Langkah berikutnya adalah berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan terkait data kendaraan untuk mengetahui identitas pemilik berdasarkan nomor pelat.
“Kami sudah mendokumentasi, dan dalam rangka koordinasi, kami akan tanyakan kepada pihak yang berwenang apakah pelat tersebut terdata atas nama siapa dan dipegang oleh siapa,” kata Syafrida.
Penelusuran tersebut diperlukan untuk melihat apakah kendaraan-kendaraan yang berada di kawasan hunian Lapas Cibinong memiliki keterkaitan dengan narapidana atau warga binaan.
Dengan demikian, persoalan yang sedang ditelusuri Ombudsman tidak berhenti pada kondisi fisik bangunan maupun fasilitas yang terdapat di dalamnya. Kepemilikan dan penggunaan kendaraan juga menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana fasilitas tersebut dapat berada di kawasan lapas.
Syafrida meminta waktu agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, temuan di lapangan berpotensi berkaitan dengan sejumlah pihak sehingga membutuhkan koordinasi dan penelusuran lebih lanjut.
