ARUSWARTA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026). Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyimpangan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas.
Dalam perkembangan pada Rabu (14/10/2026), sejumlah media melaporkan adanya informasi mengenai penetapan lima tersangka. Namun, hingga informasi resmi yang tersedia pada pagi hari, KPK belum mengumumkan secara terbuka hasil akhir gelar perkara tersebut. Karena itu, kabar penetapan tersangka tersebut perlu diperlakukan sebagai informasi yang masih menunggu konfirmasi resmi.
Berikut perkembangan kasus OTT KPK di lingkungan BNPB hingga Rabu, 14 Oktober 2026.
1. Sebanyak 14 Orang Diamankan KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik mengamankan 14 orang dalam operasi di lingkungan BNPB. Mereka terdiri atas Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta sejumlah pihak dari sektor swasta.
Seluruh pihak yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik kemudian mendalami peran setiap orang dan keterkaitannya dengan dugaan perkara tersebut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pada Selasa malam, OTT di lingkungan BNPB itu tercatat sebagai operasi tangkap tangan ke-22 KPK sepanjang 2026.
Identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan dan peran masing-masing belum diuraikan secara terperinci dalam keterangan awal KPK.
2. KPK Mengamankan Uang Rp1,4 Miliar dan Emas
Selain membawa sejumlah orang untuk diperiksa, penyidik KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia.
Budi Prasetyo menyebut nilai awal uang tunai yang ditemukan mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Sementara itu, emas yang diamankan terdiri atas emas batangan dan bentuk tabungan emas.
KPK belum mengumumkan jumlah keseluruhan emas maupun nilai total barang bukti tersebut. Penghitungan dan pemeriksaan masih dilakukan oleh tim penyidik.
Penyitaan barang bukti menjadi bagian dari proses pengumpulan bukti untuk mengungkap dugaan tindak pidana, termasuk menelusuri hubungan antara pihak-pihak yang diamankan dengan kegiatan pengadaan yang sedang diperiksa.
3. Perkara Diduga Berkaitan dengan Pengadaan Dana Kebencanaan
KPK menyatakan penyelidikan awal mengarah pada dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Sebagian kegiatan yang diperiksa diduga menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Dana siap pakai merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana. Karena itu, pemeriksaan terhadap penggunaan dana tersebut menjadi salah satu fokus penting dalam pengusutan perkara.
Meski demikian, KPK belum merinci paket pengadaan yang menjadi objek perkara, nilai anggaran yang diduga diselewengkan, maupun jenis bencana yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dalam keterangan awal.
Saat ditanya apakah perkara ini berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau bencana lainnya, KPK menyatakan rincian konstruksi perkara akan dijelaskan lebih lanjut melalui konferensi pers.
Dengan demikian, hubungan langsung antara OTT tersebut dan penanganan karhutla belum dapat dipastikan dari keterangan awal yang tersedia.
4. Muncul Laporan Lima Orang Dikabarkan Jadi Tersangka
Perkembangan baru muncul pada Rabu pagi. RMOL melaporkan bahwa lima orang dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka setelah OTT di lingkungan BNPB.
Dalam laporan yang diterbitkan pada 14 Oktober 2026 pukul 10.12 WIB tersebut, RMOL menyebut informasi itu berasal dari sumber yang dihimpun redaksi. Laporan tersebut juga menyebut beberapa nama yang diduga terkait dengan perkara, di antaranya Bima S, Richard, dan Sigit.
Namun, informasi tersebut belum dapat diperlakukan sebagai keputusan hukum yang telah dikonfirmasi secara resmi oleh KPK. Dalam keterangan sebelumnya, KPK menyebut pemeriksaan dan gelar perkara dilakukan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
Oleh sebab itu, perkembangan mengenai jumlah tersangka dan identitas pihak yang akan ditetapkan secara resmi masih perlu menunggu pengumuman KPK. Informasi ini perlu diperbarui setelah konferensi pers atau keterangan resmi terbaru diterbitkan.
5. BNPB Hormati Proses Hukum dan Siapkan Pemeriksaan Internal
BNPB menyatakan menghormati penanganan perkara yang dilakukan KPK serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Berton Panjaitan, pejabat yang menyampaikan keterangan atas nama BNPB, mengatakan lembaganya siap bekerja sama dengan penyidik. BNPB juga menyatakan akan memberikan data dan akses informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain mendukung proses hukum, pimpinan BNPB menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk mendukung pengawasan internal dan memastikan dokumen yang diperlukan tetap tersedia selama proses hukum berlangsung.
BNPB juga mengingatkan seluruh jajarannya agar tetap menjalankan pekerjaan penanggulangan bencana dan tugas kemanusiaan. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana diharapkan tetap berlangsung di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
6. Apa Tahap Berikutnya dalam Penanganan Perkara?
Setelah OTT, KPK melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dan menggelar ekspose atau gelar perkara di tingkat pimpinan. Tahapan ini bertujuan menentukan status hukum berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan bukti yang tersedia.
Dalam perkara tangkap tangan, KPK harus menentukan status hukum pihak yang diamankan sesuai batas waktu yang ditetapkan undang-undang. Selanjutnya, jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, KPK akan mengumumkan identitas, uraian dugaan perkara, serta langkah penanganan berikutnya melalui mekanisme resmi.
Masyarakat sebaiknya mengikuti pengumuman KPK untuk memperoleh informasi yang telah dikonfirmasi, terutama mengenai jumlah tersangka, identitas mereka, konstruksi perkara, serta nilai anggaran yang diduga berkaitan dengan penyimpangan.
Hingga informasi terbaru yang dapat diverifikasi dalam laporan pada Rabu pagi, rincian lengkap perkara masih belum diumumkan secara resmi oleh KPK.
Kesimpulan
OTT KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026 berujung pada diamankannya 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian. Penyidik juga mengamankan uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas yang nilainya masih dihitung.
Dugaan perkara mengarah pada pengadaan barang dan jasa yang diduga menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. Sementara itu, laporan mengenai lima orang yang dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka masih perlu dikonfirmasi melalui pernyataan resmi KPK.
BNPB menyatakan kooperatif, menghormati asas praduga tak bersalah, dan melakukan penelusuran internal sembari memastikan tugas penanggulangan bencana tetap berjalan.
