ARUSWARTA.ID – Polemik mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setingkat SMA atau sederajat.
Namun, Mahkamah tidak mendiskualifikasi Gibran karena perkara tersebut dinilai tidak lagi tepat ditempatkan dalam mekanisme sengketa hasil Pilpres setelah Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Pada amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Salah satu pertimbangan utamanya berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing karena para pemohon bukan pasangan calon peserta Pilpres 2024 yang menurut hukum acara berhak mengajukan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
Andreas Hugo Pareira Sarankan Gibran Mundur
Setelah putusan tersebut dibacakan, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyampaikan pandangannya agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Andreas menilai keputusan untuk mundur akan menjadi pilihan yang lebih etis setelah persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran sampai diperiksa oleh MK.
Menurut Andreas, polemik tersebut sebaiknya dihentikan dengan mengambil langkah politik yang dianggapnya lebih terhormat. Ia bahkan menyinggung kemungkinan Gibran tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden sembari menempuh pendidikan melalui jalur Paket C.
“Nah, sekarang terbukti, apakah mau menjalani tugas sebagai Wapres sambil mengambil Paket C? Kalau saya pikir, lebih baik mundur. Lebih terhormat,” kata Andreas, Rabu (7/10/2026), sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.
Pernyataan Andreas tersebut merupakan sikap politik dari anggota DPP PDIP dan yang memerintahkan Gibran mengundurkan diri.
Pernyataan Andreas tersebut merupakan sikap politik dari anggota DPP PDIP dan bukan keputusan resmi MK yang memerintahkan Gibran mengundurkan diri.
Almas Minta DPR Memulai Proses Pemakzulan
Desakan terhadap Gibran tidak berhenti pada usulan pengunduran diri.
Almas Tsaqibbirru Re A, yang sebelumnya menjadi pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 di MK, kini meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah konstitusional untuk memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.
Pernyataan itu disampaikan Almas pada 7 Oktober 2026, sehari setelah MK membacakan putusan perkara terkait syarat pendidikan Gibran.
Almas mengatakan dirinya akan menyampaikan surat kepada DPR yang berisi permintaan agar lembaga legislatif tersebut memulai proses pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Almas berpendapat DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sebagai salah satu tahapan dalam mekanisme konstitusional. Menurut dia, proses selanjutnya dapat melibatkan DPR, MK, dan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Kuasa hukum Almas, Arif Sahudi, juga menilai persoalan mengenai dokumen pendidikan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden.
Arif kemudian menggunakan analogi mengenai status kewarganegaraan. Namun, pandangan tersebut merupakan argumentasi dari pihak Almas dan kuasa hukumnya, bukan kesimpulan resmi MK bahwa Gibran telah melakukan pelanggaran yang otomatis berujung pada pemakzulan.
Almas sendiri sebelumnya telah menyatakan dukungan terhadap proses hukum yang diajukan Denny Indrayana dan pemohon lainnya. Sikap tersebut menarik perhatian karena Almas merupakan pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ikut membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada 2024.
Almas Pernah Membuka Jalan Gibran Maju sebagai Cawapres
Pada 2023, Almas menjadi pemohon dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu.
Perkara tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang kemudian memungkinkan pengecualian bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun tetapi pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Ketika itu Gibran berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Solo.
Data resmi Sistem Informasi Penanganan Perkara MK mencatat Almas Tsaqibbirru Re A sebagai pemohon perkara 90/PUU-XXI/2023.
Namun, pada September 2026, Almas justru mengirimkan surat kepada MK untuk mendukung proses pemeriksaan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran. Ia menyatakan dukungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral atas putusan yang sebelumnya ia perjuangkan.
