ARUSWARTA.ID - Keberadaan tong berwarna biru yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menjadi perhatian publik. Wadah tersebut diketahui digunakan untuk menyimpan uang tunai senilai Rp934 juta yang ditemukan di rumah adik kandung sang bupati.
Temuan itu menjadi salah satu bagian dari barang bukti dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selain uang dalam tong biru, penyidik juga mengamankan uang dalam amplop serta sejumlah mata uang asing.
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026) malam, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa uang Rp934 juta tersebut ditemukan di kediaman Hanaku Agni Sadewo, pihak swasta yang merupakan adik Hamenang.
Tong biru itu turut diperlihatkan kepada awak media saat KPK memaparkan hasil operasi tangkap tangan. Petugas kemudian membuka wadah tersebut dan mengeluarkan uang tunai yang tersimpan di dalamnya.
KPK Sita Uang Tunai Sekitar Rp1,2 Miliar
Selain uang Rp934 juta yang tersimpan dalam tong biru, penyidik KPK menemukan uang tunai sekitar Rp300 juta di dalam sejumlah amplop. Barang bukti lainnya berupa 5.972 yuan atau setara kurang lebih Rp16 juta.
Dengan demikian, total uang tunai yang dipaparkan KPK dalam konferensi pers tersebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
KPK menyampaikan bahwa uang yang ditemukan dalam tong telah bercampur sehingga belum dapat dipisahkan secara pasti berdasarkan klaster dugaan penerimaannya.
Sebelum konferensi pers digelar, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga sempat mengungkap keberadaan tong atau ember yang diamankan dalam operasi tersebut. Wadah itu diduga digunakan untuk menampung atau menyimpan uang yang berkaitan dengan penerimaan oleh bupati.
Meski demikian, asal-usul setiap uang yang disita masih menjadi bagian dari proses pendalaman penyidik. Keberadaan uang tunai tersebut menjadi barang bukti yang perlu dikaitkan dengan rangkaian dugaan tindak pidana yang sedang diusut.
KPK Ungkap Lima Klaster Dugaan Korupsi
Perkembangan terbaru kasus ini tidak hanya berkaitan dengan uang yang ditemukan dalam tong biru. KPK juga membeberkan konstruksi perkara yang mencakup lima klaster dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemberian uang untuk memengaruhi pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten Tahun Anggaran 2025.
Menurut penjelasan KPK, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah pada April 2026 menemukan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5 miliar. Temuan tersebut mencakup pembayaran honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan serta kelebihan honor pelaksana kegiatan.
Penyidik menduga terdapat pembahasan untuk menghilangkan temuan tersebut dari laporan hasil pemeriksaan. Dalam rangkaian peristiwa itu, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah disebut meminta uang Rp600 juta kepada Hamenang. Setelah negosiasi, jumlah yang disepakati diduga turun menjadi Rp400 juta.
Klaster berikutnya menyangkut dugaan penerimaan imbalan dari penyedia atau kontraktor pengadaan barang dan jasa. KPK mengungkap dugaan penerimaan lebih dari Rp2 miliar dari sejumlah pihak selama Hamenang menjabat sebagai bupati.
Sebagian uang tersebut diduga disalurkan melalui perantara dan digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pembayaran utang Pilkada 2024 serta kebutuhan operasional. Dugaan penggunaan uang itu masih harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses hukum.
KPK juga mendalami dugaan penerimaan uang sebesar Rp245 juta pada 2026 dari Paguyuban Tambang yang dipimpin seorang pengusaha berinisial LEG. Uang tersebut diduga diserahkan melalui Hanaku Agni Sadewo untuk membiayai sejumlah kegiatan di lingkungan Pemkab Klaten.
Dalam pengembangan informasi terkait aktivitas pertambangan, KPK turut mengungkap dugaan pemberian uang secara rutin kepada sebuah lembaga swadaya masyarakat berinisial LA dengan nilai yang disebut mencapai Rp2 miliar per bulan. Temuan mengenai LSM tersebut akan dikoordinasikan dengan Bareskrim Polri untuk pendalaman lebih lanjut.
Dua klaster lainnya berkaitan dengan dugaan setoran rutin dari sejumlah badan layanan umum daerah (BLUD), badan usaha milik daerah (BUMD), dan organisasi perangkat daerah (OPD), serta penerimaan dari potongan upah pungut di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten.
KPK menduga setoran rutin dari lingkungan pemerintah daerah mencapai sekurang-kurangnya Rp1,8 miliar sejak 2025. Sementara itu, penerimaan yang berkaitan dengan potongan upah pungut pada periode 2025–2026 diduga mencapai sedikitnya Rp280 juta.
Berbagai dugaan tersebut masih ditelusuri untuk mengungkap aliran uang, pihak-pihak yang terlibat, serta keterkaitan antara masing-masing penerimaan dengan kebijakan atau kegiatan pemerintah daerah.
Tiga Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Setelah melakukan pemeriksaan intensif seusai OTT pada 15 Oktober 2026, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten.
Ketiganya adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative.
KPK kemudian melakukan penahanan terhadap ketiganya untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026.
Penetapan tersangka dan penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti serta memperjelas dugaan peran setiap pihak. Seluruh tuduhan yang disampaikan penyidik tetap harus diuji melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan terungkapnya uang ratusan juta rupiah dalam tong biru dan dugaan penerimaan melalui beberapa jalur, penyidikan kasus Klaten kini mencakup persoalan pengadaan, aktivitas pertambangan, setoran di lingkungan pemerintah daerah, hingga dugaan pengondisian pemeriksaan laporan keuangan.
KPK masih perlu menelusuri asal-usul uang yang disita, hubungan antara barang bukti dan setiap klaster perkara, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Hasil penyidikan selanjutnya akan menentukan bagaimana dugaan tindak pidana tersebut dibuktikan di pengadilan. (*)
