ARUSWARTA.ID – Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan rancangan program kerja untuk 100 hari pertama apabila resmi memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Rencana tersebut disusun dalam tiga tahap, mulai dari pemetaan kondisi internal hingga evaluasi hasil pembenahan.
Paparan itu disampaikan Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi mengatakan masa 100 hari pertama tidak semata-mata digunakan untuk memperkenalkan banyak program. Menurut dia, periode awal kepemimpinan perlu digunakan untuk mengetahui kondisi organisasi sekaligus mengukur perubahan yang dilakukan.
“100 hari pertama bukan panggung untuk mengumumkan sebanyak mungkin program; 100 hari pertama adalah fase membuktikan arah,” ujar Suyudi.
Tiga Tahap Program 100 Hari
Suyudi membagi agenda 100 hari pertamanya menjadi tiga fase dengan fokus yang berbeda.
Hari ke-1 sampai 30: Pemetaan Kondisi Polri
Pada tahap pertama, Suyudi akan melakukan pemetaan kondisi organisasi dengan membangun baseline atau data dasar sebagai acuan evaluasi.
Sejumlah indikator pelayanan dan penegakan hukum akan diperiksa. Di antaranya penerimaan laporan masyarakat, kecepatan respons Call Center 110, perkembangan perkara yang masih tertunda, pengaduan masyarakat, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kesiapan Polres dan Polsek.
Pemetaan juga mencakup kejahatan yang memiliki dampak tinggi terhadap masyarakat serta temuan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Hari ke-31 sampai 60: Menguji Perbaikan
Fase kedua berlangsung pada hari ke-31 hingga ke-60. Pada tahap ini, berbagai pembenahan yang telah dirancang akan mulai diuji.
Tujuannya untuk melihat apakah perubahan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan indikator yang telah ditetapkan pada fase awal.
Hari ke-61 sampai 100: Menampilkan Hasil dan Koreksi
Tahap ketiga berlangsung mulai hari ke-61 hingga ke-100. Suyudi akan menggunakan periode ini untuk melihat hasil dari pembenahan sekaligus melakukan koreksi terhadap program yang belum mencapai target.
Dengan pola tersebut, 100 hari pertama dirancang bukan hanya sebagai periode pelaksanaan program, tetapi juga sebagai tahap pengukuran dan evaluasi.
Tujuh Program Quick Wins
Dalam paparannya, Suyudi juga menyebut tujuh agenda yang menjadi quick wins atau sasaran awal dalam 100 hari.
Ketujuh agenda tersebut meliputi:
- Menciptakan ruang publik yang aman.
- Memberantas sekaligus melakukan pemulihan kawasan yang terdampak narkotika.
- Memberantas judi daring dan penipuan digital.
- Memastikan Call Center 110 mampu memberikan respons cepat serta meningkatkan pelayanan SPKT kepada korban.
- Memastikan perkembangan perkara dapat dipantau melalui SP2HP.
- Melakukan pembenahan internal Polri.
- Memperkuat peran dan kapasitas Polres serta Polsek.
Selain tujuh agenda tersebut, Suyudi juga memasukkan persiapan penerapan KUHP dan KUHAP baru serta penguatan metode scientific crime investigation dalam agenda awalnya.
Penanganan Kejahatan Jadi Salah Satu Fokus
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut sejumlah jenis kejahatan yang menjadi perhatian, antara lain narkotika, premanisme, pemerasan, kejahatan jalanan, tawuran dan aktivitas debt collector.
Judi daring, penipuan digital, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan siber, korupsi, penyelundupan, pencucian uang dan kejahatan terorganisir juga masuk dalam daftar yang disebutnya.
Suyudi menekankan pendekatan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana sekaligus tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat.
“Humanis tidak berarti permisif terhadap kejahatan; tegas tidak berarti sewenang-wenang,” kata Suyudi.
Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dilihat dari jumlah tersangka atau barang bukti yang berhasil diamankan. Menurut paparannya, aspek lain yang perlu diperhatikan mencakup terganggunya jaringan kejahatan, proses pengelolaan aset sesuai hukum, perlindungan korban dan penurunan pengulangan kejahatan.
Pelayanan Polri Akan Didorong Lebih Mudah Diakses
Suyudi membawa tema “Polisi Bersama Masyarakat” dalam visi yang disampaikannya di hadapan Komisi III DPR.
Dalam bidang pelayanan, ia menyampaikan bahwa orientasi Polri perlu diarahkan agar masyarakat memperoleh layanan yang mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur dan inklusif.
Digitalisasi juga disebut sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki pelayanan sekaligus mengurangi ruang terjadinya pungutan liar.
Sementara dalam penanganan perkara, Suyudi menyebut sejumlah instrumen yang akan diperkuat, seperti case management, SP2HP, supervisi, case review, digital forensik, analisis keuangan dan asset tracking.
SP2HP sendiri merupakan sarana pemberian informasi perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor atau pengadu. Polri telah memiliki mekanisme pemberian SP2HP dalam proses penyidikan.
Pembenahan Internal Masuk Agenda 100 Hari
Selain pelayanan publik dan pemberantasan kejahatan, pembenahan organisasi internal menjadi bagian dari agenda yang disampaikan Suyudi.
Ia menyebut siklus sumber daya manusia Polri perlu diperhatikan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karier, kompetensi, kesejahteraan hingga masa purnatugas.
Suyudi juga menyampaikan pentingnya meritokrasi dan rekam integritas dalam pengelolaan sumber daya manusia Polri.
Dalam pemaparannya, ia menyatakan bahwa anggota yang memiliki prestasi perlu mendapatkan ruang pengembangan karier, sementara pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme yang profesional dan konsisten.
Profil Singkat Suyudi Ario Seto
Suyudi Ario Seto merupakan perwira tinggi Polri yang sebelumnya mendapat penugasan sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Dokumen DPR pada 2026 juga mencatat Suyudi dalam kapasitas tersebut saat mengikuti agenda bersama Komisi III.
Sebelum bertugas di BNN, Suyudi pernah menjabat Kapolda Banten. Polri mencatat bahwa ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1994.
Pengalaman Suyudi di bidang pemberantasan narkotika juga menjadi bagian dari latar belakang penugasannya di BNN. Dalam sebuah dokumen DPR, Suyudi sebelumnya menyampaikan temuan terkait kandungan zat terlarang dalam sejumlah sampel cairan vape.
