MK Tidak Menemukan Bukti Ijazah Setara SMA
Dalam putusan 6 Oktober 2026, persoalan dokumen pendidikan menjadi salah satu bagian penting yang dibahas Mahkamah.
MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran mempunyai ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Mahkamah juga membahas dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan, termasuk certificate of attendance, catatan akademik dan dokumen nilai.
Dalam pertimbangan hukum, MK menilai certificate of attendance pada dasarnya menunjukkan kehadiran dalam proses pendidikan, bukan merupakan bukti bahwa seseorang telah menamatkan suatu jenjang pendidikan.
Meski menemukan fakta tersebut dalam persidangan, MK tetap tidak menjatuhkan keputusan untuk memberhentikan Gibran.
Mahkamah menjelaskan bahwa Gibran sudah tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden karena telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan berakhirnya tahapan Pilpres 2024, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme PHPU yang diajukan pada 2026.
MK Tidak Otomatis Memakzulkan Gibran
Karena itu, penting membedakan antara temuan atau pertimbangan hukum MK dengan amar putusan.
MK tidak menyatakan Gibran diberhentikan dan tidak pula memerintahkan pengunduran dirinya. Mahkamah justru menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam kedudukannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Adapun soal apakah temuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme lain menjadi persoalan berbeda.
Pakar hukum pemilu Titi Anggraini dalam siaran Metro TV, menilai putusan MK tersebut membuat persoalan beralih ke institusi lain. Ia menyebut DPR memiliki ruang konstitusional untuk menggunakan mekanisme yang berkaitan dengan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 apabila terdapat dasar untuk mengajukan dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.
Mekanisme Pemakzulan Tidak Bisa Langsung Dilakukan
Menurut UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak berlangsung otomatis hanya karena terdapat sebuah putusan atau temuan hukum.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme ketika DPR menggunakan hak untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan tersebut. Pendapat DPR kemudian harus diperiksa dan diputus oleh MK sebelum proses dapat diteruskan ke MPR.
Artinya, permintaan Almas kepada DPR merupakan dorongan untuk memulai sebuah proses, bukan berarti Gibran telah dinyatakan dimakzulkan.
Denny Indrayana Juga Dorong DPR
Desakan agar persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh DPR juga datang dari pemohon perkara, Denny Indrayana.
Setelah putusan dibacakan, Denny mengatakan putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tidak boleh dimaknai sebagai penolakan terhadap substansi persoalan. Ia menilai MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena persoalan kewenangan dan berakhirnya tahapan Pilpres 2024.
Denny kemudian mendorong agar DPR menjalankan mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti temuan yang muncul dalam persidangan MK.
Dengan demikian, setelah putusan MK, perhatian kini bergeser dari ruang sidang MK ke kemungkinan langkah politik dan konstitusional di DPR.
Perkara Diajukan 12 Pemohon
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh 12 pemohon, termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, serta sejumlah warga negara yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Para pemohon meminta MK menilai pemenuhan syarat pendidikan Gibran pada saat pencalonan Pilpres 2024. Mereka juga meminta sejumlah konsekuensi hukum, termasuk pembatalan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dan pembatalan pelantikannya sebagai Wakil Presiden.
Namun, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam perkara tersebut.
Karena itu, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun dalam pertimbangannya Mahkamah mengungkap tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Bola Kini Berada di Ranah Politik dan Konstitusional
Perkembangan terbaru menunjukkan setidaknya terdapat dua bentuk desakan setelah putusan MK. Andreas Hugo Pareira meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri, sedangkan Almas Tsaqibbirru meminta DPR memulai proses pemakzulan. Di sisi lain, Titi Anggraini dan Denny Indrayana juga menilai DPR memiliki ruang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Namun, sampai saat ini tidak ada putusan MK yang menyatakan Gibran diberhentikan sebagai Wakil Presiden. Apabila DPR benar-benar menindaklanjuti wacana tersebut, masih diperlukan proses konstitusional sesuai UUD 1945 sebelum keputusan akhir mengenai pemberhentian dapat diambil.
Dengan demikian, polemik syarat pendidikan Gibran belum otomatis berakhir hanya dengan putusan MK 6 Oktober 2026. Perkembangan selanjutnya sangat bergantung pada langkah DPR, MPR, maupun lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait.
