ARUSWARTA.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan pertanyaan mengenai masa depan politik Wakil Presiden tersebut, termasuk peluangnya untuk kembali mengikuti kontestasi pada Pemilu 2029.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, yang akrab disapa Prof Uceng, menilai putusan MK dapat memberikan implikasi serius terhadap rencana politik Gibran pada pemilu berikutnya.
Pernyataan itu disampaikan Zainal dalam pembahasannya di kanal YouTube Uchange Indonesia pada Rabu, 7 Oktober 2026, sehari setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam putusan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pemilu.
Meski mengungkap temuan tersebut, MK tidak mengabulkan permohonan para pemohon. Mahkamah menyatakan perkara tidak dapat diterima karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres 2024.
Prof Uceng Sebut Pilpres 2029 Gibran Bisa Terkunci
Zainal menilai persoalan dokumen pendidikan dapat menjadi hambatan apabila Gibran hendak kembali mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu pada 2029.
Menurut dia, tanpa adanya dokumen pendidikan yang memenuhi persyaratan, Gibran akan menghadapi persoalan administratif ketika proses pencalonan dilakukan.
“Satu implikasi yang pasti adalah artinya Gibran praktis tidak mungkin bisa mendaftarkan diri untuk pemilu 2029. Sudah terkunci itu karena dia tidak punya ijazah SMA,” ujar Zainal dalam pembahasannya yang dikutip dari kanal Uchange Indonesia.
Namun, Zainal juga menyebut masih ada kemungkinan persoalan tersebut berubah apabila Gibran dapat menunjukkan dokumen pendidikan yang sah atau memenuhi ketentuan melalui jalur pendidikan yang diakui.
Ia antara lain menyinggung kemungkinan Gibran menunjukkan ijazah SMA atau menempuh Paket C sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi persyaratan pendidikan.
Dengan demikian, pernyataan mengenai peluang Gibran di 2029 merupakan analisis Zainal Arifin Mochtar, bukan amar putusan MK yang menyatakan Gibran dilarang mengikuti Pemilu 2029.
MK Tegaskan Gibran Tidak Otomatis Didiskualifikasi
Dalam putusannya, MK justru menegaskan bahwa Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara yang diajukan tersebut.
MK menjelaskan status Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 telah berakhir setelah pasangan calon terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024. Karena itu, perkara yang diajukan melalui mekanisme perselisihan hasil pemilu tersebut tidak lagi menjadi instrumen yang tepat untuk membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Mahkamah juga menyatakan persoalan mengenai keabsahan pemenuhan syarat calon pada tahap tersebut berada dalam ranah lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945.
Isu Pemakzulan Ikut Disorot
Selain peluang Gibran maju kembali pada 2029, Zainal juga menyinggung kemungkinan temuan tersebut dikaitkan dengan mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.
Persoalan itu berkaitan dengan Pasal 7A UUD 1945, yang menyebut Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Zainal mempertanyakan apakah persoalan administrasi dan dokumen pendidikan dapat berkembang menjadi persoalan hukum yang dikategorikan sebagai perbuatan tercela apabila kemudian ditemukan proses atau tindakan yang memenuhi unsur tersebut.
Namun, hal itu tidak berarti Gibran otomatis dapat dimakzulkan berdasarkan putusan MK 6 Oktober 2026.
Pemakzulan Harus Melalui Prosedur Konstitusional
UUD 1945 memiliki mekanisme khusus untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses tersebut tidak berlangsung hanya berdasarkan kesimpulan atau temuan dalam sebuah perkara.
Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, proses dimulai melalui pendapat DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPR kemudian harus terlebih dahulu meminta MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut. Apabila MK menyatakan alasan pemberhentian terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan.
Dengan mekanisme tersebut, wacana pemakzulan Gibran masih membutuhkan tahapan hukum dan politik tersendiri. Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sendiri hanya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Sementara itu, putusan MK memang mencatat bahwa Mahkamah tidak memperoleh bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Temuan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan putusan, tetapi bukan putusan yang secara otomatis memberhentikan Gibran atau melarangnya maju pada Pemilu 2029.
