ARUSWARTA.ID - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menjatuhkan sanksi kepada 17 pegawai Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, setelah pemeriksaan terkait temuan fasilitas hunian mewah di dalam lapas.
Sanksi paling berat diberikan kepada Wisnu Hani Putranto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Kelas IIA Cibinong. Wisnu kini berstatus eks Kalapas Cibinong setelah diberhentikan dari jabatannya sekaligus dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keputusan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Rudi mengatakan pemeriksaan menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola Lapas Cibinong, termasuk penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta pelanggaran sejumlah standar operasional prosedur (SOP).
17 Pegawai Lapas Cibinong Dijatuhi Sanksi
Dari 17 pegawai yang dikenai hukuman disiplin, tingkat sanksinya berbeda-beda sesuai hasil pemeriksaan.
| Jenis Sanksi | Jumlah |
|---|---|
| Diberhentikan dari ASN | 1 orang |
| Hukuman disiplin berat | 5 orang |
| Hukuman disiplin sedang | 11 orang |
| Total | 17 orang |
Dengan komposisi tersebut, Wisnu Hani Putranto menjadi satu-satunya pegawai yang diberhentikan dari status ASN. Lima pegawai lainnya mendapatkan hukuman disiplin berat, sedangkan 11 pegawai dikenai hukuman disiplin sedang.
Rudi menyebut penjatuhan hukuman dilakukan berdasarkan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Dasarnya antara lain PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Keputusan Menteri Imigrasi Nomor 9.PT.01.01 Tahun 2025 mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Kemenimipas.
Kalapas Lama dan Baru Sama-sama Diperiksa
Kemenimipas tidak hanya memeriksa Wisnu Hani Putranto yang menjabat saat temuan mencuat.
Usman Madjid, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kalapas Cibinong, juga masuk dalam pemeriksaan. Rudi menegaskan bahwa baik pimpinan lama maupun pimpinan baru telah diperiksa dan mendapatkan hukuman sesuai hasil pemeriksaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri rangkaian persoalan yang terjadi di Lapas Cibinong, termasuk bagaimana fasilitas yang menjadi sorotan tersebut dapat berada dan digunakan di lingkungan lapas.
Kasus Bermula dari Temuan Hunian Mewah
Kasus Lapas Cibinong mencuat setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.
Dalam inspeksi tersebut ditemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak semestinya terdapat dalam lingkungan pemasyarakatan.
Di antaranya terdapat unit hunian dengan fasilitas seperti pendingin ruangan, televisi berukuran besar, kulkas dan sofa.
Pemeriksaan juga menemukan fasilitas lain seperti area kebugaran serta simulator golf yang masih dalam proses pembangunan.
Temuan tersebut kemudian memicu pemeriksaan lebih mendalam oleh Kemenimipas terhadap pengelolaan fasilitas, penggunaan aset, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan di Lapas Cibinong.
Ada Persoalan Pengelolaan BMN dan SOP
Selain fasilitas hunian, hasil pemeriksaan internal Kemenimipas menemukan adanya persoalan dalam pengelolaan BMN dan pelaksanaan SOP.
Menurut Rudi, temuan tersebut menjadi salah satu dasar pemberian hukuman kepada 17 pegawai. Besarnya sanksi ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai.
Kemenimipas juga sebelumnya melakukan penonaktifan sejumlah pejabat struktural Lapas Cibinong selama proses pemeriksaan berlangsung.
Wisnu Kini Berstatus Eks Kalapas Cibinong
Dengan keputusan pemberhentian tersebut, Wisnu Hani Putranto tidak lagi berstatus sebagai Kalapas Cibinong maupun ASN.
Kasus ini menjadi perhatian karena temuan fasilitas mewah di dalam lapas memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan, tata kelola, serta kesetaraan perlakuan terhadap warga binaan.
Kemenimipas menyatakan pemberian sanksi terhadap 17 pegawai merupakan bagian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan dan upaya memperbaiki tata kelola pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Cibinong
