemilikan saham, penerimaan negara, serta distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat.
Namun, besarnya kepemilikan saham perusahaan oleh pihak domestik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa manfaat ekonomi telah terdistribusi secara merata. Penilaiannya tetap memerlukan data tentang penerimaan negara, kewajiban perpajakan, royalti, dampak lingkungan, kesempatan kerja, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Dengan demikian, pembahasan mengenai kedaulatan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memegang saham, tetapi juga bagaimana kegiatan usaha dijalankan dan sejauh mana hasilnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Respons Warganet terhadap Kritik Lutfi
Unggahan Lutfi mengenai donasi pendidikan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia turut menarik perhatian warganet.
Sejumlah pengguna media sosial menyatakan dukungan terhadap pembahasan mengenai pendidikan nasional dan distribusi manfaat sumber daya alam. Ada pula yang mengungkapkan keprihatinan serta mendorong perusahaan milik negara agar memiliki peran lebih besar dalam sektor strategis.
Di sisi lain, perdebatan tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks bahwa kegiatan filantropi lintas negara dan pengelolaan sumber daya alam merupakan dua hal yang berbeda. Donasi untuk pendidikan di Singapura merupakan kegiatan yayasan, sedangkan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap Indonesia harus dinilai melalui ketentuan hukum, kewajiban usaha, dan dampak kegiatan operasionalnya.
Karena itu, diskusi mengenai manfaat kekayaan alam nasional sebaiknya didukung data yang dapat diperiksa, termasuk kontribusi fiskal perusahaan, standar pengelolaan lingkungan, dan kualitas pelayanan publik.
Kesimpulan
Kritik Muhammad Lutfi terhadap donasi Low Tuck Kwong Foundation untuk pendidikan di Singapura kembali memunculkan perdebatan mengenai manfaat kekayaan alam Indonesia bagi masyarakat.
NUS mengumumkan donasi S$101 juta pada Februari 2023 untuk mendukung pembentukan dana kepemimpinan dan beasiswa. Sementara itu, pada Oktober 2026, transaksi saham Bayan Resources senilai sekitar Rp26,09 triliun diselesaikan oleh PT Jhonlin Baratama, yang memperoleh 30,25 persen saham perusahaan tersebut.
Kedua peristiwa itu memiliki konteks dan waktu yang berbeda. Namun, keduanya menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai kepemilikan perusahaan tambang, pengelolaan sumber daya alam, dan kontribusi kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan kekayaan alam tidak hanya terletak pada besarnya nilai transaksi atau siapa pemegang sahamnya, tetapi juga pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat melalui pendidikan, lapangan kerja, pembangunan daerah, dan kualitas lingkungan.
