ARUSWARTA.ID - Nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat, Yudi Suseno, ikut menjadi perhatian setelah muncul polemik mengenai temuan Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.
Sorotan tersebut muncul setelah Ombudsman menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas yang disebut menyerupai hunian layaknya apartemen di area lapas. Keberadaan fasilitas itu kemudian dikaitkan dengan dugaan adanya kamar khusus yang diperuntukkan bagi narapidana tertentu.
Namun, Yudi memberikan penjelasan berbeda mengenai lokasi yang diperiksa Ombudsman. Ia menyebut area tersebut bukan bagian dari blok hunian warga binaan, melainkan kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).
Penjelasan itu disampaikan Yudi dalam keterangan resmi pada Kamis, 24 September 2026. Menurut dia, di kawasan SAE tersebut memang terdapat sejumlah bangunan yang berfungsi sebagai rumah dinas jabatan.
"Lokasi yang dimaksud ini adalah lokasi asimilasi. Yaitu yang namanya sarana, sarana asimilasi dan edukasi," kata Yudi.
Ia menambahkan, terdapat beberapa rumah dinas jabatan di kawasan tersebut.
Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong
Polemik ini bermula dari kunjungan Ombudsman RI ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.
Dalam pemeriksaan tersebut, tim Ombudsman melihat berbagai fasilitas yang berada di lingkungan lapas. Salah satu area yang menjadi perhatian berada di bagian belakang kompleks dan terpisah dari blok hunian warga binaan.
Sejumlah bangunan di lokasi itu dilengkapi berbagai fasilitas rumah tangga. Di antaranya ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan lainnya.
Keberadaan fasilitas tersebut kemudian dipertanyakan Ombudsman, terutama berkaitan dengan status, fungsi, serta pihak yang menggunakan bangunan tersebut.
Temuan itu juga memunculkan dugaan di ruang publik mengenai adanya hunian khusus bagi narapidana dengan kemampuan finansial besar. Ditjenpas Jawa Barat kemudian memberikan klarifikasi bahwa lokasi yang dimaksud merupakan bagian dari kawasan SAE dan terdapat rumah dinas jabatan di dalamnya.
Di tengah perdebatan mengenai fungsi bangunan tersebut, sosok Yudi Suseno pun ikut menjadi perhatian. Lantas, bagaimana perjalanan karier pejabat yang kini memimpin Ditjenpas Jawa Barat itu?
Rekam Jejak Karier Yudi Suseno
Yudi Suseno dikenal sebagai pejabat yang telah cukup lama berkarier di lingkungan pemasyarakatan. Sepanjang perjalanan kedinasannya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan di tingkat lembaga pemasyarakatan maupun kantor wilayah.
Yudi tercatat lahir pada 17 Mei. Salah satu penugasan penting dalam perjalanan kariernya terjadi pada 2017 ketika ia dipercaya menjadi Kepala Lapas Kelas IIA Bekasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
Setahun berselang, Yudi mendapat tugas baru sebagai Kepala Lapas Kelas I Malang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
Kariernya kemudian berlanjut ke tingkat kantor wilayah. Pada 2019, Yudi dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung.
Dua tahun kemudian, tepatnya pada 2021, ia ditugaskan sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.
Pada 2023, Yudi kembali menduduki posisi Kepala Divisi Pemasyarakatan, kali ini di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
Perjalanan kariernya berlanjut pada 2025. Yudi dipercaya menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatra Utara.
Setelah menjalani tugas di Sumatra Utara, pada 2026 Yudi mendapat penugasan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat.
Posisi tersebut membuat Yudi menjadi salah satu pejabat yang memberikan penjelasan terkait polemik fasilitas di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Harta Kekayaan Yudi Suseno
Selain perjalanan karier, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga mencatat aset yang dilaporkan Yudi Suseno.
Berdasarkan laporan yang disebut disampaikan pada 23 Februari 2026, Yudi melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp1.503.808.930.
Dalam laporan tersebut, sejumlah aset berupa tanah dan bangunan menjadi salah satu komponen terbesar. Yudi mencatat kepemilikan tanah seluas 750 meter persegi dengan nilai Rp220 juta.
Kemudian terdapat tanah dan bangunan dengan luas tanah 83 meter persegi serta bangunan 36 meter persegi yang dilaporkan bernilai Rp470 juta. Ia juga mencantumkan tanah seluas 270 meter persegi dengan nilai Rp320 juta.
Untuk kategori alat transportasi dan mesin, Yudi melaporkan aset senilai Rp12 juta. Kendaraan yang tercatat berupa satu unit sepeda motor Vespa Super 150 CC keluaran 1973.
Ia juga mempunyai harta bergerak lainnya dengan nilai Rp1.950.000.
Sementara itu, komponen kas dan setara kas yang dilaporkan mencapai Rp189.858.930.
Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, nilai harta yang tercatat dalam laporan mencapai Rp1.503.808.930.
Dalam laporan yang sama, Yudi tidak mencantumkan utang. Dengan demikian, nilai kekayaan bersih yang dilaporkan tetap sebesar Rp1.503.808.930.
Data tersebut merupakan laporan harta kekayaan yang dikaitkan dengan periode pelaporan saat Yudi menjalankan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adapun polemik fasilitas di Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi persoalan terpisah yang berkaitan dengan penjelasan mengenai fungsi bangunan dan kawasan yang diperiksa Ombudsman RI.
