ARUSWARTA.ID, KUALA LUMPUR – Persoalan kabut asap lintas batas kembali menjadi sorotan dalam sidang parlemen Malaysia. Anggota parlemen dari daerah pemilihan Sabak Bernam, Kalam Salan, menyampaikan permintaan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia segera ditangani.
Menariknya, politikus tersebut menyampaikan sebagian pesannya menggunakan bahasa Jawa ketika membahas Rancangan Undang-Undang Perbekalan atau anggaran Malaysia 2027 dalam sidang Dewan Rakyat, Rabu (21/10/2026).
Dalam pernyataannya, Kalam meminta Indonesia mengambil langkah serius untuk menghentikan kebakaran yang berulang dan menimbulkan asap hingga melintasi perbatasan negara.
Ia berharap masyarakat Indonesia dan Malaysia dapat menikmati udara bersih serta menjalani aktivitas sehari-hari tanpa terganggu pencemaran asap.
Menurut laporan Bernama dan The Star, Kalam memilih menggunakan bahasa Jawa agar pesannya kepada Prabowo dapat dipahami oleh pihak Indonesia yang dituju.
Pesan Kalam Salan kepada Prabowo dalam Bahasa Jawa
Dalam sidang tersebut, Kalam menyampaikan permintaan agar pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan untuk memadamkan kebakaran dan mencegah persoalan serupa terus berulang setiap tahun.
Salah satu bagian pesannya berbunyi, “Tulung masalah iki enggal ditangani, kobongan alas kudu dipateni.”
Kalimat tersebut berarti meminta agar persoalan segera ditangani dan kebakaran hutan segera dipadamkan.
Kalam menilai penyelesaian karhutla penting bukan hanya untuk masyarakat Indonesia, melainkan juga bagi penduduk Malaysia yang dapat terkena dampak asap lintas batas.
Ia juga menyinggung pernyataan yang mengaitkan keberadaan hutan Indonesia dengan pasokan oksigen bagi Malaysia. Kalam mempertanyakan logika pernyataan tersebut ketika kabut asap justru mengganggu kualitas udara di negara tetangga.
Ia kemudian menyindir dengan mempertanyakan apakah pepohonan di Malaysia terbuat dari plastik sehingga tidak mampu menghasilkan oksigen sendiri.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritiknya terhadap persoalan kabut asap yang dinilai membutuhkan penanganan lebih serius dan berkelanjutan.
Kabut Asap Masih Menjadi Persoalan Regional
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa ancaman asap lintas batas belum sepenuhnya mereda.
ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) melaporkan kondisi kabut asap dengan tingkat sedang hingga pekat masih terpantau di beberapa bagian Semenanjung Malaysia, Singapura, Kalimantan, Sumatra, dan wilayah barat Sarawak.
Pemantauan regional juga menunjukkan sebaran titik panas yang luas di Kalimantan dan bagian selatan Sumatra. Kondisi kering di sejumlah kawasan turut meningkatkan risiko berlanjutnya kebakaran dan penyebaran asap.
ASMC menyebut fenomena El Niño diperkirakan menguat pada Oktober–November 2026. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan curah hujan di bawah normal di sebagian wilayah maritim Asia Tenggara sehingga risiko kabut asap lintas batas tetap perlu diwaspadai.
Bagi Malaysia, dampak yang disampaikan Kalam mencakup gangguan pernapasan, batuk, iritasi tenggorokan, hingga memburuknya kondisi asma. Ia juga menyoroti kemungkinan terganggunya kegiatan sekolah, pariwisata, pekerjaan di perkebunan, serta aktivitas ekonomi lainnya.
Pekerja asal Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia turut berpotensi terkena dampak ketika aktivitas pekerjaan terganggu dan pendapatan berkurang.
Dengan demikian, persoalan kabut asap tidak hanya menyangkut pencemaran lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi, dan hubungan antarkedua negara.
BMKG Gunakan Dry Ice untuk Membantu Mengurai Asap
Di Indonesia, pemerintah terus menjalankan berbagai langkah untuk menangani karhutla serta dampak asap yang ditimbulkannya.
Dalam keterangan resmi pada 20 Oktober 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa pemerintah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan dry ice atau es kering untuk membantu mengurai kabut asap pekat di Sumatra dan Kalimantan.
Operasi tersebut melibatkan BMKG bersama sejumlah instansi, termasuk TNI, BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan BRIN.
Teknik penyemaian es kering ini ditujukan untuk menangani lapisan inversi atmosfer, yaitu kondisi yang dapat menahan asap tetap berada dekat permukaan sehingga sulit menyebar ke lapisan udara yang lebih tinggi.
Menurut BMKG, pada kondisi tertentu asap pekat dapat terperangkap hingga ketinggian sekitar 6.000–7.000 kaki atau lebih. Penyemaian dilakukan untuk membantu memulihkan pergerakan udara vertikal dan mendukung proses penguraian asap.
BMKG menyebut pemantauan awal menunjukkan indikasi perbaikan jarak pandang di sejumlah wilayah, termasuk Palembang. Meski demikian, efektivitas operasi tetap harus dievaluasi berdasarkan perubahan jarak pandang, konsentrasi partikel halus PM2.5, dan kondisi atmosfer.
BMKG juga menegaskan bahwa modifikasi cuaca bukan satu-satunya solusi. Pemadaman langsung di darat, patroli, penegakan hukum, dan pencegahan kebakaran tetap diperlukan untuk menangani sumber persoalan.
BMKG Catat 478 Titik Panas pada 16 Oktober
Dalam laporan yang diterbitkan pada 17 Oktober 2026, BMKG mencatat 478 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia selama pemantauan 16 Oktober.
Sumatra Selatan menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, yakni 189 titik. Berikutnya, Jawa Timur mencatat 89 titik dan Papua Selatan sebanyak 63 titik. Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah masing-masing mencatat 26 titik panas.
BMKG juga menjelaskan bahwa sebaran asap masih terpantau di sebagian besar Sumatra dan Kalimantan, bagian tengah hingga selatan Sulawesi, Kepulauan Maluku, serta sebagian besar Papua.
Data tersebut merupakan catatan untuk 16 Oktober, bukan total titik panas terkini pada 22 Oktober. Namun, laporan itu menunjukkan luasnya wilayah yang masih memerlukan pemantauan karhutla.
BMKG mengimbau masyarakat di kawasan terdampak agar memperhatikan kualitas udara, membatasi aktivitas luar ruangan ketika polusi memburuk, serta menggunakan masker yang sesuai, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan.
Kalam Dorong ASEAN Perkuat Kerja Sama Penanganan Asap
Selain meminta tindakan dari Indonesia, Kalam mengusulkan agar pemerintah Malaysia memanfaatkan jalur diplomatik untuk mendorong kerja sama regional yang lebih kuat.
Ia meminta Filipina, yang memegang keketuaan ASEAN pada 2026, mengambil peran dalam mengoordinasikan upaya bersama negara-negara di kawasan.
Sejumlah usulan yang disampaikan Kalam meliputi:
-
Memperkuat penegakan hukum bersama untuk menangani aktivitas pembakaran yang melanggar aturan.
-
Mengembangkan sistem peringatan dini regional dengan dukungan pemantauan satelit dan data titik panas secara cepat.
-
Membentuk tim tanggap darurat regional yang dapat membantu menangani kebakaran sebelum asap menyebar lintas negara.
-
Memperkuat penerapan Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas melalui mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif.
-
Membentuk dana regional untuk mendukung pencegahan kebakaran, pemulihan lahan gambut, dan bantuan bagi masyarakat terdampak.
Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pembahasan mengenai perlunya pendekatan regional yang lebih terkoordinasi. Hasilnya tetap bergantung pada kesepakatan dan tindakan pemerintah negara-negara anggota ASEAN.
Kalam bukan satu-satunya anggota parlemen Malaysia yang mengangkat persoalan tersebut. Dalam sidang yang sama, anggota parlemen Mohamad Shafizan Kepli juga mendorong pemerintah Malaysia untuk konsisten menggunakan mekanisme diplomatik serta menuntut pertanggungjawaban pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran hutan.
Menurut laporan Bernama, ia turut mempertanyakan apakah Malaysia memiliki ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menindak perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran dan menyebabkan pencemaran asap lintas batas.
Penanganan Karhutla Membutuhkan Langkah Berkelanjutan
Pernyataan Kalam Salan menambah sorotan terhadap dampak karhutla Indonesia yang dirasakan hingga negara tetangga.
Penggunaan bahasa Jawa dalam sidang parlemen menjadi perhatian tersendiri, tetapi inti pesannya berkaitan dengan kebutuhan akan udara bersih, perlindungan kesehatan masyarakat, serta pencegahan kebakaran yang berulang.
Di Indonesia, pemerintah telah mengerahkan operasi modifikasi cuaca dan berbagai upaya penanganan di lapangan. Sementara itu, pemantauan ASMC menunjukkan risiko asap lintas batas masih bertahan di sebagian kawasan Asia Tenggara.
Kedua perkembangan tersebut memperlihatkan pentingnya menggabungkan penanganan langsung terhadap kebakaran dengan langkah pencegahan, penegakan hukum, pemulihan lahan, dan koordinasi antarnegara.
Hingga Kamis (22/10/2026), seruan Kalam menjadi bagian dari perdebatan regional mengenai tanggung jawab penanganan karhutla
