ARUSWARTA.ID – Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan personel Polisi Kehutanan (Polhut) hingga mencapai 70.000 orang untuk memperketat pengawasan kawasan hutan Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi kekayaan alam sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Arahan itu kembali disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan karhutla secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Presiden meminta kebutuhan penambahan personel disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Ia juga mendorong keterlibatan TNI dan Polri untuk membantu melatih serta mempersiapkan petugas yang akan menjalankan tugas pengawasan hutan.
Penguatan Polhut tidak hanya diarahkan untuk menghadapi kebakaran, tetapi juga untuk mencegah pembalakan liar dan berbagai kegiatan yang mengancam kelestarian kawasan hutan.
Target 70 Ribu Polisi Hutan Dilakukan Bertahap
Pemerintah menilai jumlah petugas yang mengawasi kawasan hutan perlu diperkuat karena luas wilayah yang harus dijaga sangat besar dan memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari pegunungan, hutan lebat, hingga kawasan rawa.
Dalam pengumuman sebelumnya pada 6 Oktober 2026, Prabowo menyebut jumlah Polhut sekitar 4.500 orang dan menargetkan peningkatan menjadi 21.000 personel pada 2027. Sasaran jangka panjangnya mencapai 70.000 orang dalam kurun waktu sekitar tiga hingga empat tahun.
Rencana penambahan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan dan kemampuan anggaran negara. Pemerintah juga perlu menyiapkan proses pemenuhan personel beserta pelatihan agar petugas memiliki kemampuan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Keterlibatan TNI dan Polri dinilai dapat membantu proses persiapan personel. Prabowo secara khusus meminta dukungan kepolisian untuk membantu pendidikan dan pelatihan petugas yang nantinya bertugas menjaga kawasan hutan.
Kebakaran Masih Ditangani di Enam Provinsi
Di tengah rencana penguatan personel, pemerintah masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa pada 12 Oktober 2026, luas lahan yang masih dalam penanganan satuan tugas di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare.
Enam provinsi tersebut meliputi:
-
Sumatera Selatan
-
Jambi
-
Kalimantan Barat
-
Riau
Dari wilayah tersebut, Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah dengan penanganan paling berat. Kebakaran baru ditemukan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang meliputi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Luas area yang terbakar di kawasan tersebut dilaporkan mencapai 513,89 hektare. Temuan ini menambah pekerjaan pemadaman yang perlu segera ditangani oleh petugas gabungan.
Angka 639,23 hektare tersebut merupakan luas lahan yang masih ditangani di enam provinsi prioritas pada tanggal laporan, bukan total seluruh lahan yang terbakar di Indonesia sepanjang 2026.
Asap Tebal Menghambat Operasi Pemadaman dari Udara
Pemadaman karhutla tidak hanya menghadapi kendala medan, tetapi juga terbatasnya jarak pandang akibat asap tebal.
BNPB melaporkan bahwa operasi udara di Kalimantan Tengah, termasuk helikopter water bombing dan operasi modifikasi cuaca, belum dapat berjalan optimal karena kondisi jarak pandang yang rendah. Hambatan tersebut membuat pemadaman melalui jalur darat menjadi semakin penting.
Petugas harus menjangkau titik-titik api yang berada di kawasan sulit diakses kendaraan. Situasi ini membutuhkan dukungan personel, peralatan pemadam, serta sumber air yang memadai agar proses pemadaman dapat berlangsung lebih efektif.
Pemerintah tetap mengupayakan operasi darat dan udara sesuai kondisi di masing-masing wilayah. Penggunaan armada udara dapat dioptimalkan kembali apabila kondisi cuaca dan jarak pandang memungkinkan.
Prabowo Setujui 200 Pompa Air dan Anggaran Rp2 Miliar
Untuk memperkuat pemadaman di lapangan, Prabowo menyetujui penambahan bantuan berupa 200 unit pompa air. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan kebutuhan awal yang disampaikan Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, yakni 50 unit pompa.
Selain peralatan, Presiden menyetujui anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pembangunan 200 titik sumur bor. Fasilitas ini direncanakan membantu menyediakan sumber air bagi petugas, terutama di wilayah rawa dan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan.
Penyediaan pompa dan sumur bor diharapkan memperkuat pemadaman melalui jalur darat ketika operasi udara menghadapi hambatan. Ketersediaan sumber air yang lebih dekat dengan titik kebakaran juga dapat membantu petugas dalam proses pemadaman dan pendinginan lahan.
Meski telah mendapat persetujuan, pelaksanaan pengiriman peralatan serta pembangunan sumur bor tetap perlu mengikuti proses penyaluran dan kesiapan di lapangan.
Pemerintah Utamakan Pencegahan Karhutla dari Tingkat Desa
Selain menangani kebakaran yang sedang berlangsung, pemerintah ingin memperkuat pencegahan agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Prabowo menekankan pentingnya mitigasi yang terencana hingga tingkat desa. Pendekatan ini diharapkan membuat potensi kebakaran dapat dikenali lebih awal dan ditangani sebelum menjalar ke kawasan yang lebih luas.
Langkah pencegahan tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, petugas kehutanan, dan masyarakat setempat.
Masyarakat di sekitar kawasan hutan juga memiliki peran penting melalui pelaporan dini ketika menemukan titik api, menghindari pembakaran lahan, serta mengikuti arahan petugas penanggulangan bencana.
Penguatan Polhut hingga 70.000 personel, penambahan peralatan pemadam, dan pembangunan sumur bor menjadi bagian dari strategi yang sedang disiapkan pemerintah. Efektivitas langkah-langkah itu nantinya akan ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, kesiapan personel, dan kesinambungan upaya pencegahan.
